Advertisement

Advertisement

Dalil, Hukum dan Metode Pembagian Harta Warisan Menurut Islam

Advertisement
Advertisement
MARWAHISLAM | Inilah Dalil, Hukum dan Metode Pembagian Harta Warisan Menurut Islam yang lazim diterapkan oleh para Ulama dan bersumber dari empat Imam.

I. Ayat-Ayat Tentang Waris

Firman Allah SWT :  "Allah mensyariatkan bgmu ttg (pembagian harta pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu, bgn seorang anak lelaki sama dengan bgn dua org anak perempuan; dan jika semua anaknya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua per-tiga dari harta yg ditinggalkan,  jika anak perempuannya seorang saja, maka ia mendapatkan separo harta. Dan utk dua orang ibu-bapak bg masing-masingnya seperenam dari harta yg ditinggalkan, jika yg meninggal itu mempunyai anak; jika org yg meninggal tdk mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yg meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yg ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tdk mengetahui siapa diantara mereka yg lebih dekat (banyak) manfaatnya bgmu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lg Maha Bijaksana." (QS. An-Nisa': 11).

Pembagian Harta Warisan

"Dan bagimu (suami) seperdua dari harta yg ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dr harta yg ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yg mereka buat atau (&) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yg kamu tinggalkan jika kamu tdk mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yg kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yg kamu buat atau (&) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik lelaki maupun perempuan, yg tidak meninggalkan ayah & tdk meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorg saudara lelaki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bg masing-masing dr kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dlm yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yg dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dgn tdk memberi mudarat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yg demikian itu sebagai) syariat yg benar-benar dr Allah, & Allah Maha Mengetahui lg Maha Penyantun." (QS. An-Nisa' : 12).

"Mereka meminta fatwa kepadamu (ttg kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu ttg kalalah (yaitu): jika seorang meningal dunia, dan ia tdk mempunyai anak & mempunyai saudara perempuan, maka bg saudaranya yang perempuan itu seperdua dr harta yg ditinggalkannya, & saudaranya yg lelaki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tdk mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, maka bg keduanya dua pertiga dr harta yg ditinggalkan oleh yg meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dr) saudara lelaki & perempuan, mk bagian seorang saudara lelaki sebanyak bagian dua org saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tdk sesat. Dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (QS. An-Nisa' : 176).

A. Penjelasan

Melalui ketiga ayat tersebut --yang kesemuanya termaktub dalam surat an-Nisa'- Allah SWT menegaskan dan merinci nashih (bagian) setiap ahli waris yg berhak utk menerimanya. Ayat-ayat tersebut jg dgn gamblang menjelaskan & merinci syarat-syarat serta keadaan org yg berhak mendapatkan warisan & orang-orang yg tdk berhak mendapatkannya. Selain itu, jg menjelaskan keadaan setiap ahli waris, kapan ia menerima bagiannya secara "tertentu", & kapan pula ia menerimanya secara 'ashabah.

Perlu kita ketahui bahwa ketiga ayat tsb merupakan asas ilmu faraid, di dalamnya berisi aturan & tata cara yg berkenaan dgn hak & pembagian waris secara lengkap. Oleh karena itu, org yg dianugerahi pengetahuan & hafal ayat-ayat tsb akan lebih mudah mengetahui bagian setiap ahli waris, sekaligus mengenali hikmah Allah Yg Maha Bijaksana itu.

Allah Yg Maha Adil tdk melalaikan & mengabaikan hak setiap ahli waris. Bahkan dgn aturan yg sangat jelas & sempurna Dia menentukan pembagian hak setiap ahli waris dgn adil serta penuh kebijaksanaan. Maha Suci Allah. Dia menerapkan hal ini dgn tujuan mewujudkan keadilan dlm kehidupan manusia, meniadakan kezaliman di kalangan mereka, menutup ruang gerak para pelaku kezaliman, serta tdk membiarkan terjadinya pengaduan yg terlontar dr hati orang2 yg lemah.

Imam Qurthubi dlm tafsirnya mengungkapkan bahwa ketiga ayat tsb merupakan salah satu rukun agama, penguat hukum, & induk ayat-ayat Ilahi. Oleh karenanya faraid memiliki martabat yg sangat agung, hingga kedudukannya menjadi separo ilmu. Hal ini tercermin dlm hadits berikut, dari Abdullah Ibnu Mas'ud bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"Pelajarilah Al-Qur'an & ajarkanlah kpd org lain, serta pelajarilah faraid & ajarkanlah kepada org lain. Sesungguhnya aku seorang yg bakal meninggal, & ilmu ini pun bakal sirna hingga akan muncul fitnah. Bahkan akan terjadi dua org yg akan berselisih dalam hal pembagian (hak yg mesti ia terima), namun keduanya tdk mendapati org yg dpt menyelesaikan perselisihan tsb. " (HR Daruquthni).

Lebih jauh Imam Qurthubi mengatakan, "Apabila kita tlh mengetahui hakikat ilmu ini, maka betapa tinggi & agung penguasaan para sahabat ttg masalah faraid ini. Sungguh mengagumkan pandangan mereka mengenai ilmu waris ini. Meskipun demikian, sangat disayangkan kebanyakan manusia (terutama pada masa kini) mengabaikan & melecehkannya."

Perlu kita ketahui bahwa semua kitab ttg waris yg disusun & ditulis oleh para ulama merupakan penjelasan & penjabaran dr apa yg terkandung dlm ketiga ayat tsb. Yakni penjabaran kandungan ayat yg bg kita sudah sangat jelas: membagi & adil. Maha Suci Allah Yg Maha Bijaksana dlm menetapkan hukum & syariat-Nya.

Di antara kita mungkin ada yg bertanya-tanya dlm hati, adakah ayat lain yg berkenaan dgn waris selain dr ketiga ayat tsb?

Di dlm Al-Qur'an memang ada beberapa ayat yg menyebutkan masalah hak waris bagi para kerabat (nasab), akan tetapi ttg besar-kecilnya hak waris yg mesti diterima mereka tdk dijelaskan secara rinci. Di antaranya adalah firman Allah berikut:

"Bg lelaki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak & kerabatnya, & bg wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak & kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yg telah ditetapkan. " (an-Nisa': 7).

"... Org-org yg mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yg bukan kerabat) di dlm Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (al-Anfal: 75)

"... Dan org-org yg mempunyai hubungan darah satu sama lain lebih berhak (waris-mewarisi) di dalam Kitab Allah daripada org-org mukmin & org-org Muhajirin, kecuali kalau kamu mau berbuat baik kepada saudara-saudaramu (seagama). Adalah yg demikian itu tlh tertulis di dlm Kitab (Allah)." (al-Ahzab: 6).

Itulah ayat-ayat dlm Al-Qur'an yg berkenaan dgn masalah hak waris, selain dr ketiga ayat yg disebutkan pada awal pembahasan.

Pada ayat kedua & ketiga (al-Anfal: 75 dan al-Ahzab: 6) ditegaskan bahwa kerabat pewaris (sang mayit) lebih berhak untuk mendapatkan bagian dibandingkan lainnya yg bukan kerabat atau tdk mempunyai tali kekerabatan dgnnya. Mereka lebih berhak daripada org mukmin umumnya & kaum Muhajirin.

Tlh masyhur dlm sejarah permulaan datangnya Islam, bahwa pada masa itu kaum muslim saling mewarisi harta masing-masing disebabkan hijrah & rasa persaudaraan yg dipertemukan oleh Rasulullah saw., spt kaum Muhajirin dgn kaum Anshar. Pada permulaan datangnya Islam, kaum Muhajirin & kaum Anshar saling mewarisi, namun justru saudara mereka yg senasab tdk mendapatkan warisan. 

Keadaan demikian berjalan terus hingga Islam menjadi agama yang kuat, kaum muslim tlh benar-benar mantap menjalankan ajaran-ajarannya, dan kaidah-kaidah agama tlh begitu mengakar dlm hati setiap muslim. Maka setelah peristiwa penaklukan kota Mekah, Allah memansukhkan (menghapuskan) hukum pewarisan yg disebabkan hijrah & persaudaraan, dgn hukum pewarisan yg disebabkan nasab & kekerabatan.

Adapun dlm ayat pertama (an-Nisa': 7) Allah SWT dgn tegas menghilangkan bentuk kezaliman yg biasa menimpa dua jenis manusia lemah, yakni wanita & anak-anak. Allah SWT menyantuni keduanya dgn rahmat & kearifan-Nya serta dgn penuh keadilan, yakni dgn mengembalikan hak waris mereka secara penuh. 

Dalam ayat tsb  Allah dgn keadilan-Nya memberikan hak waris secara imbang, tanpa membedakan antara yg kecil & yg besar, lelaki maupun wanita. Juga tanpa membedakan bagian mereka yg banyak maupun sedikit, maupun pewaris itu rela atau tdk rela, yg pasti hak waris tlh Allah tetapkan bg kerabat pewaris krn hubungan nasab. Sementara di sisi lain Allah membatalkan hak saling mewarisi di antara kaum muslim yg disebabkan persaudaraan & hijrah. Meskipun demikian, ayat tersebut tdklah secara rinci & detail menjelaskan jlh besar-kecilnya hak waris para kerabat. Jika kita pakai istilah dlm ushul fiqh ayat ini disebut mujmal (global), sedangkan rinciannya tdp dlm ayat-ayat yg dinukilkan terdahulu (an-Nisa': 11-12 dan 176).

Masih ttg kajian ayat-ayat tsb, mungkin ada di antara kita yg bertanya-tanya dlm hati, mengapa bagian kaum lelaki dua kali lipat bagian kaum wanita, padahal kaum wanita jauh lebih banyak membutuhkannya, karena di samping memang lemah, mereka juga sangat membutuhkan bantuan baik moril maupun materiil?

Untuk menjawab pertanyaan tsb perlu diutarakan beberapa hikmah adanya syariat yg telah Allah tetapkan bagi kaum muslim, di antaranya sebagai berikut:

Kaum wanita selalu harus terpenuhi kebutuhan & keperluannya, & dlm hal nafkahnya kaum wanita wajib diberi oleh ayahnya, saudara lelakinya, anaknya, atau siapa saja yg mampu di antara kaum lelaki kerabatnya.

Wanita tdk diwajibkan memberi nafkah kepada siapa pun di dunia ini. Sebaliknya, kaum lelakilah yg mempunyai kewajiban utk memberi nafkah kepada keluarga & kerabatnya, serta siapa saja yg diwajibkan atasnya utk memberi nafkah dari kerabatnya.

Nafkah (pengeluaran) kaum laki-laki jauh lebih besar dibandingkan kaum wanita. Dgn demikian, kebutuhan kaum laki-laki utk mendapatkan & memiliki harta jauh lebih besar & banyak dibandingkan kaum wanita.

Kaum laki-laki diwajibkan utk membayar mahar kepada istrinya, menyediakan tpt tinggal baginya, memberinya makan, minum, & sandang. Dan ketika tlh dikaruniai anak, ia berkewajiban utk memberinya sandang, pangan, & papan.

Kebutuhan pendidikan anak, pengobatan jika anak sakit (termasuk istri) & lainnya, seluruhnya dibebankan hanya pada pundak kaum lelaki. Sementara kaum wanita tdklah demikian.

Itulah beberapa hikmah dari sekian banyak hikmah yg terkandung dlm perbedaan pembagian antara kaum lelaki --dua kali lebih besar-- & kaum wanita. Secara logika, siapa pun yg memiliki tanggung jawab besar --hingga harus mengeluarkan pembiayaan lebih banyak-- maka dialah yg lebih berhak utk mendapatkan bagian yg lebih besar pula. 

Kendatipun hukum Islam tlh menetapkan bahwa bagian kaum lelaki dua kali lipat lebih besar drpd bagian kaum wanita, Islam tlh menyelimuti kaum wanita dgn rahmat & keutamaannya, berupa memberikan hak waris kepada kaum wanita melebihi apa yg digambarkan. Dgn demikian, tampak secara jelas bahwa kaum wanita justru lbh banyak mengenyam kenikmatan & lebih enak dibandingkan kaum lelaki. 

Sebab, kaum wanita sama-sama menerima hak waris sebagaimana halnya kaum lelaki, namun mereka tdk terbebani & tdk berkewajiban utk menanggung nafkah keluarga. Artinya, wanita berhak utk mendapatkan hak waris, tetapi tdk memiliki kewajiban utk mengeluarkan nafkah.

Syariat Islam tdk mewajibkan kaum wanita utk membelanjakan harta miliknya meski sedikit, baik utk keperluan dirinya atau keperluan anak-anaknya (keluarganya), selama masih ada suaminya. Ketentuan ini tetap berlaku sekalipun wanita tsb kaya raya & hidup dlm kemewahan. Sebab, suamilah yg berkewajiban membiayai semua nafkah & kebutuhan keluarganya, khususnya dlm hal sandang, pangan, & papan. 

Hal ini ditegaskan dlm firman-Nya : "... Dan kewajiban ayah memberi makan & pakaian kepada para ibu dgn cara yg ma'ruf ..." (al-Baqarah: 233).

Utk lebih menjelaskan permasalahan tsb perlu diketengahkan satu contoh kasus supaya hikmah Allah dlm menetapkan hukum-hukum-Nya akan terasa lebih jelas & nyata. Contoh yg dimaksud di sini ialah ttg pembagian hak kaum lelaki yg banyaknya dua kali lipat dr bgian kaum wanita.

Seseorang meninggal & mempunyai dua org anak, satu lelaki & satu perempuan. Ternyata org tsb meninggalkan harta, misalkan sebanyak Rp 3 juta. Maka, menurut ketetapan syariat Islam, lelaki mendapatkan Rp 2 juta sedangkan anak perempuan mendapatkan Rp 1 juta.

Apabila anak lelaki tsb tlh dewasa & layak utk menikah, maka ia berkewajiban utk membayar mahar & semua keperluan pesta pernikahannya. Misalnya, ia mengeluarkan semua pembiayaan keperluan pesta pernikahan itu sebesar Rp 20 juta. Dgn demikian, uang yg ia terima dari warisan org tuanya tdk tersisa. Padahal, setelah menikah ia mempunyai beban tanggung jawab utk menafkahi istrinya.

Adapun anak perempuan, apabila ia tlh dewasa & layak utk berumah tangga, dialah yg mendapatkan mahar dari calon suaminya. Kita misalkan saja mahar itu sebesar Rp 1 juta. Maka anak perempuan itu tlh memiliki uang sebanyak Rp 2 juta (satu juta dari harta warisan & satu juta lagi dari mahar pemberian calon suaminya). Sementara itu, sebagai istri ia tdk dibebani tanggung jawab utk membiayai kebutuhan nafkah rumah tangganya, sekalipun ia memiliki harta yg banyak & hidup dlm kemewahan. 

Sebab dlm Islam kaum lelakilah yg berkewajiban memberi nafkah istrinya, baik berupa sandang, pangan, & papan. Jadi, harta warisan anak perempuan semakin bertambah, sedangkan harta warisan anak lelaki habis.

Dlm keadaan seperti ini manakah di antara kaum lelaki & wanita yg lebih banyak menikmati harta & lebih berbahagia keadaannya? Lelaki ataukah wanita? Inilah logika keadilan dlm agama, sehingga pembagian hak lelaki dua kali lipat lebih besar drpd hak kaum wanita.

B. Hak Waris Kaum Wanita sebelum Islam

Sebelum Islam, kaum wanita sama sekali tdk mempunyai hak utk menerima warisan dari peninggalan pewaris (orang tua ataupun kerabatnya). Dgn dalih bahwa kaum wanita tdk dpt ikut berperang membela kaum & sukunya. Bangsa Arab jahiliah dgn tegas menyatakan, "Bagaimana mungkin kami memberikan warisan (harta peninggalan) kepada org yg tdk bisa & tidak pernah menunggang kuda, tdk mampu memanggul senjata, serta tdk pula berperang melawan musuh." Mereka mengharamkan kaum wanita menerima harta warisan, sebagaimana mereka mengharamkannya kepada anak-anak kecil.

Sangat jelas bagi kita bahwa sebelum Islam datang bangsa Arab memperlakukan kaum wanita secara zalim. Mereka tdk memberikan hak waris kepada kaum wanita & anak-anak, baik dari harta peninggalan ayah, suami, maupun kerabat mereka. Barulah setelah Islam datang ada ketetapan syariat yg memberi mereka hak utk mewarisi harta peninggalan kerabat, ayah, atau suami mereka dgn penuh kemuliaan, tanpa direndahkan. Islam memberi mereka hak waris, tanpa boleh siapa pun mengusik & menentangnya. Inilah ketetapan yg tlh Allah pastikan dlm syariat-Nya sebagai keharusan yg tdk dapat diubah.

Ketika turun wahyu kepada Rasulullah saw. --berupa ayat-ayat tentang waris-- kalangan bangsa Arab pada saat itu merasa tdk puas & keberatan. Mereka sangat berharap kalau saja hukum yg tercantum dlm ayat tsb dpt dihapus (mansukh). Sebab menurut anggapan mereka, memberi warisan kepada kaum wanita & anak-anak sangat bertentangan dgn kebiasaan & adat yg tlh lama mereka amalkan sbg ajaran dari nenek moyang.

Ibnu Jarir ath-Thabari meriwayatkan sebuah kisah yang bersumber dari Abdullah, Ibnu Abbas r.a.. Ia berkata: "Ketika ayat-ayat yg menetapkan ttg warisan diturunkan Allah kepada RasulNya --yg mewajibkan agar memberikan hak waris kepada lelaki, wanita, anak-anak, kedua orang tua, suami, dan istri-- sebagian bangsa Arab merasa kurang senang thd ketetapan tsb. Dengan nada keheranan sambil mencibir mereka mengatakan: 'Haruskah memberi seperempat bagian kepada kaum wanita (istri) atau seperdelapan.' Memberikan anak perempuan setengah bagian harta peninggalan? Juga haruskah memberikan warisan kepada anak-anak ingusan? 

Padahal mereka tdk ada yg dapat memanggul senjata utk berperang melawan musuh, & tdk pula dpt andil membela kaum kerabatnya. Sebaiknya kita tdk perlu membicarakan hukum tsb. Semoga saja Rasulullah melalaikan & mengabaikannya, atau kita meminta kepada beliau agar berkenan utk mengubahnya.' 

Sebagian dari mereka berkata kepada Rasulullah: 'Wahai Rasulullah, haruskah kami memberikan warisan kepada anak kecil yg masih ingusan? Padahal kami tdk dpt memanfaatkan mereka sama sekali. Dan haruskah kami memberikan hak waris kepada anak-anak perempuan kami, padahal mereka tdk dpt menunggang kuda & memanggul senjata utk ikut berperang melawan musuh?'”

Inilah salah satu bentuk nyata ajaran syariat Islam dlm menyantuni kaum wanita; Islam tlh mampu melepaskan kaum wanita dari kungkungan kezaliman zaman. Islam memberikan hak waris kepada kaum wanita yg sebelumnya tdk memiliki hak seperti itu, bahkan tlh menetapkan mereka sebagai ashhabul furudh (kewajiban yg tlh Allah tetapkan bagian warisannya). Kendatipun demikian, dewasa ini masih saja kita jumpai pemikiran yg kotor yg sengaja disebarluaskan oleh org-org yg berhati buruk. 

Mereka beranggapan bahwa Islam tlh menzalimi kaum wanita dlm hal hak waris, karena hanya memberikan separo dari hak kaum lelaki.

Anggapan mereka semata-mata dimaksudkan utk memperdaya kaum wanita ttg hak yg mereka terima. Mereka berpura-pura akan menghilangkan kezaliman yg menimpa kaum wanita dgn cara menyamakan hak kaum wanita dgn hak kaum lelaki dlm hal penerimaan warisan.

Mereka yg memiliki anggapan demikian sama halnya menghasut kaum wanita agar mereka menjadi pembangkang & pemberontak dgn menolak ajaran & aturan hukum dlm syariat Islam. Sehingga pada akhirnya kaum wanita akan menuntut persamaan hak penerimaan warisan yg sama & seimbang dgn kaum lelaki.

Yang sangat mengherankan & sulit dicerna akal sehat ialah bahwa mereka yg berpura-pura prihatin ttg hak waris kaum wanita, justru mereka sendiri sangat bakhil terhadap kaum wanita dlm hal memberi nafkah. Subhanallah! Sebagai bukti, mereka bahkan menyuruh kaum wanita utk bekerja demi menghidupi diri mereka, diantaranya mereka bekerja di ladang, di kantor, di tempat hiburan, bar, kelab malam, dan sebagainya.

Corak pemikiran seperti ini dpt dipastikan merupakan hembusan dari Barat yg banyak diikuti oleh org-org yg teperdaya oleh kedustaan mereka. Kultur spt itu tdk menghormati kaum wanita, bahkan tdk menempatkan mereka pada timbangan yg adil. Budaya mereka memandang kaum wanita tdk lebih sebagai pemuas syahwat. 

Mereka sangat bakhil dlm memberikan nafkah kepada kaum wanita, & mengharamkan wanita utk mengatur harta miliknya sendiri, kecuali dgn seizin kaum lelaki (suaminya). Lebih dari itu, budaya mereka mengharuskan kaum wanita bekerja guna membiayai hidupnya. Kendatipun tlh nyata demikian, mereka masih menuduh bahwa Islam tlh menzalimi & membekukan hak wanita.

C. Asbabun Nuzul Ayat-ayat Waris

Banyak riwayat yang mengisahkan tentang sebab turunnya ayat-ayat waris, di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Suatu ketika istri Sa'ad bin ar-Rabi' datang menghadap Rasulullah saw. dengan membawa kedua orang putrinya. Ia berkata, "Wahai Rasulullah, kedua putri ini adalah anak Sa'ad bin ar-Rabi' yang telah meninggal sebagai syuhada ketika Perang Uhud. 

Tetapi paman kedua putri Sa'ad ini telah mengambil seluruh harta peninggalan Sa'ad, tanpa meninggalkan barang sedikit pun bagi keduanya." Kemudian Rasulullah saw. bersabda, "Semoga Allah segera memutuskan perkara ini." Maka turunlah ayat tentang waris yaitu (an-Nisa': 11).

Rasulullah saw. kemudian mengutus seseorang kepada paman kedua putri Sa'ad dan memerintahkan kepadanya agar memberikan dua per tiga harta peninggalan Sa'ad kepada kedua putri itu. Sedangkan ibu mereka (istri Sa'ad) mendapat bagian seperdelapan, dan sisanya menjadi bagian saudara kandung Sa'ad.

Dalam riwayat lain, yang dikeluarkan oleh Imam ath-Thabari, dikisahkan bahwa Abdurrahman bin Tsabit wafat dan meninggalkan seorang istri dan lima saudara perempuan. Namun, seluruh harta peninggalan Abdurrahman bin Tsabit dikuasai dan direbut oleh kaum laki-laki dari kerabatnya. Ummu Kahhah (istri Abdurrahman) lalu mengadukan masalah ini kepada Nabi saw., maka turunlah ayat waris sebagai jawaban persoalan itu.

Masih ada sederetan riwayat sahih yang mengisahkan tentang sebab turunnya ayat waris ini. Semua riwayat tersebut tidak ada yang menyimpang dari inti permasalahan, artinya bahwa turunnya ayat waris sebagai penjelasan dan ketetapan Allah disebabkan pada waktu itu kaum wanita tidak mendapat bagian harta warisan.

D. Kajian terhadap Ayat-ayat tentang Waris

Pertama:
Firman Allah yg artinya "bagian seorang anak lelaki sama dgn bagian dua org anak perempuan," menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut:
Apabila pewaris (org yg meninggal) hanya mempunyai seorang anak lelaki & seorang anak perempuan, maka harta peninggalannya dibagi utk keduanya. Anak lelaki mendapat dua bagian, sedangkan anak perempuan satu bagian.

Apabila ahli waris berjumlah banyak, terdiri dari anak laki-laki & anak perempuan, maka bagian utk lelaki dua kali lipat bagian anak perempuan.

Apabila bersama anak (sebagai ahli waris) ada juga ashhabul furudh, spt suami atau istri, ayah atau ibu, maka yg harus diberi terlebih dahulu adalah ashhabul furudh. Setelah itu barulah sisa harta peninggalan yg ada dibagikan kepada anak. Bagi anak lelaki dua bagian, sedangkan bagi anak perempuan satu bagian.

Apabila pewaris hanya meninggalkan satu anak lelaki, maka anak tsb mewarisi seluruh harta peninggalan. Meskipun ayat yg ada tdk secara sharih (tegas) menyatakan demikian, namun pemahaman spt ini dpt diketahui dari kedua ayat yg ada. Bunyi penggalan ayat yg dikutip sebelumnya (Butir 1) rnenunjukkan bahwa bagian lelaki adalah dua kali lipat bagian anak perempuan. Kemudian dilanjutkan dgn kalimat (artinya) "jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta". 

Dari kedua penggalan ayat itu dpt ditarik kesimpulan bahwa bila ahli waris hanya terdiri dari seorang anak lelaki, maka ia mendapatkan seluruh harta peninggalan pewaris.

Adapun bagian keturunan dari anak laki-laki (cucu pewaris), jlh bagian mereka sama seperti anak, apabila sang anak tdk ada (misalnya meninggal terlebih dahulu). Sebab penggalan ayat (artinya) "Allah mensyariatkan bagimu ttg (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu", mencakup keturunan anak kandung. Inilah ketetapan yg tlh menjadi ijma'.

Kedua:
Hukum bagian kedua orang tua. Firman Allah (artinya): "Dan utk dua orang ibu-hapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yg ditinggalkan, jika yg meninggal itu mempunyai anak; jika org yg meninggal tdk mempunyai anak & ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yg meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam." Penggalan ayat ini menunjukkan hukum-hukum sebagai berikut:

Ayah & ibu masing-masing mendapatkan seperenam bagian apabila yg meninggal mempunyai keturunan.

Apabila pewaris tdk mempunyai keturunan, maka ibunya mendapat bagian sepertiga dari harta yg ditinggalkan. Sedangkan sisanya, yakni dua per tiga menjadi bagian ayah. Hal ini dpt dipahami dari redaksi ayat yg hanya menyebutkan bagian ibu, yaitu sepertiga, sedangkan bagian ayah tdk disebutkan. Jadi, pengertiannya, sisanya merupakan bagian ayah.

Jika selain kedua orang tua, pewaris mempunyai saudara (dua org atau lebih), maka ibunya mendapat seperenam bagian. Sedangkan ayah mendapatkan lima per enamnya. 

Adapun saudara-saudara itu tdklah mendapat bagian harta waris dikarenakan adanya bapak, yg dlm aturan hukum waris dlm Islam dinyatakan sebagai hijab (penghalang). 

Jika misalnya muncul pertanyaan apa hikmah dari penghalangan saudara pewaris terhadap ibu mereka --artinya bila tanpa adanya saudara (dua org atau lebih) ibu mendapat sepertiga bagian, sedangkan jika ada saudara kandung pewaris ibu hanya mendapatkan seperenam bagian? Jawabannya, hikmah adanya hijab tsb dikarenakan ayahlah yg menjadi wali dlm pernikahan mereka, & wajib memberi nafkah mereka. Sedangkan ibu tdklah demikian. Jadi, kebutuhannya thd harta lebih besar & lebih banyak dibandingkan ibu, yg memang tdk memiliki kewajiban utk membiayai kehidupan mereka.

Ketiga:
Hutang orang yg meninggal lebih didahulukan drpd wasiat. Firman Allah (artinya) "sesudah dipenuhi wasiat yg ia buat atau (&) sesudah dibayar hutangnya." Secara zhahir wasiat harus didahulukan ketimbang membayar hutang orang yg meninggal. Namun, secara hakiki, hutanglah yg mesti terlebih dahulu ditunaikan. 

Jadi, hutang-hutang pewaris terlebih dahulu ditunaikan, kemudian barulah melaksanakan wasiat bila memang ia berwasiat sebelum meninggal. Inilah yg diamalkan Rasulullah saw..

Diriwayatkan dr Ali bin Abi Thalib: "Sesungguhnya kalian tlh membaca firman Allah [tulisan Arab] & Rasulullah tlh menetapkan dgn menunaikan hutang-hutang org yg meninggal, lalu barulah melaksanakan wasiatnya."

Hikmah mendahulukan pembayaran hutang dibandingkan melaksanakan wasiat adalah karena hutang merupakan keharusan yg tetap ada pada pundak org yg berhutang, baik ketika ia masih hidup ataupun sesudah mati. Selain itu, hutang tsb akan tetap dituntut oleh org yg mempiutanginya, sehingga bila yg berhutang meninggal, yg mempiutangi akan menuntut para ahli warisnya.

Sedangkan wasiat hanyalah suatu amalan sunnah yg dianjurkan, kalaupun tdk ditunaikan tdk akan ada org yg menuntutnya. Di sisi lain, agar manusia tdk melecehkan wasiat & jiwa manusia tdk menjadi kikir (khususnya para ahli waris), maka Allah SWT mendahulukan penyebutannya.

Keempat:
Firman Allah (artinya) "org tuamu & anak-anakmu, kamu tdk mengetahui siapa di antara mereka yg lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu." 

Penggalan ayat ini dgn tegas memberi isyarat bahwa Allah yg berkompeten & paling berhak utk mengatur pembagian harta warisan. Hal ini tdk diserahkan kepada manusia, siapa pun orangnya, cara ataupun aturan pembagiannya, karena bagaimanapun bentuk usaha manusia utk mewujudkan keadilan tdklah akan mampu melaksanakannya secara sempurna. Bahkan tdk akan dpt merealisasikan pembagian yg adil seperti yg tlh ditetapkan dlm ayat-ayat Allah.

Manusia tdk akan tahu manakah di antara orang tua & anak yg lebih dekat atau lebih besar kemanfaatannya thd seseorang, tetapi Allah, Maha Suci Dzat-Nya, Maha Bijaksana lg Maha Mengetahui. Pembagian yg ditentukan-Nya pasti adil. Bila demikian, siapakah yg dpt membuat aturan & undang-undang yg lebih baik, lebih adil, & lebih relevan bagi umat manusia & kemanusiaan selain Allah?

Kelima:
Firman Allah (artinya) "Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yg ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tdk mempunyai anak. Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yg ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yg mereka buat atau (&) sesudah dibayar hutangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yg kamu tinggalkan jika kamu tdk mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yg kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (&) sesudah dibayar hutang-hutangmu." 

Penggalan ayat tsb menjelaskan ttg hukum waris bagi suami & istri. Bagi suami atau istri masing-masing mempunyai dua cara pembagian.

Bagian suami:

Apabila seorang istri meninggal & tdk mempunyai keturunan (anak), maka suami mendapat bagian separo dari harta yg ditinggalkan istrinya.

Apabila seorang istri meninggal & ia mempunyai keturunan (anak), maka suami mendapat bagian seperempat dari harta yg ditinggalkan.

Bagian istri:

Apabila seorang suami meninggal & dia tdk mempunyai anak (keturunan), maka bagian istri adalah seperempat.

Apabila seorang suami meninggal & dia mempunyai anak (keturunan), maka istri mendapat bagian seperdelapan.

Keenam:
Hukum yg berkenaan dgn hak waris saudara lelaki atau saudara perempuan seibu. Firman-Nya (yg artinya): "Jika seseorang mati, baik lelaki maupun perempuan, yg tdk meninggalkan ayah & tdk meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara lelaki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. 

Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dlm yg sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yg dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dgn tdk memberi mudarat (kepada ahli waris)."

Yg dimaksud ikhwah (saudara) dlm penggalan ayat ini (an-Nisa': 12) adalah saudara lelaki atau saudara perempuan "seibu lain ayah". Jadi, tdk mencakup saudara kandung & tdk pula saudara lelaki atau saudara perempuan "seayah lain ibu". Pengertian inilah yg disepakati oleh ulama.

Adapun yg dijadikan dalil oleh ulama ialah bahwa Allah SWT tlh menjelaskan --dlm firman-Nya-- ttg hak waris saudara dari pewaris sebanyak dua kali. Yg pertama dlm ayat ini, & yg kedua pada akhir surat an-Nisa'. Dlm ayat yg disebut terakhir ini, bagi satu saudara mendapat seperenam bagian, sedangkan bila jlh saudaranya banyak maka mendapatkan sepertiga dari harta peninggalan & dibagi secara rata.

Sementara itu, ayat akhir surat an-Nisa' menjelaskan bahwa saudara perempuan, jika sendirian, mendapat separo harta peninggalan, sedangkan bila dua atau lebih ia mendapat bagian dua per tiga. Oleh karenanya, pengertian istilah ikhwah dlm ayat ini harus dibedakan dgn pengertian ikhwah yg tdp dlm ayat akhir surat an-Nisa' utk meniadakan pertentangan antara dua ayat.

Sementara itu, karena saudara kandung atau saudara seayah kedudukannya lebih dekat --dlm urutan nasab-- dibandingkan saudara seibu, maka Allah menetapkan bagian keduanya lebih besar dibandingkan saudara seibu. 

Dengan demikian, dpt dipastikan bahwa pengertian kata ikhwah dlm ayat tersebut (an-Nisa': 12) adalah 'saudara seibu', sedangkan untuk kata yg sama di dlm akhir surat an-Nisa' memiliki pengertian 'saudara kandung' atau 'saudara seayah'.

Rincian Beberapa Keadaan Bagian Saudara Seibu

Apabila seseorang meninggal & mempunyai satu org saudara lelaki seibu atau satu org saudara perempuan seibu, maka bagian yg diperolehnya adalah seperenam.

Jika yg meninggal mempunyai saudara seibu dua org atau lebih, mereka mendapatkan dua per tiga bagian & dibagi secara rata. Sebab yg zhahir dari firman-Nya [tulisan Arab] menunjukkan adanya keharusan utk dibagi dgn rata sama besar-kecilnya. Jadi, saudara lelaki mendapat bagian yg sama dgn bagian saudara perempuan.

Makna Kalaalah

Pengertian kalaalah yaitu seseorg meninggal tanpa memiliki ayah ataupun keturunan; atau dgn kata lain dia tdk mempunyai pokok & cabang. Kata kalaalah diambil dari kata al-kalla yg bermakna 'lemah'. Kata ini misalnya digunakan dlm kalimat kalla ar-rajulu, yg artinya 'apabila org itu lemah & hilang kekuatannya'.

Ulama sepakat (ijma') bahwa kalaalah adalah seseorg yg mati namun tdk mempunyai ayah & tdk memiliki keturunan. Diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq r.a., ia berkata: "Saya mempunyai pendapat mengenai kalaalah. Apabila pendapat saya ini benar maka hanyalah dari Allah semata & tdk ada sekutu bagi-Nya. Adapun bila pendapat ini salah, maka karena dariku & dari setan, & Allah terbebas dari kekeliruan tsb. Menurut saya, Kalaalah adalah orang yg meninggal yg tdk mempunyai ayah & anak. "

Ketujuh:
Firman Allah (yg artinya) "sesudah dipenuhi wasiat yg dibuat olehnya atau sudah dibayar hutangnya dgn tdk membebani mudarat (kepada ahli waris)". Ayat tsb menunjukkan dgn tegas bahwa apabila wasiat & hutang nyata-nyata mengandung kemudaratan, maka wajib utk tdk dilaksanakan. Dampak negatif mengenai wasiat yg dimaksudkan di sini, misalnya, seseorg yg berwasiat utk menyedekahkan hartanya lebih dari sepertiga. 

Sedangkan hutang yg dimaksud berdampak negatif, misalnya seseorang yg mengakui mempunyai hutang padahal sebenarnya ia tdk berhutang. Jadi, baik wasiat atau hutang yg dpt menimbulkan mudarat (berdampak negatif) pada ahli waris tdk wajib dilaksanakan.

Hukum Keadaan Saudara Kandung atau Seayah

Firman Allah SWT dlm surat an-Nisa': 176 mengisyaratkan adanya beberapa keadaan ttg bagian saudara kandung atau saudara seayah.

Apabila seseorang meninggal & hanya mempunyai satu org saudara kandung perempuan ataupun seayah, maka ahli waris mendapat separo harta peninggalan, bila ternyata pewaris (yg meninggal) tdk mempunyai ayah atau anak.

Apabila pewaris mempunyai dua org saudara kandung perempuan atau seayah ke atas, dan tdk mempunyai ayah atau anak, maka bagian ahli waris adalah dua per tiga dibagi secara rata.

Apabila pewaris mempunyai banyak saudara kandung lelaki & saudara kandung perempuan atau seayah, maka bagi ahli waris yg lelaki mendapatkan dua kali bagian saudara perempuan.

Apabila seorg saudara kandung perempuan meninggal, & ia tdk mempunyai ayah atau anak, maka seluruh harta peninggalannya menjadi bagian saudara kandung lelakinya. Apabila saudara kandungnya banyak --lebih dr satu-- maka dibagi secara rata sesuai jlh kepala. Begitulah hukum bagi saudara seayah, jika ternyata tdk ada sdra laki-laki yg sekandung atau saudara perempuan yng sekandung.

II. WARIS DALAM PANDANGAN ISLAM

Syariat Islam menetapkan aturan waris dgn bentuk yg sangat teratur & adil. Di dlmnya ditetapkan hak kepemilikan harta bgi setiap manusia, baik lelaki maupun perempuan dgn cara yg legal. Syariat Islam jg menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorg sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat & nasabnya, tanpa membedakan antara lelaki & perempuan, besar atau kecil.

Al-Qur'an menjelaskan & merinci secara detail hukum-hukum yg berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorg pun. Bagian yg hrus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab thd pewaris, apakah dia sbg anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Oleh krn itu, Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum & penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan ttg kewarisan yg diambil dr hadits Rasulullah saw. & ijma' para ulama sgt sedikit. Dpt dikatakan bahwa dlm hukum & syariat Islam sedikit sekali ayat Al-Qur'an yg merinci suatu hukum secara detail & rinci, kecuali hukum waris ini. 

Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yg legal & dibenarkan AlIah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bg individu maupun kelompok masyarakat.

A. Definisi Waris

Al-miirats, dalam bahasa Arab yaitu btk mashdar (infinitif) dri kata waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan. Maknanya menurut bahasa adalah 'berpindahnya sesuatu dr seseorg kepada org lain', atau dr suatu kaum kepada kaum lain.

Pengertian menurut bahasa ini tdklah terbatas hanya pada hal-hal yg berkaitan dgn harta, tetapi mencakup harta benda & non harta benda. Ayat-ayat Al-Qur'an banyak menegaskan hal ini, demikian pula sabda Rasulullah saw.. Di antaranya Allah berfirman:

"Dan Sulaiman tlh mewarisi Daud ..." (an-Naml: 16).  "... Dan Kami adalah pewarisnya." (al-Qashash: 58).

Selain itu kita dapati dlm hadits Nabi saw.: 'Ulama adalah ahli waris para nabi'.

Sedangkan makna al-miirats menurut istilah yg dikenal para ulama adalah berpindahnya hak kepemilikan dr org yg meninggal kepada ahli warisnya yg masih hidup, baik yg ditinggalkan itu berupa harta (uang), tanah, atau apa saja yg berupa hak milik legal secara syar'i.

Pengertian Peninggalan

Pengertian peninggalan yg dikenal di kalangan fuqaha adalah segala sesuatu yg ditinggalkan pewaris, baik berupa harta (uang) atau lainnya. Jadi, pada prinsipnya segala sesuatu yg ditinggalkan oleh org yg meninggal dinyatakan sbg peninggalan. Termasuk di dlmnya bersangkutan dgn hutang piutang, baik hutang piutang itu berkaitan dgn pokok hartanya (seperti harta yg berstatus gadai), atau hutang piutang yg berkaitan dgn kewajiban pribadi yg mesti ditunaikan (misalnya pembayaran kredit atau mahar yg belum diberikan kepada istrinya).

Hak-hak yang Berkaitan dengan Harta Peninggalan

Dari sederetan hak yg harus ditunaikan yg ada kaitannya dgn harta peninggalan adalah:

1. Semua keperluan & pembiayaan pemakaman pewaris hendaknya menggunakan harta miliknya, dgn catatan tdk boleh berlebihan. Keperluan-keperluan pemakaman tsb menyangkut segala sesuatu yg dibutuhkan mayit, sejak wafatnya hingga pemakamannya. Di antaranya, biaya memandikan, pembelian kain kafan, biaya pemakaman, & sebagainya hingga mayit sampai di tempat peristirahatannya yg terakhir.

Satu hal yg perlu utk diketahui dlm hal ini ialah bahwa segala keperluan tsb akan berbeda-beda tergantung perbedaan keadaan mayit, baik dari segi kemampuannya maupun dari jenis kelaminnya.

2. Hendaklah hutang piutang yg masih ditanggung pewaris ditunaikan terlebih dahulu. Artinya, seluruh harta peninggalan pewaris tdk dibenarkan dibagikan kepada ahli warisnya sblum hutang piutangnya ditunaikan terlebih dahulu. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

"Jiwa (ruh) org mukmin bergantung pada hutangnya hingga ditunaikan."

Maksud hadits ini adalah hutang piutang yg bersangkutan dgn sesama manusia. Adapun jika hutang tsb berkaitan dgn Allah SWT, spt blm membayar zakat, atau blm menunaikan nadzar, atau blm memenuhi kafarat (denda), maka di kalangan ulama ada sedikit perbedaan pandangan. 

Kalangan ulama mazhab Hanafi berpendapat bahwa ahli warisnya tdklah diwajibkan utk menunaikannya. Sedangkan jumhur ulama berpendapat wajib bagi ahli warisnya utk menunaikannya sebelum harta warisan (harta peninggalan) pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya.

Kalangan ulama mazhab Hanafi beralasan bahwa menunaikan hal-hal tsb merupakan ibadah, sedangkan kewajiban ibadah gugur jika seseorang tlh meninggal dunia. Padahal, menurut mereka, pengamalan suatu ibadah harus disertai dgn niat & keikhlasan, & hal itu tdk mungkin dpt dilakukan oleh org yg sudah meninggal. 

Akan tetapi, meskipun kewajiban tsb dinyatakan tlh gugur bagi org yg sudah meninggal, ia tetap akan dikenakan sanksi kelak pada hari kiamat sebab ia tdk menunaikan kewajiban ketika masih hidup. Hal ini tentu saja merupakan keputusan Allah SWT. Pendapat mazhab ini tentunya bila sebelumnya mayit tdk berwasiat kepada ahli waris utk membayarnya. Namun, bila sang mayit berwasiat, maka wajib bagi ahli waris utk menunaikannya.

Sedangkan jumhur ulama yg menyatakan bahwa ahli waris wajib utk menunaikan hutang pewaris thd Allah beralasan bahwa hal tsb sama saja seperti hutang kepada sesama manusia. Menurut jumhur ulama, hal ini merupakan amalan yg tdk memerlukan niat karena bukan termasuk ibadah mahdhah, tetapi termasuk hak yg menyangkut harta peninggalan pewaris. Karena itu wajib bagi ahli waris utk menunaikannya, baik pewaris mewasiatkan ataupun tdak.

Bahkan menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i hal tsb wajib ditunaikan sebelum memenuhi hak yg berkaitan dgn hak sesama hamba. Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa hak yg berhubungan dgn Allah wajib ditunaikan oleh ahli warisnya sama seperti mereka diwajibkan menunaikan hutang piutang pewaris yg berkaitan dgn hak sesama hamba. Hanya saja mazhab ini lebih mengutamakan agar mendahulukan hutang yg berkaitan dgn sesama hamba daripada hutang kepada Allah. 

Sementara itu, ulama mazhab Hambali menyamakan antara hutang kepada sesama hamba dgn hutang kepada Allah. Keduanya wajib ditunaikan secara bersamaan sblum seluruh harta peninggalan pewaris dibagikan kepada setiap ahli waris.

3. Wajib menunaikan seluruh wasiat pewaris selama tdk melebihi jlh sepertiga dr seluruh harta peninggalannya. Hal ini jika memang wasiat tsb diperuntukkan bg org yg bukan ahli waris, serta tdk ada protes dari salah satu atau bahkan seluruh ahli warisnya. Adapun penunaian wasiat pewaris dilakukan setelah sebagian harta tsb diambil utk membiayai keperluan pemakamannya, termasuk diambil utk membayar hutangnya.

Bila ternyata wasiat pewaris melebihi sepertiga dri jlh harta yg ditinggalkannya, maka wasiatnya tdk wajib ditunaikan kecuali dgn kesepakatan semua ahli warisnya. Hal ini berlandaskan sabda Rasulullah saw. ketika menjawab pertanyaan Sa'ad bin Abi Waqash r.a. --pada waktu itu Sa'ad sakit & berniat menyerahkan seluruh harta yg dimilikinya ke baitulmal. Rasulullah saw. bersabda: 

"... Sepertiga, & sepertiga itu banyak. Sesungguhnya bila engkau meninggalkan para ahli warismu dlm keadaan kaya itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dlm kemiskinan hingga meminta-minta kepada orang."

4. Setelah itu barulah seluruh harta peninggalan pewaris dibagikan kepada para ahli warisnya sesuai ketetapan Al-Qur'an, As-Sunnah, & kesepakatan para ulama (ijma'). Dlm hal ini dimulai dgn memberikan warisan kepada ashhabul furudh (ahli waris yg tlh ditentukan jlh bagiannya, misalnya ibu, ayah, istri, suami, dan lainnya), kemudian kepada para 'ashabah (kerabat mayit yg berhak menerima sisa harta waris --jika ada-- setelah ashhabul furudh menerima bagian).

Catatan:
Pada ayat waris, wasiat memang lebih dahulu disebutkan daripada soal hutang piutang. Padahal secara syar'i, persoalan hutang piutang hendaklah terlebih dahulu diselesaikan, baru kemudian melaksanakan wasiat. Oleh karena itu, didahulukannya penyebutan wasiat tentu mengandung hikmah, diantaranya agar ahli waris menjaga & benar-benar melaksanakannya. 

Sebab wasiat tdk ada yg menuntut hingga kadang-kadang seseorg enggan menunaikannya. Hal ini tentu saja berbeda dgn hutang piutang. Itulah sebabnya wasiat lebih didahulukan penyebutannya dlm susunan ayat tsb.

B. Derajat Ahli Waris

Antara ahli waris yg satu & lainnya ternyata mempunyai perbedaan derajat & urutan. Berikut ini akan disebutkan berdasarkan urutan & derajatnya:

Ashhabul furudh. Golongan inilah yg pertama diberi bagian harta warisan. Mereka adalah orang-orang yg tlh ditentukan bagiannya dlm Al-Qur'an, As-Sunnah, & ijma'.

Ashabat nasabiyah. Setelah ashhabul furudh, barulah ashabat nasabiyah menerima bagian. Ashabat nasabiyah yaitu setiap kerabat (nasab) pewaris yg menerima sisa harta warisan yg tlh dibagikan. Bahkan, jika ternyata tdk ada ahli waris lainnya, ia berhak mengambil seluruh harta peninggalan. Misalnya anak lelaki pewaris, cucu dr anak lelaki pewaris, saudara kandung pewaris, paman kandung, dst.

Penambahan bagi ashhabul furudh sesuai bagian (kecuali suami istri). 

Apabila harta warisan yg tlh dibagikan kepada semua ahli warisnya masih juga tersisa, maka hendaknya diberikan kepada ashhabul furudh masing-masing sesuai dgn bagian yg tlh ditentukan. Adapun suami / istri tdk berhak menerima tambahan bagian dari sisa harta yg ada. Sebab hak waris bg suami / istri disebabkan adanya ikatan pernikahan, sedangkan kekerabatan karena nasab lebih utama mendapatkan tambahan dibandingkan lainnya.

Mewariskan kepada kerabat. Yg dimaksud kerabat di sini adalah kerabat pewaris yg masih memiliki kaitan rahim --tdk termasuk ashhabul furudh juga 'ashabah. Misalnya, paman (saudara ibu), bibi (saudara ibu), bibi (saudara ayah), cucu lelaki dr anak perempuan, & cucu perempuan dr anak perempuan. Maka, bila pewaris tdk mempunyai kerabat sbg ashhabul furudh, tdk pula 'ashabah, para kerabat yg masih mempunyai ikatan rahim dgnnya berhak utk mendapatkan warisan.

Tambahan hak waris bg suami / istri. Bila pewaris tdk mempunyai ahli waris yg termasuk ashhabul furudh & 'ashabah, jg tdk ada kerabat yg memiliki ikatan rahim, maka harta warisan tsb seluruhnya menjadi milik suami / istri. Misalnya, seorang suami meninggal tanpa memiliki kerabat yg berhak utk mewarisinya, maka istri mendapatkan bagian seperempat dr harta warisan yg ditinggalkannya, sedangkan sisanya merupakan tambahan hak warisnya. 

Dgn demikian, istri memiliki seluruh harta peninggalan suaminya. Begitu jg sebaliknya suami thd harta peninggalan istri yg meninggal.

Ashabah karena sebab. Yg dimaksud para 'ashabah karena sebab adalah org-org yg memerdekakan budak (baik budak lelaki maupun perempuan). Misalnya, seorang bekas budak meninggal & mempunyai harta warisan, maka orang yg pernah memerdekakannya termasuk salah satu ahli warisnya, & sbg 'ashabah. Tetapi pada masa kini sudah tdk ada lagi.

Orang yg diberi wasiat lebih dr sepertiga harta pewaris. Yg dimaksud di sini adalah org lain, artinya bukan salah seorang dr ahli waris. Misalnya, seseorg meninggal & mempunyai sepuluh anak. Sblum meninggal ia terlebih dahulu memberi wasiat kepada semua atau sebagian anaknya agar memberikan sejlh hartanya kpd seseorang yg bukan termasuk salah satu ahli warisnya. Bahkan mazhab Hanafi & Hambali berpendapat boleh memberikan seluruh harta pewaris bila memang wasiatnya demikian.

Baitulmal (kas negara). Jika seseorang yg meninggal tdk mempunyai ahli waris ataupun kerabat --seperti dijelaskan-- maka seluruh harta peninggalannya diserahkan kpd baitulmal utk kemaslahatan umum.

C. Bentuk-bentuk Waris

Hak waris secara fardh (yg tlh ditentukan bagiannya).
Hak waris secara 'ashabah (kedekatan kekerabatan dr pihak ayah).
Hak waris secara tambahan.
Hak waris secara pertalian rahim.
Pada bagian berikutnya butir-butir tsb akan dijelaskan secara detail.

D. Sebab-sebab Adanya Hak Waris

Ada 3 sebab yg menjadikan seseorg mendapatkan hak waris:
Kerabat hakiki (yg ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman, dst.

Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (syar'i) antara seorang lelaki & perempuan, sekalipun blm atau tdk terjadi hubungan intim (bersanggama) antar keduanya. Adapun pernikahan yg batil / rusak, tdk bisa menjadi sebab utk mendapatkan hak waris.

Al-Wala, yaitu kekerabatan krn sebab hukum. Disebut juga wala al-'itqi & wala an-ni'mah. 

Yg menjadi penyebab adalah kenikmatan pembebasan budak yg dilakukan seseorang. Maka dlm hal ini org yg membebaskannya mendapat kenikmatan berupa kekerabatan (ikatan) yg dinamakan wala al-'itqi. Org yg membebaskan budak berarti tlh mengembalikan kebebasan & jati diri seseorg sbg manusia. Karena itu Allah SWT menganugerahkan kepadanya hak mewarisi thd budak yg dibebaskan, bila budak itu tdk memiliki ahli waris yg hakiki, baik adanya kekerabatan (nasab) ataupun karena adanya tali pernikahan.

E. Rukun Waris

Rukun waris ada tiga :

Pewaris, yakni org yg meninggal dunia, & ahli warisnya berhak utk mewarisi harta peninggalannya.

Ahli waris, yaitu mereka yg berhak utk menguasai / menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan (nasab) atau ikatan pernikahan, atau lainnya.

Harta warisan, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yg ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dsb.

F. Syarat Waris

Syarat-syarat waris juga ada tiga:

Meninggalnya seseorang (pewaris) baik secara hakiki maupun secara hukum (misalnya dianggap tlh meninggal).

Adanya ahli waris yg hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia.

Seluruh ahli waris diketahui secara pasti, termasuk jlh bagian masing-masing.

Syarat Pertama : Meninggalnya pewaris

Yg dimaksud dgn meninggalnya pewaris --baik secara hakiki ataupun secara hukum-- -adalah bahwa seseorg tlh meninggal & diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka, atau vonis yg ditetapkan hakim terhadap seseorg yg tdk diketahui lg keberadaannya. Sbg contoh, org yg hilang yg keadaannya tdk diketahui lg secara pasti, sehingga hakim memvonisnya sbg org yg tlh meninggal.

Hal ini harus diketahui secara pasti, krn bagaimanapun keadaannya, manusia yg masih hidup tetap dianggap mampu utk mengendalikan seluruh harta miliknya. Hak kepemilikannya tdk dapat diganggu gugat oleh siapa pun, kecuali setelah ia meninggal.

Syarat Kedua: Masih hidupnya para ahli waris

Maksudnya, pemindahan hak kepemilikan dr pewaris harus kepada ahli waris yg secara syariat benar-benar masih hidup, sebab org yg sudah mati tdk memiliki hak utk mewarisi.

Sbg contoh, jika dua org atau lebih dr golongan yg berhak saling mewarisi meninggal dlm satu peristiwa --atau dlm keadaan yg berlainan tetapi tdk diketahui mana yg lebih dahulu meninggal-- maka di antara mereka tdk dapat saling mewarisi harta yg mereka miliki ketika masih hidup. 

Hal seperti ini oleh kalangan fuqaha digambarkan spti org yg sama-sama meninggal dlm suatu kecelakaan kendaraan, tertimpa puing, atau tenggelam. Para fuqaha menyatakan, mereka adalah golongan org yg tdk dapat saling mewarisi.

Syarat Ketiga: Diketahuinya posisi para ahli waris

Dlm hal ini posisi para ahli waris hendaklah diketahui secara pasti, misalnya suami, istri, kerabat, dsb, sehingga pembagi mengetahui dgn pasti jlh bagian yg harus diberikan kpd masing-masing ahli waris. Sebab, dlm hukum waris perbedaan jauh-dekatnya kekerabatan akan membedakan jlh yg diterima. Misalnya, kita tdk cukup hanya mengatakan bahwa seseorang adalah saudara sang pewaris. 

Akan tetapi harus dinyatakan apakah ia sbg saudara kandung, saudara seayah, atau saudara seibu. Mereka masing-masing mempunyai hukum bagian, ada yg berhak menerima warisan krn sebagai ahlul furudh, ada yg karena 'ashabah, ada yg terhalang hingga tdk mendapatkan warisan (mahjub), serta ada yg tdk terhalang.

G. Penggugur Hak Waris

Penggugur hak waris seseorg maksudnya kondisi yg menyebabkan hak waris seseorang menjadi gugur, dlm hal ini ada tiga:

1. Budak

Seseorg yg berstatus sebagai budak tdk mempunyai hak utk mewarisi sekalipun dr saudaranya. Sebab segala sesuatu yg dimiliki budak, secara langsung menjadi milik tuannya. Baik budak itu sbg qinnun (budak murni), mudabbar (budak yg tlh dinyatakan merdeka jika tuannya meninggal), atau mukatab (budak yg tlh menjalankan perjanjian pembebasan dgn tuannya, dgn persyaratan yg disepakati kedua belah pihak). Alhasil, semua jenis budak merupakan penggugur hak utk mewarisi & hak utk diwarisi disebabkan mereka tdk mempunyai hak milik.

2. Pembunuhan

Apabila seorang ahli waris membunuh pewaris (misalnya seorg anak membunuh ayahnya), maka ia tdk berhak mendapatkan warisan. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

"Tidaklah seorang pembunuh berhak mewarisi harta org yg dibunuhnya. "

Dari pemahaman hadits Nabi tsb lahirlah ungkapan yg sangat masyhur di kalangan fuqaha yg sekaligus dijadikan sbg kaidah: "Siapa yg menyegerakan agar mendapatkan sesuatu sbl waktunya, maka dia tdk mendapatkan bagiannya."

Ada perbedaan di kalangan fuqaha ttg penentuan jenis pembunuhan. Misalnya, mazhab Hanafi menentukan bahwa pembunuhan yg dpt menggugurkan hak waris adalah semua jenis pembunuhan yg wajib membayar kafarat.

Sedangkan mazhab Maliki berpendapat, hanya pembunuhan yg disengaja atau yg direncanakan yg dpt menggugurkan hak waris. Mazhab Hambali berpendapat bahwa pembunuhan yg dinyatakan sbg penggugur hak waris adalah setiap jenis pembunuhan yg mengharuskan pelakunya diqishash, membayar diyat, atau membayar kafarat. Selain itu tdk tergolong sbg penggugur hak waris.

Sedangkan menurut mazhab Syafi'i, pembunuhan dgn segala cara & macamnya tetap menjadi penggugur hak waris, sekalipun hanya memberikan kesaksian palsu dlm pelaksanaan hukuman rajam, atau bahkan hanya membenarkan kesaksian para saksi lain dlm pelaksanaan qishash atau hukuman mati pada umumnya. Wallahu a'lam.

3. Perbedaan Agama

Seorg muslim tdk dpt mewarisi ataupun diwarisi oleh orang non muslim, apa pun agamanya. Hal ini tlh ditegaskan Rasulullah saw. dlm sabdanya:

"Tdklah berhak seorg muslim mewarisi org kafir, & tdk pula org kafir mewarisi muslim." (Bukhari & Muslim)

Jumhur ulama berpendapat demikian, termasuk keempat imam mujtahid. Hal ini berbeda dgn pendapat sebagian ulama yg mengaku bersandar pd pendapat Mu'adz bin Jabal r.a. yg mengatakan bahwa seorg muslim boleh mewarisi orang kafir, tetapi tdk boleh mewariskan kepada org kafir. Alasan mereka adalah bahwa Islam ya'lu walaayu'la 'alaihi (unggul, tdk ada yg mengunggulinya).

Sebagian ulama ada yg menambahkan satu hal lg sbg penggugur hak mewarisi, yakni murtad. Org yg tlh keluar dr Islam dinyatakan sbg org murtad. Dlm hal ini ulama membuat kesepakatan bahwa murtad termasuk dlm kategori perbedaan agama, karenanya org murtad tdk dpt mewarisi org Islam.

Sementara itu, di kalangan ulama terjadi perbedaan pandangan mengenai kerabat org yg murtad, apakah dpt mewarisinya ataukah tdk. Maksudnya, bolehkah seorg muslim mewarisi harta kerabatnya yg tlh murtad?

Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, & Hambali (jumhur ulama) bahwa seorg muslim tdk berhak mewarisi harta kerabatnya yg tlh murtad. Sebab, menurut mereka, org yg murtad berarti tlh keluar dr ajaran Islam sehingga secara otomatis org tsb tlh menjadi kafir. Karena itu, spt ditegaskan Rasulullah saw. dlm haditsnya, bahwa antara muslim & kafir tdklah dpt saling mewarisi.

Sedangkan menurut mazhab Hanafi, seorg muslim dpt saja mewarisi harta kerabatnya yg murtad. Bahkan kalangan ulama mazhab Hanafi sepakat mengatakan: "Seluruh harta peninggalan org murtad diwariskan kepada kerabatnya yg muslim." Pendapat ini diriwayatkan dari Abu Bakar ash-Shiddiq, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, & lainnya.

Dengan demikian, pendapat ulama mazhab Hanafi lebih rajih (kuat & tepat) dibanding yg lainnya, karena harta warisan yg tdk memiliki ahli waris itu harus diserahkan kepada baitulmal. Padahal pada masa kini tdk kita temui baitulmal yg dikelola secara rapi, baik yg bertaraf nasional ataupun internasional.

Perbedaan antara al-mahrum dan al-mahjub

Ada perbedaan yg sangat halus antara pengertian al-mahrum & al-mahjub, yg terkadang membingungkan sebagian org yg sedang mempelajari faraid. Karena itu, ada baiknya dijelaskan perbedaan makna antara kedua istilah tsb.

Seseorg yg tergolong ke dlm salah satu sebab dr ketiga hal yg dpt menggugurkan hak warisnya, spt membunuh atau berbeda agama, di kalangan fuqaha dikenal dgn istilah mahrum. Sedangkan mahjub adalah hilangnya hak waris seorg ahli waris disebabkan adanya ahli waris yg lebih dekat kekerabatannya atau lebih kuat kedudukannya. 

Sbg contoh, adanya kakek bersamaan dgn adanya ayah, atau saudara seayah dgn adanya saudara kandung. Jika terjadi hal demikian, maka kakek tdk mendapatkan bagian warisannya dikarenakan adanya ahli waris yg lebih dekat kekerabatannya dgn pewaris, yaitu ayah. Begitu jg halnya dgn saudara seayah, ia tdk memperoleh bagian disebabkan adanya saudara kandung pewaris. Maka kakek & saudara seayah dlm hal ini disebut dgn istilah mahjub.

Utk lebih memperjelas gambaran tsb, disertakan contoh kasus dari keduanya.

Contoh Pertama
Seorg suami meninggal dunia & meninggalkan seorg istri, saudara kandung, & anak --dlm hal ini, anak kita misalkan sbg pembunuh. Maka pembagiannya sbg berikut: istri mendapat bagian seperempat harta yg ada, karena pewaris dianggap tdk memiliki anak. Kemudian sisanya, yaitu tiga per empat harta yg ada, menjadi hak saudara kandung sbg 'ashabah.

Dalam hal ini anak tdk mendapatkan bagian disebabkan ia sbg ahli waris yg mahrum. Kalau saja anak itu tdk membunuh pewaris, maka bagian istri seperdelapan, sedangkan saudara kandung tdk mendapatkan bagian disebabkan sbg ahli waris yg mahjub dgn adanya anak pewaris. Jadi, sisa harta yg ada, yaitu 7/8, menjadi hak sang anak sbg 'ashabah.

Contoh Kedua
Seseorg meninggal dunia & meninggalkan ayah, ibu, serta saudara kandung. Maka saudara kandung tdk mendapatkan warisan dikarenakan ter- mahjub oleh adanya ahli waris yg lebih dekat & kuat dibandingkan mereka, yaitu ayah pewaris.

H. Ahli Waris dari Golongan Lelaki

Ahli waris (yaitu org yg berhak mendapatkan warisan) dr kaum lelaki ada 15 : (1) anak lelaki, (2) cucu lelaki (dr anak lelaki), (3) bapak, (4) kakek (dr pihak bapak), (5) sdr kandung lelaki, (6) sdr lelaki seayah, (7) sdr lelaki seibu, (8) anak lelaki dr saudara kandung lelaki, (9) anak lelaki dr sdr lelaki seibu, (10) paman (sdr kandung bapak), (11) paman (sdr bapak seayah), (12) anak lelaki dr paman (sdr kandung ayah), (13) anak lelaki paman seayah, (14) suami, (15) lelaki yg memerdekakan budak.

Catatan
Bg cucu lelaki yg disebut sbg ahli waris di dlmnya tercakup cicit (anak dr cucu) dst, yg penting lelaki & dr keturunan anak lelaki. Begitu pula yg dimaksud dgn kakek, dst.

I. Ahli Waris dr Golongan Wanita

Adapun ahli waris dr kaum wanita ada 10 : (1) anak perempuan, (2) ibu, (3) anak perempuan (dr keturunan anak lelaki), (4) nenek (ibu dr ibu), (5) nenek (ibu dr bapak), (6) sdr kandung perempuan, (7) sdr perempuan seayah, (8) sdr perempuan seibu, (9) istri, (10) perempuan yg memerdekakan budak.

Catatan
Cucu perempuan yg dimaksud di atas mencakup pula cicit dst, yg penting perempuan dr keturunan anak lelaki. Demikian pula yg dimaksud dgn nenek --baik ibu dr ibu maupun ibu dr bapak-- dst.

III. PEMBAGIAN WARIS MENURUT AL-QUR'AN

JUMLAH bagian yg tlh ditentukan Al-Qur'an ada 6 macam, yaitu setengah (1/2), seperempat (1/4), seperdelapan (1/8), dua per tiga (2/3), sepertiga (1/3), & seperenam (1/6). Kini mari kita kenali pembagiannya secara rinci, siapa saja ahli waris yg termasuk ashhabul furudh dgn bagian yg berhak ia terima.

A. Ashhabul furudh yg Berhak Mendapat Setengah
Ashhabul furudh yg berhak mendapatkan separo dr harta waris peninggalan pewaris ada 5, 1 dari golongan lelaki & 4 lainnya perempuan. Kelima ashhabul furudh tsb ialah suami, anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak lelaki, sdr kandung perempuan, & saudara perempuan seayah. Rinciannya sbg berikut:

1. Seorg suami berhak utk mendapatkan separo harta warisan, dgn syarat apabila pewaris tdk mempunyai keturunan, baik anak lelaki maupun anak perempuan, baik anak keturunan itu dr suami tsb ataupun bukan. Dalilnya adalah firman Allah:

"... dan bagi kalian (para suami) mendapat separo dr harta yg ditinggalkan istri-istri kalian, bila mereka (para istri) tdk mempunyai anak ..." (an-Nisa': 12)

2. Anak perempuan (kandung) mendapat bagian separo harta peninggalan pewaris, dgn dua syarat:

Pewaris tdk mempunyai anak lelaki (berarti anak perempuan tsb tdk mempunyai sdr lelaki.

Apabila anak perempuan itu adalah anak tunggal. Dalilnya adalah firman Allah: "dan apabila ia (anak perempuan) hanya seorang, maka ia mendapat separo harta warisan yg ada". Bila kedua persyaratan tsb tdk ada, maka anak perempuan pewaris tdk mendapat bagian setengah.

3. Cucu perempuan keturunan anak lelaki akan mendapat bagian separo, dgn tiga syarat:

Apabila ia tdk mempunyai sdr lelaki (yakni cucu lelaki dr keturunan anak lelaki).

Apabila hanya seorg (yakni cucu perempuan dr keturunan anak lelaki tsb sbg cucu tunggal).

Apabila pewaris tdk mempunyai anak perempuan ataupun anak lelaki.
Dalilnya sama saja dgn dalil bagian anak perempuan (sama dgn nomor 2). Sebab cucu perempuan dr keturunan anak lelaki sama kedudukannya dgn anak kandung perempuan bila anak kandung perempuan tdk ada. Maka firman-Nya;

"yushikumullahu fi auladikum", mencakup anak & anak lelaki dr keturunan anak, & hal ini tlh menjadi kesepakatan para ulama.

4. Saudara kandung perempuan akan mendapat bagian separo harta warisan, dan 3 syarat:

Ia tdk mempunyai sdr kandung lelaki.
Ia hanya seorg diri (tdk mempunyai sdr perempuan).
Pewaris tdk mempunyai ayah atau kakek, & tdk pula mempunyai keturunan, baik keturunan lelaki ataupun keturunan perempuan.

Dalilnya adalah firman Allah berikut:

"Mereka meminta fatwa kepadamu (ttg kalalah). Katakanlah: 'Allah memberi fatwa kepadamu ttg kalalah (yaituj: jika seorg meninggal dunia, & ia tdk mempunyai anak & mempunyai sdr perempuan, maka bg saudaranya yg perempuan itu seperdua dr harta yg ditinggalkannya ...'" (an-Nisa': 176)

5. Sdr perempuan seayah akan mendapat bagian separo dr harta warisan peninggalan pewaris, dgn 4 syarat:

Apabila ia tdk mempunyai sdr lelaki.
Apabila ia hanya seorg diri.
Pewaris tdk mempunyai sdr kandung perempuan.
Pewaris tdk mempunyai ayah atau kakak, & tidak pula anak, baik anak lelaki maupun perempuan.

Dalilnya sama dgn Butir 4 (an-Nisa': 176), dan hal ini tlh menjadi kesepakatan ulama.

B. Ashhabul furudh yg Berhak Mendapat Seperempat

Adapun kerabat pewaris yg berhak mendapat seperempat (1/4) dr harta peninggalannya hanya ada 2, yaitu suami & istri. Rinciannya sbg berikut:

1. Seorg suami berhak mendapat bagian seperempat (1/4) dr harta peninggalan istrinya dgn satu syarat, yaitu bila sang istri mempunyai anak atau cucu lelaki dr keturunan anak lelakinya, baik anak atau cucu tsb dr darah dagingnya ataupun dr suami lain (sebelumnya). Hal ini berdasarkan firman Allah berikut:

"... Jika istri-istrimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dr harta yg ditinggalkannya É" (an-Nisa': 12)

2. Seorg istri akan mendapat bagian seperempat (1/4) dr harta peninggalan suaminya dgn satu syarat, yaitu apabila suami tdk mempunyai anak/cucu, baik anak tsb lahir dr rahimnya ataupun dr rahim istri lainnya. Ketentuan ini berdasarkan firman Allah berikut:

"... Para istri memperoleh seperempat harta yg kamu tinggalkan jika kamu tdk mempunyai anak ..." (an-Nisa': 12)

Ada satu hal yg patut diketahui oleh kita --khususnya para penuntut ilmu-- ttg bagian istri. Yg dimaksud dgn "istri mendapat seperempat" adalah bg seluruh istri yg dinikahi seorg suami yg meninggal tsb. Dgn kata lain, sekalipun seorg suami meninggalkan istri lebih dr satu, maka mereka tetap mendapat seperempat harta peninggalan suami mereka. 

Hal ini berdasarkan firman Allah di atas, yaitu dgn digunakannya kata lahunna (dlm bentuk jamak) yg bermakna 'mereka perempuan'. Jadi, baik suami meninggalkan seorg istri ataupun 4 orang istri, bagian mereka tetap seperempat dr harta peninggalan.

C. Ashhabul furudh yg Berhak Mendapat Seperdelapan
Dari sederetan ashhabul furudh yg berhak memperoleh bagian seperdelapan (1/8) yaitu istri. Istri, baik seorg maupun lebih akan mendapatkan seperdelapan dr harta peninggalan suaminya, bila suami mempunyai anak atau cucu, baik anak tsb lahir dr rahimnya atau drrahim istri yg lain. Dalilnya adalah firman Allah SWT:

"... Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dr harta yg kamu tinggalkan sesudah dipenuh, wasiat yg kamu buat atau (&) sesudah dibayar hutang-hutangmu ..." (an-Nisa': 12)

D. Ashhabul furudh yg Berhak Mendapat Bagian Dua per Tiga

Ahli waris yg berhak mendapat bagian dua per tiga (2/3) dr harta peninggalan pewaris ada 4, & semuanya terdiri dr wanita:

Dua anak perempuan (kandung) atau lebih.
Dua orang cucu perempuan keturunan anak lelaki atau lebih.
Dua orang sdr kandung perempuan atau lebih.
Dua orang sdr perempuan seayah atau lebih.
Ketentuan ini terikat oleh syarat-syarat seperti berikut:

1. Dua anak perempuan (kandung) atau lebih itu tdk mempunyai saudara lelaki, yakni anak lelaki dari pewaris. Dalilnya firman Allah berikut:

"... dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dr dua, maka bagi mereka dua per tiga dr harta yg ditinggalkan ..." (an-Nisa': 11)

Ada satu hal penting yg mesti kita ketahui agar tdk tersesat dlm memahami hukum yg ada dlm Kitabullah. Makna "fauqa itsnataini" bukanlah 'anak perempuan lebih dr dua', melainkan 'dua anak perempuan atau lebih', hal ini merupakan kesepakatan para ulama. 

Mereka bersandar pd hadits Rasulullah saw. yg diriwayatkan oleh Imam Bukhari & Imam Muslim yg mengisahkan vonis Rasulullah thd pengaduan istri Sa'ad bin ar-Rabi' r.a. --sebagaimana diungkapkan dlm bab sebelum ini.

Hadits tsb sangat jelas & tegas menunjukkan bahwa makna ayat itsnataini adalah 'dua anak perempuan atau lebih'. Jadi, org yg berpendapat bahwa maksud ayat tsb adalah "anak perempuan lebih dari dua" jelas tdk benar & menyalahi ijma' para ulama.

2. Dua orang cucu perempuan dr keturunan anak lelaki akan mendapatkan bagian dua per tiga (2/3), dgn persyaratan sbg berikut:

Pewaris tdk mempunyai anak kandung, baik lelaki atau perempuan.
Pewaris tdk mempunyai dua org anak kandung perempuan.
Dua cucu putri tsb tdk mempunyai sdr lelaki.

3. Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) akan mendapat bagian dua per tiga dgn persyaratan sbg berikut:

Bila pewaris tdk mempunyai anak (baik lelaki maupun perempuan), juga tdk mempunyai ayah atau kakek.

Dua saudara kandung perempuan (atau lebih) itu tdk mempunyai sdr lelaki sbg 'ashabah.

Pewaris tdk mempunyai anak perempuan, atau cucu perempuan dr keturunan anak lelaki. Dalilnya adalah firman Allah:

"... tetapi jika saudara perempuan itu dua org, maka bg keduanya dua per tiga dr harta yg ditinggalkan oleh yg meninggal ..." (an-Nisa': 176)

4. Dua sdr perempuan seayah (atau lebih) akan mendapat bagian dua per tiga dgn syarat sbg berikut:

Bila pewaris tdk mempunyai anak, ayah, atau kakek.
Kedua sdr perempuan seayah itu tdk mempunyai sdr lelaki seayah.
Pewaris tdk mempunyai anak perempuan atau cucu perempuan dr keturunan anak lelaki, atau sdr kandung (baik lelaki maupun perempuan).

Persyaratan yg harus dipenuhi bg dua sdr perempuan seayah utk mendapatkan bagian dua per tiga hampir sama dgn persyaratan dua sdr kandung perempuan, hanya di sini (sdr seayah) ditambah dgn keharusan adanya sdr kandung (baik lelaki maupun perempuan). 

Dan dalilnya sama, yaitu ijma' para ulama bahwa ayat "... tetapi jika saudara perempuan itu dua org, maka bg keduanya dua per tiga dr harta yg ditinggalkan oleh yg meninggal ..." (an-Nisa': 176) mencakup sdr kandung perempuan & sdr perempuan seayah. Sedangkan saudara perempuan seibu tdklah termasuk dlm pengertian ayat tsb.

E. Ashhabul furudh yg Berhak Mendapat Bagian Sepertiga

Adapun ashhabul furudh yg berhak mendapatkan warisan sepertiga bagian hanya 2, yaitu ibu & 2 sdr (baik lelaki ataupun perempuan) yg seibu. 
Seorang ibu berhak mendapatkan bagian sepertiga dgn syarat:

Pewaris tdk mempunyai anak atau cucu lelaki dr keturunan anak lelaki.
Pewaris tdk mempunyai dua org sdr atau lebih (lelaki maupun perempuan), baik sdr itu sekandung atau seayah ataupun seibu. Dalilnya adalah firman Allah:

"... dan jika org yg meninggal tdk mempunyai anak & ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga..." (an-Nisa': 11), Juga firman-Nya:

"... jika yg meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam..." (an-Nisa': 11)

Catatan:
Lafazh ikhwatun bila digunakan dlm faraid (ilmu ttg waris) tdk berarti harus bermakna 'tiga atau lebih', sebagaimana makna yg masyhur dlm bahasa Arab --sbg bentuk jamak. Namun, lafazh ini bermakna 'dua atau lebih'. Sebab dlm bahasa bentuk jamak terkadang digunakan dgn makna 'dua org'. Misalnya dlm istilah shalat jamaah, yg berarti sah dilakukan hanya oleh dua org, satu sbg imam & satu lagi sbg makmum. Dalil lain yg menunjukkan kebenaran hal ini adalah firman Allah berikut:

"Jika kamu berdua bertobat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua tlh condong (utk menerima kebaikan)" (at-Tahrim: 4)

Kemudian sdr lelaki & sdr perempuan seibu, dua org atau lebih, akan mendapat bagian sepertiga dgn syarat sbg berikut:

Bila pewaris tdk mempunyai anak (baik lelaki ataupun perempuan), juga tdk mempunyai ayah atau kakak.
Jumlah sdr yg seibu itu dua org atau lebih. 

Adapun dalilnya adalah firman Allah: "... Jika seseorang mati baik lelaki maupun perempuan yg tdk meninggalkan ayah & tdk meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorg sdr lelaki (seibu saja) atau seorang sdr perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dr kedua jenis sdr itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorg, maka mereka bersekutu dlm yg sepertiga itu ..." (an-Nisa': 12)

Catatan
Yg dimaksud dgn kalimat "walahu akhun au ukhtun" dlm ayat tsb adalah 'sdr seibu'. Sebab Allah SWT tlh menjelaskan hukum yg berkaitan dgn sdr lelaki & sdr perempuan sekandung dlm akhir surat an-Nisa'. Juga menjelaskan hukum yg berkaitan dgn bagian sdr lelaki & perempuan seayah dlm ayat yg sama. Karena itu seluruh ulama sepakat bahwa yg dimaksud dgn "akhun au ukhtun" dlm ayat itu adalah sdr lelaki & sdr perempuan seibu.

Selain itu, ada hal lain yg perlu kita tekankan di sini yakni ttg firman "fahum syurakaa 'u fits tsulutsi" (mereka bersekutu dlm yg sepertiga). Kata bersekutu menunjukkan kebersamaan. Yakni, mereka harus membagi sama di antara sdr lelaki & perempuan seibu tanpa membedakan bahwa lelaki harus memperoleh bagian yg lebih besar drpd perempuan. 

Kesimpulannya, bagian sdr lelaki & perempuan seibu bila tlh memenuhi syarat-syarat di atas ialah sepertiga, & pembagiannya sama rata baik yg lelaki maupun perempuan. Pembagian mereka berbeda dgn bagian para sdr lelaki/perempuan kandung & seayah, yg dlm hal ini bagian sdr lelaki dua kali lipat bagian sdr perempuan.

Masalah 'Umariyyatan

Pada asalnya, seorg ibu akan mendapat bagian sepertiga dr seluruh harta peninggalan pewaris bila ia mewarisi secara bersamaan dgn bapak --seperti tlh dijelaskan--- berdasarkan pemahaman bagian ayat (artinya) "jika org yg meninggal tdk mempunyai anak & ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga".

Akan tetapi, berkaitan dgn ini ada 2 istilah yg muncul & dikenal di kalangan fuqaha, yakni 'umariyyatan & al-gharawaini. Disebut 'umariyyatan sebab kedua hal ini dilakukan oleh Umar bin Khathab & disepakati oleh jumhur sahabat ridhwanullah 'alaihim. 

Sedangkan al-gharawaini bermakna 'dua bintang cemerlang', karena kedua istilah ini sangat masyhur. Dlm kasus ini, ibu hanya diberi sepertiga bagian dr sisa harta warisan yg ada, setelah sebelumnya dikurangi bagian suami atau istri. 

Sedangkan pendapat yang kedua diutarakan oleh Ibnu Abbas r.a.. Menurutnya, ibu tetap mendapat bagian sepertiga (1/3) dr seluruh harta yg ditinggalkan suami atau istri (anaknya). Bahkan Ibnu Abbas menyanggah pendapat Zaid bin Tsabit: 

"Apakah memang ada di dlm Al-Qur'an istilah sepertiga dr sisa setelah diambil hak suami atau istri?" Zaid menanggapinya dgn mengatakan: "Di dlm Kitabullah juga tdk disebutkan bahwa bagian ibu sepertiga dr seluruh harta peninggalan yg ada bila ibu bersama-sama mewarisi dgn salah satu suami atau istri. Sebab yg disebutkan di dlm Al-Qur'an hanya "wawaritsahu abawahu".

Jadi, apa yg dipahami Zaid & dipilih oleh jumhur ulama serta ditetapkan oleh Umar bin Khathab itulah pendapat yg sahih.

F. Asbhabul Furudh yg Mendapat Bagian Seperenam

Adapun asbhabul furudh yg berhak mendapat bagian seperenam (1/6) ada 7 orang. Mereka adalah (1) ayah, (2) kakek asli (bapak dr ayah), (3) ibu, (4) cucu perempuan keturunan anak lelaki, (5) sdr perempuan seayah, (6) nenek asli, (7) sdr lelaki & perempuan seibu.

1. Seorang ayah akan mendapat bagian seperenam (1/6) bila pewaris mempunyai anak, baik anak lelaki atau anak perempuan. Dalilnya firman Allah (artinya): "... Dan utk dua org ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dr harta yg ditinggalkan, jika yg meninggal itu mempunyai anak ..." (an-Nisa': 11)

2. Seorang kakek (bapak dr ayah) akan mendapat bagian seperenam (1/6) bila pewaris mempunyai anak lelaki atau perempuan atau cucu lelaki dr keturunan anak --dgn syarat ayah pewaris tdk ada. Jadi, dlm keadaan demikian salah seorg kakek akan menduduki kedudukan seorg ayah, kecuali dlm 3 keadaan yg akan dirincikan dlm bab tersendiri.

3. Ibu akan memperoleh seperenam (1/6) bagian dr harta yg ditinggalkan pewaris, dgn 2 syarat:

Bila pewaris mempunyai anak lelaki atau perempuan atau cucu lelaki keturunan anak lelaki. Bila pewaris mempunyai dua org sdr atau lebih, baik sdr lelaki ataupun perempuan, baik sekandung, seayah, ataupun seibu. Dalilnya firman Allah (artinya):

"... jika yg meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam ..." (an-Nisa': 11).

4. Cucu perempuan dr keturunan anak lelaki seorg atau lebih akan mendapat bagian seperenam (1/6), apabila yg meninggal (pewaris) mempunyai satu anak perempuan. Dlm keadaan demikian, anak perempuan tsb mendapat bagian setengah (1/2), & cucu perempuan dari keturunan anak lelaki pewaris mendapat seperenam (1/6), sbg pelengkap dua per tiga (2/3). 

Dalilnya adalah hadits yg diriwayatkan Imam Bukhari dlm sahihnya bahwa Abu Musa al-Asy'ari r.a. ditanya ttg masalah warisan seseorg yg meninggalkan seorang anak perempuan, cucu perempuan dr keturunan anak lelakinya, & sdr perempuan. Abu Musa kemudian menjawab: "Bg anak perempuan mendapat bagian separo (1/2), & yg setengah sisanya menjadi bagian saudara perempuan."

Merasa kurang puas dgn jawaban Abu Musa, sang penanya pergi mendatangi Ibnu Mas'ud. Maka Ibnu Mas'ud berkata: "Aku akan memutuskan seperti apa yg pernah diputuskan Rasulullah saw., bg anak perempuan separo (1/2) harta peninggalan pewaris, & bg cucu perempuan keturunan dr anak lelaki mendapat bagian seperenam (1/6) sbg pelengkap 2/3, & sisanya menjadi bagian sdr perempuan pewaris."

Mendengar jawaban Ibnu Mas'ud, sang penanya kembali menemui Abu Musa al-Asy'ari & memberi tahu permasalahannya. Kemudian Abu Musa berkata: 
"Janganlah sekali-kali kalian menanyaiku selama sang alim ada di tengah-tengah kalian."

Catatan
Cucu perempuan dr keturunan anak lelaki akan mendapatkan bagian seperenam (1/6) dgn syarat bila pewaris tdk mempunyai anak lelaki. Sebab bila ada anak lelaki, maka anak tsb menjadi penggugur hak sang cucu. 

Selain itu, pewaris juga tdk mempunyai anak perempuan lebih dr satu org. Sebab jika lebih dr satu org, anak-anak perempuan itu berhak mendapat bagian dua per tiga (2/3), & sekaligus menjadi penggugur (penghalang) hak waris cucu perempuan dr keturunan anak lelaki pewaris.

5. Sdr perempuan seayah satu org atau lebih akan mendapat bagian seperenam (1/6), apabila pewaris mempunyai seorg sdr kandung perempuan. Hal ini hukumnya sama dgn keadaan jika cucu perempuan keturunan anak lelaki bersamaan dgn adanya anak perempuan. 

Jadi, bila seseorg meninggal dunia & meninggalkan sdr perempuan sekandung & sdr perempuan seayah atau lebih, maka saudara perempuan seayah mendapat bagian seperenam (1/6) sbg penyempurna dr dua per tiga (2/3). Sebab ketika saudara perempuan kandung memperoleh setengah (1/2) bagian, maka tdk ada sisa kecuali seperenam (1/6) yg memang merupakan hak sdr perempuan seayah.

6. Sdr lelaki atau perempuan seibu akan mendapat bagian masing-masing seperenam (1/6) bila mewarisi sendirian. Dalilnya adalah firman Allah (artinya) "jika seseorang mati baik le-laki maupun perempuan yg tdk meninggalkan ayah & tdk meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorg sdr lelaki (seibu saja) atau seorg sdr perempuan (seibu saja), maka bg masing-masing dr kedua jenis sdra itu seperenam harta". Dan persyaratannya adalah bila pewaris tdk mempunyai pokok (yakni kakek) & tdk pula cabang (yakni anak, baik lelaki atau perempuan).

7. Nenek asli mendapatkan bagian seperenam (1/6) ketika pewaris tdk lagi mempunyai ibu. Ketentuan demikian baik nenek itu hanya satu ataupun lebih (dr jalur ayah maupun ibu), yg jelas seperenam itu dibagikan secara rata kepada mereka. Hal ini berlandaskan pada apa yg tlh ditetapkan di dlm hadits sahih & ijma' seluruh sahabat.

Ashhabus Sunan meriwayatkan bahwa seorg nenek datang kepada Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. utk menuntut hak warisnya. Abu Bakar menjawab: "Saya tdk mendapati hakmu dlm Al-Qur'an maka pulanglah dulu, & tunggulah hingga aku menanyakannya kepada para sahabat Rasulullah saw." Kemudian al-Mughirah bin Syu'bah mengatakan kepada Abu Bakar: "Suatu ketika aku pernah menjumpai Rasulullah saw. memberikan hak seorang nenek seperenam (1/6)." 

Mendengar pernyataan al-Mughirah itu Abu Bakar kemudian memanggil nenek tadi & memberinya seperenam (1/6). 

IV. DEFINISI 'ASHABAH  

KATA 'ashabab dlm bahasa Arab berarti kerabat seseorg dr pihak bapak. Disebut demikian, dikarenakan mereka --yakni kerabat bapak-- menguatkan & melindungi. Dlm kalimat bahasa Arab banyak digunakan kata 'ushbah sbg ungkapan bg kelompok yg kuat. Demikian jg di dlm Al-Qur'an, kata ini sering kali digunakan, di antaranya dlm firman Allah berikut:

"Mereka berkata: 'Jika ia benar-benar dimakan serigala, sedang kami golongan (yg kuat), sesungguhnya kami kalau demikian adalah org-org yg merugi.'" (Yusuf: 14)

Maka jika dlm faraid kerabat diistilahkan dgan 'ashabah hal ini disebabkan mereka melindungi & menguatkan. Inilah pengertian 'ashabah dr segi bahasa.

Sedangkan pengertian 'ashabah menurut istilah para fuqaha adalah ahli waris yg tdk disebutkan banyaknya bagian di dlm Al-Qur'an & As-Sunnah dgn tegas. Sbg contoh, anak lelaki, cucu lelaki keturunan anak lelaki, sdr kandung lelaki & sdr lelaki seayah, & paman (sdr kandung ayah). Kekerabatan mereka sangat kuat dikarenakan berasal dr pihak ayah.

Pengertian 'ashabah yg sangat masyhur di kalangan ulama faraid adalah org yg menguasai harta waris krn ia menjadi ahli waris tunggal. Selain itu, ia jg menerima seluruh sisa harta warisan setelah ashhabul furudh menerima & mengambil bagian masing-masing.

A. Dalil Hak Waris Para 'Ashabah

Dalil yg menyatakan bahwa para 'ashabah berhak mendapatkan waris kita dapati di dlm Al-Qur'an & As-Sunnah. Dalil Al-Qur'an yg dimaksud adalah (artinya): "dan untuk dua org ibu bapak, bg masing-masingnya seperenam dr harta yg ditinggalkan, jika yg meninggal itu mempunyai anak; jika org yg meninggal tdk mempunyai anak & ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga" (an-Nisa': 11).

Dalam ayat ini disebutkan bahwa bagian kedua org tua (ibu & bapak) masing-masing mendapatkan seperenam (1/6) apabila pewaris mempunyai keturunan. 

Tetapi bila pewaris tdk mempunyai anak, maka seluruh harta peninggalannya menjadi milik kedua org tua. Ayat tsb jg tlh menegaskan bahwa bila pewaris tdk mempunyai anak, maka ibu mendapat bagian sepertiga (1/3). Namun, ayat tsb tdk menjelaskan berapa bagian ayah. Dr sini dapat kita pahami bahwa sisa setelah diambil bagian ibu, dua per tiganya (2/3) menjadi hak ayah. Dgn demikian, penerimaan ayah disebabkan ia sbg 'ashabah.

Dalil Al-Qur'an yg lainnya adalah (artinya) "jika seorg meninggal dunia, & ia tdk mempunyai anak & mempunyai sdr perempuan, maka bg saudaranya yg perempuan itu seperdua dr harta yg ditinggalkannya, & saudaranya yg lelaki mempusakai (seluruh harta sdr perempuan), jika ia tdk mempunyai anak." (an-Nisa': 176).

Pada ayat ini tdk disebutkan bagian saudara kandung. Namun, yg disebutkan justru sdr kandung akan menguasai (mendapatkan bagian) seluruh harta peninggalan yg ada bila ternyata pewaris tdk mempunyai keturunan. Kemudian, makna kalimat "wahuwa yaritsuha" memberi isyarat bahwa seluruh harta peninggalan menjadi haknya. Inilah makna 'ashabah.

Sedangkan dalil dari As-Sunnah adalah apa yg disabdakan Rasulullah saw.:
"Bagikanlah harta peninggalan (warisan) kepada yg berhak, & apa yg tersisa menjadi hak lelaki yg paling utama. " (HR Bukhari)

Hadits ini menunjukkan perintah Rasulullah saw. agar memberikan hak waris kepada ahlinya. Maka jika masih tersisa, hendaklah diberikan kepada org lelaki yg paling utama dr 'ashabah.

Ada satu keistimewaan dlm hadits ini menyangkut kata yg digunakan Rasulullah dgn menyebut "dzakar" setelah kata "rajul", sedangkan kata "rajul" jelas menunjukkan makna seorg lelaki. Hal ini dimaksudkan utk menghindari salah paham, jgn sampai menafsirkan kata ini hanya utk orang dewasa & cukup umur. Sebab, bayi lelaki pun berhak mendapatkan warisan sbg 'ashabah & menguasai seluruh harta warisan yg ada jika dia sendirian. Inilah rahasia makna sabda Rasulullah saw. dlm hal penggunaan kata "dzakar".

B. Macam-macam 'Ashabah

'Ashabah terbagi 2 yaitu: 'ashabah nasabiyah (karena nasab) & 'ashabah sababiyah (karena sebab). Jenis 'ashabah yg kedua ini disebabkan memerdekakan budak. Oleh sebab itu, seorang tuan (pemilik budak) dpt menjadi ahli waris bekas budak yg dimerdekakannya apabila budak tersebut tdk mempunyai keturunan.

Sedangkan 'ashabah nasabiyah terbagi 3 yaitu: (1) 'ashabah bin nafs (nasabnya tdk tercampur unsur wanita), (2) 'ashabah bil ghair (menjadi 'ashabah karena yg lain), dan (3) 'ashabah ma'al ghair (menjadi 'ashabah bersama-sama dgn yg lain).

Catatan
Dlm dunia faraid, apabila lafazh 'ashabah disebutkan tanpa diikuti kata lainnya (tanpa dibarengi bil ghair atau ma'al ghair), maka yg dimaksud adalah 'ashabah bin nafs.

'Ashabah bin nafs

'Ashabah bin nafs, yaitu lelaki yg nasabnya kepada pewaris tdk tercampuri kaum wanita, mempunyai empat arah, yaitu:

Arah anak, mencakup seluruh lelaki keturunan anak lelaki mulai cucu, cicit, dst.
Arah bapak, mencakup ayah, kakek, dst, yg pasti hanya dr pihak lelaki, misalnya ayah dr bapak, ayah dr kakak, dst.

Arah sdr lelaki, mencakup sdr kandung lelaki, sdr lelaki seayah, anak lelaki keturunan sdr kandung lelaki, anak lelaki keturunan sdr lelaki seayah, dst. Arah ini hanya terbatas pd sdr kandung lelaki & yg seayah, termasuk keturunan mereka, namun hanya yg lelaki. Adapun sdr lelaki yg seibu tdk termasuk 'ashabah disebabkan mereka termasuk ashhabul furudh.

Arah paman, mencakup paman (sdr lelaki ayah) kandung maupun yg seayah, termasuk keturunan mereka, dst.

Keempat arah 'ashabah bin nafs tsb kekuatannya sesuai urutan di atas. Arah anak lebih didahulukan (lebih kuat) drpd arah ayah, & arah ayah lebih kuat drpd arah saudara.

Hukum 'Ashabah bin nafs

Telah saya jelaskan bahwa 'ashabah bi nafsihi mempunyai 4 arah, & derajat kekuatan hak warisnya sesuai urutannya. Bila salah satunya secara tunggal (sendirian) menjadi ahli waris seorg yg meninggal dunia, maka ia berhak mengambil seluruh warisan yg ada. 

Namun bila ternyata pewaris mempunyai ahli waris dr ashhabul furudh, maka sbg 'ashabah mendapat sisa harta setelah dibagikan kepada ashhabul furudh. Dan bila setelah dibagikan kepada ashhabul furudh ternyata tdk ada sisanya, maka para 'ashabah pun tdk mendapat bagian. Sbg contoh, seorg istri wafat & meninggalkan suami, sdr kandung perempuan, sdr lelaki seayah.

Sang suami mendapat bagian setengah (1/2), sdr perempuan mendapat bagian setengah (1/2). Saudara seayah tdk mendapat bagian disebabkan ashhabul furudh tlh menghabiskannya.

Adapun bila para 'ashabah bin nafs lebih dari satu org, maka cara pentarjihannya (pengunggulannya) sebagai berikut:

Pertama: Pertarjihan dari Segi Arah

Apabila dlm suatu keadaan pembagian waris tdp beberapa 'ashabah bin nafsih, maka pengunggulannya dilihat dr segi arah. Arah anak lebih didahulukan dibandingkan yg lain. Anak akan mengambil seluruh harta peninggalan yg ada, atau akan menerima sisa harta waris setelah dibagikan kepada ashhabul furudh bagian masing-masing. Apabila anak tdk ada, maka cucu lelaki dr keturunan anak lelaki dst. 

Sebab cucu akan menduduki posisi anak bila anak tdk ada. Misalnya, seseorg wafat & meninggalkan anak lelaki, ayah, & sdr kandung. Dlm keadaan demikian, yg menjadi 'ashabah adalah anak lelaki. Sebab arah anak lebih didahulukan drpd arah yg lain. Sedangkan ayah termasuk ashhabul furudh dikarenakan mewarisi bersama-sama dgn anak lelaki. 

Sementara itu, sdr kandung lelaki tdk mendapatkan waris dikarenakan arahnya lebih jauh. Pengecualiannya, bila antara sdr kandung lelaki maupun sdr lelaki seayah berhadapan dgn kakak. Rinciannya, insya Allah akan di paparkan pada bab tersendiri.

Kedua: Pentarjihan secara Derajat

Apabila dlm suatu keadaan pembagian waris tdp beberapa org 'ashabah bi nafsihi, kemudian mereka pun dlm satu arah, maka pentarjihannya dgn melihat derajat mereka, siapakah di antara mereka yg paling dekat derajatnya kpd pewaris. 

Sbg contoh, seseorg wafat & meninggalkan anak serta cucu keturunan anak lelaki. Dlm hal ini hak warisnya secara 'ashabah diberikan kepada anak, sedangkan cucu tdk mendapatkan bagian apa pun. Sebab, anak lebih dekat kpd pewaris dibandingkan cucu lelaki.

Contoh lain, bila seseorg wafat & meninggalkan sdr lelaki seayah & anak dr sdr kandung, maka sdr seayahlah yg mendapat warisan. Sebab ia lebih dekat kedudukannya drpd anak sdr kandung. Keadaan spt ini disebut pentarjihan menurut derajat kedekatannya dgn pewaris.

Ketiga: Pentarjihan Menurut Kuatnya Kekerabatan

Bila dlm suatu keadaan pembagian waris tdp banyak 'ashabah bi nafsihi yg sama dlm arah & derajatnya, maka pentarjihannya dgn melihat manakah di antara mereka yg paling kuat kekerabatannya dgn pewaris. Sbg contoh, sdr kandung lebih kuat drpd seayah, paman kandung lebih kuat drpd paman seayah, anak dr sdr kandung lebih kuat drpd anak dr saudara seayah, dst.

Catatan
Perlu utk digarisbawahi dlm hal pentarjihan dr segi kuatnya kekerabatan di sini, bahwa kaidah tsb hanya dipakai utk selain dua arah, yakni arah anak dan arah bapak. Artinya, pentarjihan menurut kuatnya kekerabatan hanya digunakan utk arah sdr dan arah paman.

Mengapa Anak Lebih Didahulukan daripada Bapak?

Satu pertanyaan yg sangat wajar & mesti diketahui jawaban serta hikmah di dlmnya. Sebab, keduanya memiliki posisi sederajat dr segi kedekatan nasab pd seseorg, ayah sbg pokok & anak merupakan cabang. Berdasarkan posisi ini sebaiknya garis anak tdk didahulukan drpd garis ayah.

Namun demikian, ada dua landasan mengapa garis anak lebih didahulukan. Landasan pertama berupa dalil Al-Qur'an, sedangkan yg kedua berupa dalil aqli. Firman-Nya (artinya) "dan untuk dua org ibu-bapak, bg masing-masingnya seperenam dr harta yg ditinggalkan, jika yg meninggal itu mempunyai anak." (an-Nisa: 11).

Dlm ayat tsb Allah SWT menjadikan ayah sbg ashhabul furudh bila pewaris mempunyai anak, sedangkan bagian anak tdk disebutkan. Dgn demikian, jelaslah bahwa anak akan mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan pewaris, setelah masing-masing dr ashhabul furudh tlh mendapatkan bagiannya. Hal ini sekaligus menunjukkan bahwa garis anak lebih didahulukan drpd garis bapak.

Sedangkan secara aqli, manusia pd umumnya merasa khawatir thd anak (keturunannya), baik dlm hal keselamatannya maupun kehidupan masa depannya. Oleh sebab itu, org tua berusaha bekerja keras utk memperoleh harta & berhemat dlm membelanjakannya, semuanya demi kesejahteraan keturunannya. 

Bahkan, tdk sedikit org tua yg bersikap bakhil, sangat kikir dlm membelanjakan hartanya, demi kepentingan masa depan anaknya. Maka sangat tepat apa yg disabdakan Rasulullah saw. dlm sebuah haditsnya "al-waladu mabkhalah majbanah" (anak dpt membuat seseorang berlaku bakhil & pengecut).

Makna hadits tsb sangat jelas bahwa org tua menjadi kikir --bahkan pengecut-- karena sangat khawatir thd masa depan anaknya. Karena itu mereka tdk segan-segan menimbun harta & kekayaan demi menyenangkan keturunan pada masa mendatang. 

Tdk sedikit org tua yg menjadi pengecut hanya disebabkan menjaga kemaslahatan keturunannya pd hari depannya. Dgn demikian, mereka takut berhadapan dgn musuh atau siapa pun yg mengganggu kemudahan jalan rezekinya. Inilah alasan bahwa hati seseorang cenderung lebih dekat kepada anaknya dibandingkan kepada ayahnya. 

Catatan
Satu hal yg mesti kita ketahui bahwa 'ashabah bi nafsihi harus dr kalangan lelaki, sedangkan dr kalangan wanita hanyalah wanita pemerdeka budak. Jika demikian berarti wanita tsb sbg 'ashabah bi nafsihi, bila budak yg dibebaskannya tdk mempunyai keturunan (kerabat).

'Ashabah bi Ghairihi & Hukumnya

'Ashabah bi ghairihi hanya terbatas pd 4 org ahli waris yg kesemuanya wanita:
Anak perempuan, akan menjadi 'ashabah bila bersamaan dgn sdr lelakinya (yakni anak lelaki).

Cucu perempuan keturunan anak lelaki akan menjadi 'ashabah bila berbarengan dgn sdr lelakinya, atau anak lelaki pamannya (yakni cucu lelaki keturunan anak lelaki), baik sederajat dgnnya atau bahkan lebih di bawahnya.

Sdr kandung perempuan akan menjadi 'ashabah bila bersama sdr kandung lelaki.

Saudara perempuan seayah akan menjadi 'ashabah bila bersamaan dgn sdr lelakinya, & pembagiannya, bagian lelaki dua kali lipat bagian perempuan.

Syarat-syarat 'Ashabah bi Ghairihi

'Ashabah bi Ghairihi tdk akan terwujud kecuali dgn beberapa persyaratan berikut:

Pertama: haruslah wanita yg tergolong ashhabul furudh. Bila wanita tsb bukan dr ashhabul furudh, maka tdk akan menjadi 'ashabah bi ghairih. Sbg contoh, anak perempuan dr sdr lelaki tdk dpt menjadi 'ashabah bi ghairih dgn adanya sdr kandung lelaki dlm deretan ahli waris. Sebab dlm keadaan demikian, anak perempuan sdr lelaki bukanlah termasuk ashhabul furudh.

Kedua: lelaki yg menjadi 'ashabah (penguat) harus yg sederajat. Misalnya, anak lelaki tek dpt menjadi pen-ta'shih (penguat) cucu perempuan, dikarenakan anak lelaki tdk sederajat dgn cucu perempuan, bahkan ia berfungsi sbg pen-tahjib (penghalang) hak waris cucu. Begitu jg anak lelaki keturunan sdr lelaki, tdklah dpt menguatkan sdr kandung perempuan disebabkan tdk sederajat.

Ketiga: lelaki yg menjadi penguat harus sama kuat dgn ahli waris perempuan shahibul fardh. Misalnya, sdr lelaki seayah tdk dapat men-ta'shih sdr kandung perempuan. Sebab sdr kandung perempuan lebih kuat kekerabatannya drpd sdr lelaki seayah.

Catatan
Setiap perempuan ahli waris berhak mendapat bagian setengah (1/2) jika sendirian, ia berhak mendapatkan bagian dua per tiga (2/3) bila menerima bersama saudara perempuannya, & akan menjadi 'ashabah bila mempunyai sdr lelaki. Kaidah ini hanya berlaku bg keempat ahli waris dr kalangan wanita yg disebutkan (yakni anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak lelaki, sdr kandung perempuan, & sdr perempuan seayah).

Dalil Hak Waris 'Ashabah bi Ghairihi

Dalil bg hak waris para 'ashabah bi ghairih adalah firman Allah (artinya): "bagian seorg anak lelaki sama dgn bagian dua org anak perempuan" (an-Nisa': 11). Dan jg berlandaskan firman-Nya (artinya): "dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dr) sdr lelaki & perempuan, maka bagian seorg sdr lelaki sebanyak bagian dua org sdr perempuan" (an-Nisa': 176).

Para ulama sepakat bahwa yg dimaksud dgn "ikhwatan" dlm ayat tsb adalah sdr lelaki & sdr kandung perempuan & yg seayah. Mereka berpendapat bahwa kata ikhwatan tdk mencakup sdr lelaki atau perempuan yg seibu, disebabkan hak waris mereka berdasarkan fardh (termasuk ashhabul furudh) bukan sbg 'ashabah. Selain itu, hak waris mereka pun antara lelaki & perempuan-- sama rata, berdasarkan firman-Nya (artinya): "maka mereka bersekutu dlm yg sepertiga itu" (an-Nisa': 12).

Sebab Penamaan 'Ashabah bi Ghairihi

Adapun sebab penamaan 'ashabah bi ghairihi adalah krn hak 'ashabah keempat wanita itu bukanlah krn kedekatan kekerabatan mereka dgn pewaris, akan tetapi karena adanya 'ashabah lain ('ashabah bi nafsihi), spt sdr kandung lelaki ataupun sdr lelaki seayah mereka. Bila para 'ashabah bi nafsihi itu tdk ada, maka keempat wanita tsb mendapat hak warisnya secara fardh.

'Ashabah ma'al Ghair

'Ashabah ma'al Ghair ini khusus bg para sdr kandung perempuan maupun sdr perempuan seayah apabila mewarisi bersamaan dgn anak perempuan yg tdk mempunyai sdr lelaki. Jadi, sdr kandung perempuan ataupun sdr perempuan seayah bila berbarengan dgn anak perempuan --atau cucu perempuan keturunan anak lelaki dst-- akan menjadi 'ashabah. Jenis 'ashabah ini di kalangan ulama dikenal dgn istilah 'ashabah ma'al ghair.

Satu hal yg perlu diketahui dlm masalah ini, spt yg ditegaskan dlm kitab Hasyiyatul Bajuri (hlm. 108): "Adapun sdr perempuan (kandung & seayah) menjadi 'ashabah jika berbarengan dgn anak perempuan adalah agar bagian sdr perempuan terkena pengurangan, sedangkan bagian anak perempuan tdk terkena pengurangan. 

Sebab bila kita berikan hak waris sdr perempuan secara fardh, maka akan naiklah pokok pembagiannya & hak bagian anak perempuan akan berkurang. Kemudian, di segi lain tdklah mungkin hak sdr perempuan itu digugurkan, karena itu dijadikanlah sdr kandung perempuan & sdr perempuan seayah sbg 'ashabah agar terkena pengurangan."

Dalil 'Ashabah ma'al Ghair

Yg menjadi landasan bg hak waris 'ashabah ma'al ghair adalah hadits yg diriwayatkan oleh Imam Bukhari & lainnya, bahwa Abu Musa al-Asy'ari ditanya ttg hak waris anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak lelaki, & saudara perempuan (sekandung atau seayah). Abu Musa menjawab: "Bagian anak perempuan separo, & bagian sdr perempuan separo."

Penanya itu lalu pergi menanyakannya kepada Ibnu Mas'ud r.a., & dijawab: "Aku akan memvonis spt apa yg diajarkan Rasulullah saw., bagian anak perempuan setengah (1/2) & bagian cucu perempuan keturunan anak lelaki seperenam (1/6) sbg penyempurna dua per tiga (2/3), sedangkan sisanya menjadi hak sdr perempuan kandung atau seayah."

Penanya itu pun kembali kepada Abu Musa al-Asy'ari & menceritakan apa yg tlh diputuskan Ibnu Mas'ud. Lalu Abu Musa berkata: "Jgnlah kalian menanyakannya kepadaku selama sang alim (Ibnu Mas'ud) berada bersama kalian."

Dari penjelasan Ibnu Mas'ud dpt disimpulkan bahwa hak sdr perempuan bila mewarisi bersama-sama dgn anak perempuan mengambil sisa harta pembagian yg ada. Hal ini berarti sdr kandung perempuan atau sdr perempuan seayah sbg 'ashabah ma'al ghair.

Catatan
Sangat penting utk diketahui bersama bahwa bila seorg sdr kandung perempuan menjadi 'ashabah ma'al ghair, maka ia menjadi spt sdr kandung lelaki sehingga dpt menghalangi hak waris sdr seayah, baik yg lelaki maupun yg perempuan. Selain itu, dpt pula menggugurkan hak waris yg di bawah mereka, spt anak keturunan sdr (keponakan), paman kandung ataupun yg seayah.

Begitu jg sdr perempuan seayah, apabila menjadi 'ashabah ma'al ghair ketika mewarisi bersama anak perempuan pewaris, maka kekuatannya sama spt sdr lelaki seayah hingga menjadi penggugur keturunan saudaranya dst. Utk lebih menjelaskan masalah tsb disertakan contoh seperti berikut:

Contoh Pertama
Seseorg meninggal dunia & meninggalkan anak perempuan, sdr perempuan, & sdr lelaki seayah, maka pembagiannya adalah sbg berikut:

Pokok masalahnya dari 2 dimana Anak perempuan mendapatkan 1/2 sama dgn 1 dan Sdr kandung perempuan 'ashabah ma'al ghair mendapatkan 1/2 sama dgn 1 dan Sdr lelaki seayah gugur .

Keterangan
Bagian anak perempuan adalah setengah secara fardh, & sisanya merupakan bagian sdr kandung perempuan disebabkan ia menjadi 'ashabah ma'al ghair, yg kekuatannya spt sdr kandung lelaki. Sedangkan sdr lelaki seayah terhalang krn sdr kandung perempuan menjadi 'ashabah.

Contoh Kedua
Seorg wanita meninggal dunia & meninggalkan suami, cucu perempuan dr keturunan anak lelaki, dua org sdr kandung perempuan, & sdr lelaki seayah. Maka pembagiannya :

Pokok masalahnya dari 4 : Suami mendapatkan 1/4 sama dgn 1, Cucu perempuan mendapatkan 1/2  sama dgn 2 Sdr kandung perempuan 'ashabah ma'al ghair  1 & Sdr lelaki seayah mahjub.

Keterangan
Suami memperoleh 1/4  bagian krn pewaris mempunyai cabang ahli warisnya. Sedangkan cucu perempuan keturunan anak lelaki mendapat bagian setengah secara fardh, kemudian sisanya yaitu 1/4 -- menjadi hak dua sdr kandung perempuan pewaris sbg 'ashabah ma'al ghair. Sedangkan bagian sdr lelaki seayah gugur krn adanya dua sdr kandung.

C. Perbedaan 'Ashabah bil Ghair dgn 'Ashabah ma'al Ghair

Dari uraian sebelumnya dpt kita ketahui bahwa 'ashabah bil ghair adalah setiap wanita ahli waris yg termasuk ashhabul furudh, & akan menjadi 'ashabah bila berbarengan dgn sdr lelakinya. Misalnya, anak perempuan menjadi 'ashabah bila bersama sdr lelakinya (yakni anak lelaki pewaris). Sdr kandung perempuan ataupun sdr perempuan seayah menjadi 'ashabah bil ghair dgn adanya sdr kandung lelaki ataupun sdr lelaki seayah. Dlm hal ini bg yg lelaki mendapat 2 kali lipat bagian perempuan.

Adapun 'ashabah ma'al ghair adalah para sdr kandung perempuan ataupun sdr perempuan seayah bila berbarengan dgn anak perempuan, & dlm hal ini mereka mendapatkan bagian sisa seluruh harta peninggalan sesudah ashhabul furudh mengambil bagian masing-masing. Tampak semakin jelas perbedaan antara dua macam 'ashabah itu, pada 'ashabah bil ghair selalu ada sosok 'ashabah bi nafsih, spt anak lelaki, cucu lelaki keturunan anak lelaki, sdr kandung lelaki & sdr lelaki seayah. Sedangkan dlm 'ashabah ma'al ghair tdk tdp sosok 'ashabah bi nafsih.

Jadi, secara ringkas, pd 'ashabah bil ghair para 'ashabah bi nafsih menggandeng kaum wanita ashhabul furudh menjadi 'ashabah & menggugurkan hak fardh-nya. Sedangkan 'ashabah ma'al ghair tdklah demikian. Seorg sdr perempuan sekandung atau seayah tdk menerima bagian seperti bagian anak perempuan atau cucu perempuan dr keturunan anak lelaki. Akan tetapi, anak perempuan atau cucu perempuan keturunan anak lelaki mendapat bagian secara fardh, kemudian sdr perempuan sekandung atau seayah mendapatkan sisanya. Inilah perbedaan keduanya.

Dapatkah Seseorang Mewarisi dari Dua Arah?

Kita mungkin sering mendengar pertanyaan seperti itu, & tentu saja hal ini memerlukan jawaban. Maka dpt ditegaskan bahwa seseorg bisa saja mendapatkan warisan dr dua arah yg berlainan, misalnya ia sbg ashhabul furudh & jg sbg 'ashabah, atau satu dr arah fardh & yg kedua dr arah karena rahim. Agar persoalan ini lebih jelas, disertakan contoh:

Seseorg meninggal dunia & meninggalkan seorg nenek, sdr lelaki seibu, & seorg suami, yg jg merupakan anak paman kandung pewaris. Maka pembagiannya sbg berikut: Untuk nenek seperenam (1/6), sdr lelaki seibu seperenam (1/6), suami setengah (1/2) sbg fardh-nya, & sisanya utk suami sbg 'ashabah krn ia anak paman kandung.

Contoh lain: seorg suami meninggal dunia & meninggalkan dua anak perempuan, bibi (sdr ibu) yg salah satunya menjadi istrinya. Maka pembagiannya seperti berikut: sang istri mendapat bagian seperempat sbg fardh-nya krn adanya ikatan perkawinan, & hak lainnya ialah ikut mendapat bagian sisa yg ada krn ikatan rahim.

V. PENGHALANG HAK WARIS (AL-HUJUB)

A. Definisi al-Hujub

Al-hujub dlm bahasa Arab bermakna 'penghalang' atau 'penggugur'. Dlm Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

"Sekali-kali tdk sesungguhnya mereka pd hri itu benar-benar terhalang dri (melihat) Tuhan mereka" (al-Muthaffifin: 15)

Yg dimaksud oleh ayat ini adalah kaum kuffar yg benar-benar akan terhalang, tdk dpt melihat Tuhan mereka di hr kiamat nanti.

Selain itu, dlm bahasa Arab jg kita kenal kata hajib yg bermakna 'tukang atau penjaga pintu', disebabkan ia menghalangi org utk memasuki tpt tertentu tanpa izin guna menemui para penguasa atau pemimpin.

Jadi, bentuk isim fa'il (subjek) utk kata hajaba adalah hajib & bentuk isim maf'ul (objek) adalah mahjub. Maka makna al-hajib menurut istilah ialah org yg menghalangi org lain utk mendapatkan warisan, & al-mahjub berarti org yg terhalang mendapatkan warisan.

Adapun pengertian al-hujub menurut kalangan ulama faraid adalah menggugurkan hak ahli waris utk menerima waris, baik secara keseluruhannya atau sebagian saja disebabkan adanya org yg lebih berhak utk menerimanya.

B. Macam-macam al-Hujub

Al-hujub terbagi dua, yakni al-hujub bil washfi (sifat/julukan), & al-hujub bi asy-syakhshi (krn org lain).

Al-hujub bil washfi berarti org yg terkena hujub tsb  terhalang dr mendapatkan hak waris secara keseluruhan, misalnya org yg membunuh pewarisnya atau murtad. Hak waris mereka menjadi gugur atau terhalang.

Sedangkan al-hujub bi asy-syakhshi yaitu gugurnya hak waris seseorg dikarenakan adanya org lain yg lebih berhak utk menerimanya. Al-hujub bi asy-syakhshi terbagi 2: hujub hirman & hujub nuqshan. Hujub hirman yaitu penghalang yg menggugurkan seluruh hak waris seseorg. 

Misalnya, terhalangnya hak waris seorg kakek krn adanya ayah, terhalangnya hak waris cucu krn adanya anak, terhalangnya hak waris sdr seayah krn adanya sdr kandung, terhalangnya hak waris seorg nenek krn adanya ibu, dst.

Adapun hujub nuqshan (pengurangan hak) yaitu penghalangan thd hak waris seseorg utk mendapatkan bagian yg terbanyak. Misalnya, penghalangan thd hak waris ibu yang seharusnya mendapatkan sepertiga menjadi seperenam disebabkan pewaris mempunyai keturunan (anak). 

Demikian jg spt penghalangan bagian seorg suami yg seharusnya mendapatkan setengah menjadi seperempat, sang istri dari seperempat menjadi seperdelapan krn pewaris mempunyai anak, dst.

Satu hal yg perlu diketahui di sini, dlm dunia faraid apabila kata al-hujub disebutkan tanpa diikuti kata lainnya, maka yg dimaksud adalah hujub hirman. Ini merupakan hal mutlak & tdk akan dipakai dlm pengertian hujub nuqshan.

Ahli Waris yg Tdk Terkena Hujub Hirman

Ada sederetan ahli waris yg tdk mungkin terkena hujub hirman. Mereka terdiri dr 6 org yg akan tetap mendapatkan hak waris. Keenam org tsb adalah anak kandung lelaki, anak kandung perempuan, ayah, ibu, suami, & istri. Bila org yg mati meninggalkan salah satu atau bahkan keenamnya, maka semuanya harus mendapatkan warisan.

Ahli Waris yg Dpt Terkena Hujub Hirman

Sederetan ahli waris yg dapat terkena hujub hirman ada 16, 11 terdiri dari lelaki dan 5 dari wanita. Adapun ahli waris dari lelaki sbg berikut:

Kakek (bapak dari ayah) akan terhalang oleh adanya ayah, & juga oleh kakek yg lebih dekat dgn pewaris.

Sdr kandung lelaki akan terhalang oleh adanya ayah, & keturunan lelaki (anak, cucu, cicit, dst).

Sdr lelaki seayah akan terhalang dgan adanya sdr kandung lelaki, jg terhalang oleh sdr kandung perempuan yg menjadi 'ashabah ma'al Ghair, & terhalang dgn adanya ayah serta keturunan lelaki (anak, cucu, cicit, dst).

Sdr lelaki & perempuan yg seibu akan terhalangi oleh pokok (ayah, kakek, dst) & juga oleh cabang (anak, cucu, cicit, dst) baik anak lelaki maupun anak perempuan.

Cucu lelaki keturunan anak lelaki, akan terhalangi oleh adanya anak lelaki. Demikian juga para cucu akan terhalangi oleh cucu yg paling dekat (lebih dekat).

Keponakan lelaki (anak sdr kandung lelaki) akan terhalangi dgn adanya ayah & kakek, anak lelaki, cucu kandung lelaki, serta oleh sdr lelaki seayah.

Keponakan lelaki (anak dari sdr lelaki seayah) akan terhalangi dgn adanya orang-orang yg menghalangi keponakan (dari anak sdr kandung lelaki), ditambah dgn adanya keponakan (anak lelaki dari keturunan sdr kandung lelaki).

Paman kandung (sdr lelaki ayah) akan terhalangi oleh adanya anak lelaki dari sdr lelaki, juga terhalangi oleh adanya sosok yg menghalangi keponakan lelaki dari sdr lelaki seayah.

Paman seayah akan terhalangi dgn adanya sosok yg menghalangi paman kandung, & juga dgn adanya paman kandung.

Sepupu kandung lelaki (anak paman kandung) akan terhalangi oleh adanya paman seayah, & juga oleh sosok yg menghalangi paman seayah.

Sepupu lelaki (anak paman seayah) akan terhalangi dgn adanya sepupu lelaki (anak paman kandung) & dgn adanya sosok yg menghalangi sepupu lelaki (anak paman kandung).

Sedangkan 5 ahli waris dr kelompok wanita adalah:

Nenek (baik ibu dr ibu ataupun dr bapak) akan terhalangi dgn adanya sang ibu.
Cucu perempuan (keturunan anak lelaki) akan terhalang oleh adanya anak lelaki, baik cucu itu hanya seorg ataupun lebih. Selain itu, jg akan terhalangi oleh adanya dua org anak perempuan atau lebih, kecuali jika ada 'ashabah.
Sdr kandung perempuan akan terhalangi oleh adanya ayah, anak, cucu, cicit, dst (semuanya lelaki).

Sdr perempuan seayah akan terhalangi dgn adanya sdr kandung perempuan jika ia menjadi 'ashabah ma'al ghair. Selain itu, jg terhalang oleh adanya ayah & keturunan (anak, cucu, cicit, dst, khusus kalangan lelaki) serta terhalang oleh adanya 2 org sdr kandung perempuan bila keduanya menyempurnakan bagian dua per tiga (2/3), kecuali bila adanya 'ashabah.

Sdr perempuan seibu akan terhalangi oleh adanya sosok lelaki (ayah, kakek, dst) jg oleh adanya cabang (anak, cucu, cicit, dst) baik lelaki ataupun perempuan.

Sdr Laki-laki yang Berkah

Apabila anak perempuan tlh sempurna mendapat bagian dua per tiga (2/3), gugurlah hak waris cucu perempuan dr keturunan anak lelaki. Kecuali bila ia mempunyai sdr lelaki (yakni cucu lelaki keturunan anak lelaki) yg sederajat ataupun yg lebih rendah dr derajat cucu perempuan, maka cucu lelaki dpt menyeret cucu perempuan itu sbg 'ashabah, yg sebelumnya tdk mendapat fardh. 

Keadaan spt ini dlm faraid disebut sbg kerabat yg berkah atau sdr lelaki yg berkah. Disebut demikian krn tanpa cucu lelaki, cucu perempuan tdk akan mendapat warisan.

Kemudian, apabila sdr kandung perempuan tlh sempurna mendapat bagian dua per tiga (2/3), gugurlah hak waris para sdr perempuan seayah, kecuali bila ada sdr lelaki seayah. Sebab sdr lelaki seayah itu akan menggandengnya menjadi 'ashabah. Keadaan spt ini dinamakan sbg sdr yg berkah, sebab tanpa keberadaannya para sdr kandung perempuan itu tdk akan menerima hak waris mereka.

Sdra Laki-laki yang Merugikan

Kalau sebelumnya dijelaskan ttg sdr lelaki yg membawa berkah, maka kini akan dijelaskan kebalikannya, yakni sdr lelaki yg merugikan. Disebut sdr lelaki yg merugikan krn keberadaannya menyebabkan ahli waris dr kalangan wanita tdk mendapatkan warisan. Padahal, apabila sdr lelaki itu tdk ada, ahli waris wanita itu akan mendapatkan waris. Agar lebih jelas perhatikan contoh kasus.

Pertama:
Seorg wanita meninggal dunia & meninggalkan suami, ibu, bapak, anak perempuan, dan cucu perempuan dr anak lelaki. Maka pembagiannya spt berikut: suami seperempat (1/4) bagian, ibu seperenam (1/6) bagian, ayah jg seperenam (1/6) bagian, anak perempuan setengah, & cucu perempuan keturunan anak lelaki mendapat bagian seperenam (1/6) sbg penyempurna saham dua per tiga (2/3) krn merupakan bagian wanita.

Seandainya dalam kasus ini tdp cucu lelaki keturunan anak lelaki, maka gugurlah hak cucu perempuan tsb. Oleh sebab itu, keberadaan sdr lelaki dr cucu perempuan keturunan anak lelaki itu merugikannya. Inilah rahasia mengapa ulama faraid mengistilahkannya sbg "sdr lelaki yg merugikan".

Kedua:
Untuk lebih memperjelas, dlm contoh berikut disertakan sdr lelaki yg merugikan. Seorg wanita meninggal dunia & meninggalkan suami, ibu, ayah, anak perempuan, serta cucu lelaki dan perempuan dr keturunan anak lelaki. Maka pembagiannya seperti berikut: suami memperoleh seperempat (1/4) bagian krn istri mempunyai anak (keturunan), ibu seperenam (1/6) bagian, ayah seperenam (1/6) bagian, sedangkan anak perempuan mendapat setengah (1/2) bagian karena tdk ada pen-ta'shih, sedangkan cucu lelaki & perempuan tdk mendapat bagian.

Itulah contoh ttg sdr lelaki yg merugikan. Contoh pertama tdk merugikan karena memang tdk ada cucu lelaki keturunan anak lelaki, sehingga cucu perempuan keturunan anak lelaki mendapat bagian seperenam (1/6) sbg penyempurna saham dua per tiga (2/3). Sedangkan dlm contoh kedua, cucu perempuan dirugikan --tdk mendapat waris-- krn ia mempunyai sdr lelaki yg sederajat, yakni adanya cucu lelaki keturunan dari anak lelaki.

Ilustrasi spt itu dpt kita ubah susunan ahli warisnya, misalnya posisi cucu perempuan keturunan anak lelaki diganti dgn sdr perempuan seayah & posisi cucu lelaki keturunan anak lelaki diganti dgn sdr lelaki seayah. Maka, sdr perempuan seayah akan mendapat waris bila tdk mempunyai sdr lelaki seayah yg masih hidup. Namun, bila mempunyai sdr lelaki seayah, maka sdr perempuan seayah tdk mendapat bagian apa-apa.

C. Tentang Kasus Kolektif

Menurut kaidah yang biasa dikenal & dipakai ulama faraid, pembagian harta waris dimulai dgn ashhabul furudh, kemudian baru kpd para 'ashabah. Para ulama menyandarkan kaidah ini pada hadits Rasulullah saw. (artinya): "Berikanlah hak waris kpd ashhabul furudh, & sisanya diberikan kpd kerabat lelaki yg lebih dekat."

Namun demikian, dlm masalah ini ternyata terjadi sesuatu yg kontradiktif, sesuatu yg keluar & menyimpang dri kaidah aslinya. Masalah ini dikenal jg dgn istilah "kasus musytarakah" (kasus kolektif). Sementara itu, di sisi lain masalah ini tlh memancing perbedaan pendapat sejak masa para sahabat, tabi'in, & imam mujtahidin.

Contoh permasalahannya sbg berikut; seorg wanita wafat & meninggalkan seorg suami, ibu, dua sdr lelaki seibu (atau lebih dr dua org), & dua org sdr kandung lelaki (atau lebih dr dua org). Pembagiannya adalah spt berikut: suami mendapat setengah (1/2) bagian dikarenakan pewaris tdk mempunyai anak secara fardh, ibu mendapat seperenam (1/6) bagian disebabkan pewaris mempunyai dua org sdr lelaki atau lebih, & dua org sdr seibu mendapat bagian sepertiga (1/3). Sedangkan sdr kandung lelaki tdk mendapatkan bagian krn ia sbg 'ashabah --sedangkan harta waris yg dibagikan telah habis.

Berdasarkan kaidah yg berlaku, sdr kandung lelaki sebenamya memiliki kekerabatan lebih kuat dibandingkan sdr lelaki seibu, tetapi pada kasus ini justru terjadi sebaliknya. 

Krn, masalah ini merupakan kasus kolektif, selain sbg masalah yg menyimpang dr kaidah aslinya, jg krn para sahabat, tabi'in, serta para imam mujtahidin --dlm contoh kasus spt ini-- menyatakan bahwa sdr kandung lelaki disamakan dgn sdr lelaki yg seibu, hingga mereka mendapat sepertiga (1/3) bagian & dibagikan secara rata di antara mereka (termasuk sdr kandung lelaki). 

Di samping itu, masalah ini jg menyebabkan terjadinya perbedaan pendapat di kalangan ulama, sejak masa para sahabat, tabi'in, & imam mujtahidin.

Perbedaan Pendapat Para Fuqaha

Dlm masalah musytarakah (kolektif) ini ada 2 kubu pendapat yg masyhur dlm hal membagi hak waris sebagaimana contoh kasus tsb. Pendapat pertama menyatakan bahwa hak waris sdr kandung digugurkan sebagaimana mengikuti kaidah yg ada. Pendapat ini pernah dilakukan oleh Abu Bakar, Ali, Ibnu Abbas, & lainnya.

Sedangkan pendapat kedua menyatakan bahwa hak waris pd sdr kandung dikolektifkan dgn hak waris para sdr lelaki seibu. Pendapat ini dilakukan oleh Zaid bin Tsabit, Utsman, Ibnu Mas'ud, & lainnya. Pendapat pertama dianut & diikuti oleh mazhab Hanafi & Hambali, sedangkan pendapat yg kedua diikuti & dianut oleh mazhab Maliki & Syafi'i.

Selain itu, masalah ini di kalangan ulama faraid dikenal dgn sebutan "umariyah", krn Umar bin Khathab pernah memvonis masalah ini --jg pernah dikenal dgn sebutan Himariyah, Hajariyah, & Yammiyah.

Diriwayatkan bahwa masalah musytarakah ini pernah diajukan ke hadapan Umar bin Khathab r.a.. Umar baru pertama kali menjumpai kasus seperti ini & memvonis: sdr kandung tdk mendapat bagian hak waris sedikit pun. Kemudian pada tahun berikutnya, masalah ini diajukan kembali kepadanya. 

Ketika ia hendak memvonis spt tahun lalu, proteslah salah seorg ahli warisnya: "Wahai Amirul Mukminin, sungguh mustahil bila ayah kami dianggap keledai atau batu yg terbuang di sungai. Bukankah kami ini anak dr seorang ibu?" Umar menyimak perkataan org itu & berpikir bahwa apa yg diucapkannya benar & tepat. Maka ia memvonis dgn memberi hak kpd mereka (sdr seibu & sdr sekandung) secara bersamaan & dibagi sama rata. Contohnya adalah sbg berikut:

Asal masalah dari enam 6 naik menjadi 18 ; Suami 1/2 harta waris yg ada secara fardh = 3 = 9, Ibu 1/6 harta waris yang ada secara fardh =  1 = 3, Saudara seibu 1/3 secara fardh dan dibagi merata dengan saudara kandung = 2 = 4, Sdr kandung dpt hak waris, krn dianggap spt sdr seibu dgn mendapat bagian sepertiga (1/3) dibagi adil =  2.

Persyaratan Masalah Kolektif

Jlh sdr seibu 2 org atau lebih, baik lelaki atau perempuan.
Sdr yg ada benar-benar sdr kandung, sebab bila sdr seayah maka gugurlah haknya secara ijma'. Dan dlm hal ini tdk berbeda apakah hanya satu org atau banyak.

Sdr kandung itu harus sdr lelaki. Sebab bila perempuan, maka akan mewarisi secara fardh, & masalahnya pun akan naik, serta kekolektifan ini akan batal.

Beberapa Kaidah Penting

Hak waris banul a'yan (sdr kandung lelaki/perempuan), & banul 'allat (sdr lelaki/perempuan seayah), serta banul akhyaf (sdr lelaki/perempuan seibu) akan gugur (terhalangi) oleh adanya anak lelaki pewaris, cucu lelaki (keturunan anak lelaki), & ayah. Hal ini merupakan kesepakatan seluruh ulama.

Menurut mazhab Abu Hanifah hak mereka jg digugurkan oleh adanya kakek pewaris. Sedangkan menurut ketiga imam mazhab yg lain tdklah demikian. 

Masih menurut mazhab Hanafi, hak waris banul akhyaf digugurkan dgn adanya anak perempuan pewaris, cucu perempuan keturunan anak lelaki pewaris, dst.
Kaidah yg lain ialah bahwa banul akhyaf mendapatkan hak waris secara merata pembagiannya antara yg lelaki dengan yg perempuan. Hal ini berdasarkan firman Allah (artinya) "mereka bersekutu dlm yg sepertiga."

I HAK WARIS KAKEK DENGAN SAUDARA

A. Pengertian Kakek yang Sahih

Makna kakek yg sahih ialah kakek yg nasabnya thd pewaris tdk tercampuri jenis wanita, misalnya ayah dr bapak dst. Sedangkan kakek yg berasal garis wanita disebut sbg kakek yg rusak nasabnya, misalnya ayahnya ibu, atau ayah dr ibunya ayah. Hal ini didasarkan sesuai dgn kaidah yg ada di dlm faraid: "bilamana unsur wanita masuk ke dlm nasab lelaki, maka kakek menjadi rusak nasabnya. Namun bila tdk termasuki unsur wanita, itulah kakek yg sahih."

B. Hukum Waris antara Kakek dengan Saudara

Baik Al-Qur'an maupun hadits Nabawi tdk menjelaskan ttg hukum waris bagi kakek yg sahih dgn sdr kandung ataupun sdr seayah. Oleh krn itu, mayoritas sahabat sangat berhati-hati dlm memvonis masalah ini, bahkan mereka cenderung sangat takut utk memberi fatwa yg berkenaan dgn masalah ini. Ibnu Mas'ud r.a. dlm hal ini pernah mengatakan:

 "Bertanyalah kalian kpd kami ttg masalah yg sangat pelik sekalipun, namun janganlah kalian tanyakan kepadaku ttg masalah warisan kakak yg sahih dgn saudara."

Pernyataan serupa juga ditegaskan oleh Ali bin Abi Thalib:

"Barangsiapa yg ingin diceburkan ke dlm neraka Jahanam, maka hendaklah ia memvonis masalah waris antara kakek yg sahih dgn para saudara."

Ketakutan & kehati-hatian para sahabat dlm memvonis masalah hak waris kakek & sdr itu tentu sangat beralasan, krn tdk ada nash Al-Qur'an atau hadits Nabi yg menjelaskannya. 

Dgn demikian, menurut mereka, masalah ini memerlukan ijtihad. Akan tetapi di sisi lain, ijtihad ini sangat mengkhawatirkan mereka, karena jika salah berarti mereka akan merugikan org yg sebenarnya mempunyai hak utk menerima warisan, & memberikan hak waris kpd org yg sebenamya tdk berhak. Terlebih lagi dlm masalah yg berkenaan dgn materi, atau hukum ttg hak kepemilikan, mereka merasa sangat takut kalau-kalau berlaku zalim & aniaya.

Perlu ditekankan bahwa masalah waris sangatlah berbahaya & sensitif. Karena itu Allah SWT tdk membiarkan begitu saja hukum yg berkenaan dgn masalah hak kepemilikan materi ini. Dia menjelaskannya di dlm Al-Qur'an dgn detail agar tdk terjadi kezaliman & perbuatan aniaya di kalangan umat manusia, khususnya para ahli waris.

Namun demikian, masalah yg sangat dikhawatirkan itu hilang setelah munculnya ijtihad para salaf ash-shalih & para imam mujtahidin. Ijtihad & pendapat tsb dijaga serta dibukukan secara lengkap & detail beserta dalil-dalilnya. Hal ini akan memudahkan setiap org yg ingin mengetahuinya sambil bersandar kpd ijtihad yg dianggapnya lebih rajih (kuat & tepat) serta dpt dijadikannya sandaran dlm berfatwa.

C. Perbedaan Pendapat Mengenai Hak Waris Kakek

Para imam mazhab berbeda pendapat mengenai hak waris kakek bila bersamaan dgn sdr, sama spt perbedaan yg terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah saw.. Perbedaan tsb dpt digolongkan ke dlm 2 mazhab.

Mazhab pertama: mereka menyatakan bahwa para sdr --baik sdr kandung, sdr seayah, ataupun seibu-- terhalangi (gugur) hak warisnya dgn adanya kakek. Mereka beralasan bahwa kakek akan mengganti kedudukan ayah bila tlh tiada, karena kakek merupakan bapak yg paling 'tinggi'. 

Hal ini sebagaimana ditegaskan dlm kaidah yg masyhur di kalangan fuqaha, seperti yg tlh disebutkan sebelumnya. Yakni, bila ternyata 'ashabah banyak arahnya, maka yg lebih didahulukan adalah arah anak (keturunan), kemudian arah ayah, kemudian sdr, & barulah arah paman. Sekali-kali arah itu tdk akan berubah atau berpindah kpd arah yg lain, sebelum arah yg lebih dahulu hilang atau habis.

Misalnya, jika 'ashabah itu ada anak & ayah, maka yg didahulukan adalah arah anak. Bila 'ashabah itu ada arah sdr & arah paman maka yg didahulukan adalah arah sdr, kemudian barulah arah paman.

Lebih lanjut golongan yg pertama ini menyatakan bahwa arah ayah --mencakup kakek dst-- lebih didahulukan drpd arah sdr. Karena itu hak waris para sdr akan terhalangi kr adanya arah kakek, sama spt gugurnya hak waris oleh saudara bila ada ayah.

Mazhab ini merupakan pendapat Abu Bakar ash-Shiddiq, Ibnu Abbas, & Ibnu Umar. Pendapat ini diikuti oleh mazhab Hanafi.

Mazhab kedua: berpendapat bahwa para sdr kandung lelaki/perempuan & sdr lelaki seayah berhak mendapat hak waris ketika bersamaan dgn kakek. Kakek tdklah menggugurkan hak waris para sdr kandung & yg seayah, sama spt halnya ayah.

Alasan yg dikemukakan golongan kedua ini ialah bahwa derajat kekerabatan sdr & kakek dgn pewaris sama. Kedekatan kakek thd pewaris melewati ayah, demikian jg sdr. Kakek merupakan pokok dr ayah, sedangkan sdr adalah cabang dr ayah, krn itu tdklah layak utk mengutamakan yg satu dr yg lain krn mereka sama derajatnya. 

Bila kita mengutamakan yg satu & mencegah yg lain berarti tlh melakukan kezaliman tanpa alasan yg dpt diterima. Hal ini sama dgn memberikan hak waris kpd para sdr kandung kemudian di antara mereka ada yg tdk diberi.

Alasan lain yg dikemakakan mazhab ini ialah bahwa kebutuhan para sdr --yg jelas lebih muda drpd kakek--thd harta jauh lebih besar ketimbang para kakek. Sbg gambaran, misalnya saja warisan pewaris ini dibagikan atau diberikan kpd para kakek, kemudian ia wafat, maka harta peninggalannya akan berpindah kpd anak-anaknya yg berarti paman para sdr. Dgn demikian para paman menjadi ahli waris, sedangkan para sdr tadi hanya kebagian tangis, tdk mendapat warisan dr saudaranya yg meninggal.

Pendapat ini dianut oleh ketiga imam, yaitu Imam Malik, Imam Syafi'i, & Imam Ahmad bin Hambal, & diikuti oleh kedua org murid Abu Hanifah, yaitu Muhammad & Abu Yusuf. Inilah pendapat yg dianut oleh jumhur sahabat & tabi'in, yakni Zaid bin Tsabit, Ali bin Abi Thalib, Ibnu Mas'ud, asy-Syi'bi, & Ahli Madinah ridhwanullah 'alaihim.

D.Tentang Mazhab Jumhur

Untuk lebih menjelaskan pendapat yg rajih --yakni pendapat jumhur ulama-- maka sangat perlu mengatakan bahwa sesungguhnya jika kakek mewarisi bersamaan dgn sdr, maka ia mempunyai dua keadaan, & masing-masing memiliki hukum tersendiri.

Keadaan pertama: kakek mewarisi hanya bersamaan dgn para sdr, tdk ada ahli waris lain dr ashhabul furudh, spt istri atau ibu, atau anak perempuan, dsb.
Keadaan kedua: kakek mewarisi bersama para sdr & ashhabul furudh yg lain, spt ibu, istri, & anak perempuan.

Hukum Keadaan Pertama

Bila seseorg wafat & meninggalkan kakek serta sdr-sdr tanpa ashhabul furudh yg lain, maka bagi kakek dipilihkan perkara yg afdhal baginya --agar lebih banyak memperoleh harta warisan-- dr dua pilihan yg ada. Pertama dgn cara pembagian, & kedua dgn cara mendapatkan sepertiga (1/3) harta warisan. 

Mana di antara kedua cara tsb yg lebih baik bg kakek, itulah yg menjadi bagiannya. Bila pembagian lebih baik baginya maka hendaklah dgn cara pembagian, & bila mendapatkan 1/3 harta warisan lebih baik maka itulah yg menjadi haknya.

Makna Pembagian

Makna pembagian menurut ulama faraid adalah kakek dikategorikan seperti sdr kandung, ia mendapatkan bagian yg sama dgn bagian sdr kandung lelaki. Apabila kakek berhadapan dgn sdr perempuan kandung, maka ia menempati posisi yg sama spti sdr kandung lelaki. Berarti kakek mendapatkan bagian dua kali lipat bagian para sdr perempuan sekandung.

Bila cara pembagian tsb kemungkinan merugikan kakek, maka diberikan dgn memilih cara mendapat sepertiga (1/3) harta waris yg ada.

Pembagian yg Lebih Menguntungkan Kakek

Ada lima keadaan yg lebih menguntungkan kakek bila menggunakan cara pembagian. Kelima keadaan tsb sbg berikut:
Kakek dgn sdr kandung perempuan.
Kakek dgn dua org sdr kandung perempuan.
Kakek dgn tiga org sdr kandung perempuan.
Kakek dgn sdr kandung lelaki.
Kakek dgn sdr kandung lelaki & sdr kandung perempuan.

Adapun penjelasannya seperti berikut:

Pada keadaan pertama kakak mendapat dua per tiga (2/3).
Pada keadaan kedua kakek mendapat setengah (1/2).
Pada keadaan ketiga kakek mendapat dua per lima (2/5).
Pada keadaan keempat kakek mendapat setengah (1/2).
Pada keadaan kelima kakek mendapat dua per lima (2/5).

Kelima keadaan itu lebih menguntungkan kakek jika menggunakan cara pembagian.

Pembagian & Jlh 1/3 yg Berimbang
Ada tiga keadaan yg menyebabkan kakek mendapatkan bagian yg sama baik secara pembagian ataupun dgn mengambil sepertiga harta waris yg ada. Ketiga keadaan itu sebagai berikut:

Kakek dgn dua org sdr kandung lelaki.
Kakek dgn empat org sdr kandung perempuan.
Kakek dgn seorg sdr kandung lelaki & dua org sdr kandung perempuan.
Pembagian Sepertiga Lebih Menguntungkan Kakek

Selain dari delapan keadaan yg dikemukakan itu, maka pemberian sepertiga (1/3) kepada sang kakek lebih menguntungkannya. Misalnya, seseorang wafat & meninggalkan seorg kakek & tiga org sdr, atau seorang kakek & lima sdr kandung perempuan atau lebih. Dlm hal ini kakek mendapat sepertiga (1/3), & sisanya dibagikan kepada para sdr, yg lelaki mendapat dua kali lipat bagian wanita.

Kalau saja dlm keadaan spt itu kita gunakan cara pembagian, maka kakek akan dirugikan karena akan menerima kurang dari sepertiga harta warisan.

Catatan
Hukum ttg hak waris sdr lelaki & perempuan seayah ketika bersama dgn kakek --tanpa sdr kandung lelaki atau perempuan-- maka hukumnya sama dgn hukum yg dijelaskan di atas.

Hukum Keadaan Kedua

Bila kebersamaan antara kakek dgn para sdr dibarengi pula dgn adanya ashhabul furudh yg lain --yakni ahli waris lainnya-- maka bagi kakek dpt memilih salah satu dr tiga pilihan yg paling menguntungkannya. Yaitu, dgn pembagian, menerima sepertiga (1/3), atau menerima seperenam (1/6) dr seluruh harta waris yg ditinggalkan pewaris. 

Dan hal ini pun dgn syarat bagiannya tdk kurang dr seperenam (1/6) bagaimanapun keadaannya. Kalau jlh harta waris setelah dibagikan kpd ashhabul furudh tdk tersisa kecuali seperenam atau bahkan kurang, maka tetaplah kakek diberi bagian seperenam (1/6) secara fardh, & para sdr kandung digugurkan atau dikurangi haknya. Ketetapan ini tlh menjadi kesepakatan bulat imam mujtahid.

Adapun bila cara pembagian --setelah para ashhabul furudh mengambil bagiannya-- bagian sang kakek lebih menguntungkannya, maka hendaknya dibagi dgn cara itu. Dan jika sepertiga (1/3) sisa harta waris yg ada malah lebih menguntungkannya, maka itulah bagian kakek. Yg pasti, bagian kakek tdklah boleh kurang dari seperenam (1/6) bagaimanapun keadaannya. Sebab bagian tsb adalah bagiannya yg tlh ditentukan syariat.

Contoh Keadaan Kedua
Contoh pertama: seseorang wafat & meninggalkan suami, kakak, & sdr kandung lelaki. Maka pembagiannya spt berikut: suami faradh-nya setengah (1/2) karena pewaris tdk mempunyai anak, & sisanya dibagi dua, yakni kakek seperempat & sdr kandung lelaki jg seperempat.

Pada contoh kasus ini kakek lebih beruntung utk menerima warisan dgn cara pembagian. Sebab dgn pembagian ia mendapatkan bagian lebih dr seperenam (1/6).

Contoh kedua: seseorg wafat & meninggalkan ibu, kakek, dua sdr kandung lelaki & dua sdr kandung perempuan. Maka pembagiannya spt berikut: ibu mendapat seperenam (1/6) bagian, kakek mendapat sepertiga (1/3) dr sisa harta yg ada, & sisanya dibagikan kpd sdr lelaki & perempuan, dgn ketentuan bagi lelaki mendapat dua kali lipat bagian perempuan.

Dlm contoh kedua ini bagian kakek lebih menguntungkan, ia mendapatkan sepertiga dari sisa harta setelah diambil hak sang ibu. Berarti kakek mendapat sepertiga (1/3) dr lima per enam (5/6).

Contoh ketiga: seseorang wafat & meninggalkan seorg anak perempuan, nenek, kakek, & tiga sdr kandung perempuan. Pembagiannya sbg berikut: bagi anak perempuan setengah (1/2), nenek seperenam (1/6), kakek seperenam (1/6), dan sisanya dibagikan kepada para sdr kandung perempuan sesuai jlh orangnya secara rata.

Contoh keempat: seseorang wafat & meninggalkan lima anak perempuan, suami, kakek, & empat saudara kandung lelaki. Maka pembagiannya seperti berikut: suami mendapat seperempat (1/4), lima anak perempuan mendapat dua per tiga (2/3), dan kakek mendapat seperenam (1/6), sedangkan empat saudara lelaki tdk mendapatkan apa-apa. Hal ini tlh disepakati ulama mujtahid.

Contoh kelima: seseorang wafat & meninggalkan dua org istri, seorg anak perempuan, seorg cucu perempuan dr keturunan anak lelaki, kakek, ibu, dan sepuluh sdr kandung perempuan. Maka pembagiannya sebagai berikut: untuk kedua org istri seperdelapan (1/8), anak perempuan setengah (1/2), & cucu perempuan keturunan dari anak lelaki seperenam (1/6) sbg penyempurna dua per tiga (2/3), ibu mendapatkan seperenam (1/6), & sang kakek jg seperenam. 

Sedangkan sepuluh sdr kandung perempuan tdk mendapatkan apa-apa sebab ashhabul furudh tlh menghabiskan bagian yg ada.

E. Bila Sdr Kandung & Seayah Mewarisi bersama Kakek

Persoalan yg dijelaskan sebelumnya berkisar mengenai bagian kakek bila hanya bersamaan dgn sdr kandung. Pada bagian ini akan dijelaskan bagian kakek jika ia tdk hanya bersama dgn sdr kandung, tetapi sekaligus bersama dgn sdr seayah. Utk keadaan spt ini, ulama faraid menyatakan bahwa para sdr seayah dikategorikan sama dgn sdr kandung, mereka dianggap satu jenis.

Apabila pemberian dilakukan secara pembagian, keberadaan sdr seayah dlm keadaan spt ini dikategorikan sbg merugikan kakek. Meskipun setelah kakek mendapatkan bagian, seluruh sisa harta waris yg ada hanya menjadi hak para sdr kandung -- sebab jika sdr kandung & seayah bersama-sama, maka sdr seayah mahjub, haknya menjadi gugur.

Akan tetapi, jika sdr seayah mewarisi bersama kakek & seorg sdr kandung perempuan, maka para sdr lelaki seayah akan mendapatkan bagian sisa harta yg ada, setelah diambil hak sdr kandung perempuan (1/2) & hak kakek (1/3).
Agar persoalan ini tdk terlalu kabur & membingungkan disertakan beberapa contoh kasus.

Contoh pertama: seseorg wafat & meninggalkan kakek, sdr kandung lelaki & sdr lelaki seayah. Maka pembagiannya sebagai berikut: kakek mendapat sepertiga (1/3) bagian, & sdr kandung lelaki memperoleh dua per tiga (2/3) bagian, sedangkan sdr lelaki seayah mahjub (terhalangi) karena adanya sdr kandung lelaki.

Dlm contoh pertama, sdr lelaki dikategorikan sbg ahli waris, krn itu bagian kakek sepertiga (1/3), hak sdr kandung lelaki dua per tiga (2/3), sedangkan sdr lelaki seayah terhalangi oleh adanya ahli waris yg lebih kuat & dekat, yakni sdr kandung lelaki.

Jlh sepertiga (1/3) bagi kakek dlm contoh kasus ini sesuai dgn kaidah yg ada: "hendaklah kakek diberi dgn salah satu dr dua cara yg paling menguntungkannya, mendapat sepertiga harta waris atau dgn cara pembagian". Kebetulan dlm kasus ini kedua cara pemberian waris bg kakek menghasilkan bagian yg sama, yaitu sepertiga.

Contoh kedua: seseorg wafat & meninggalkan seorg sdr kandung perempuan, kakek, seorang sdr lelaki seayah, & dua org sdr perempuan seayah. Maka pembagiannya seperti berikut: sdr kandung perempuan mendapat setengah (1/2) bagian, kakek mendapat sepertiga (1/3) bagian, sedangkan sisanya diberikan kepada para sdr lelaki & perempuan seayah --dgn ketentuan bagian lelaki dua kali lipat bagian perempuan.

Pada contoh kedua ini, langsung memberikan hak kakek sepertiga (1/3), tanpa menggunakan cara pembagian. Karena sebagaimana tlh dikemukakan bahwa keberadaan para sdr lelaki/perempuan seayah sbg perugi, yakni merugikan kakek pd cara pembagian. 

Kalaulah pemberian kepada kakak dlm contoh ini menggunakan cara pembagian, tentu hal ini akan merugikannya karena ia akan menerima bagian kurang dr sepertiga (1/3) harta waris yg ada. Oleh sebab itu, diberikan haknya dgn cara yg paling menguntungkannya, yaitu sepertiga (1/3).

Setelah itu diberikan hak waris sdr kandung perempuan setengah secara fardh, karena ia lebih kuat & lebih dekat kekerabatannya thd pewaris dibandingkan para sdr lelki/perempuan seayah. Sisanya barulah untuk mereka.

Catatan
Apabila pewaris hanya meninggalkan kerabat spt kakek & sdr-sdr lelaki/perempuan seibu saja, maka seluruh warisan merupakan bagian kakek. Sebab, seperti yg tlh disepakati seluruh imam mujtahid, kakek dpt menggugurkan hak waris sdr seibu. Dan hak waris sdr seibu hanyalah bila pewaris sbg kalalah, yakni tdk mempunyai pokok (ayah dst) & tdk pula mempunyai cabang (anak, cucu, cicit, dst).

Di samping itu, hal lain yg tlh menjadi ijma' seluruh fuqaha ialah bahwa hak waris dr keturunan para sdr kandung ataupun seayah menjadi gugur krn adanya kakek. Misalnya, bila seseorg meninggal & hanya meninggalkan kakek serta anak sdrnya, maka seluruh warisannya menjadi hak kakek.

F. Masalah al-Akdariyah

Istilah al-akdariyah muncul karena masalah ini berkaitan dgn salah seorg wanita dr bani Akdar.

Sedangkan sebagian ulama mengatakan bahwa penyebutan masalah ini dgn istilah al-akdariyah --yg artinya 'kotor' atau 'mengotori'-- disebabkan masalah ini cukup mengotori mazhab Zaid bin Tsabit (sosok sahabat yg sangat dipuji Rasulullah akan kemahirannya dlm faraid, penj.). Dia pernah menghadapi masalah waris & memvonisnya dgn melakukan sesuatu yg bertentangan (menyimpang) dr kaidah-kaidah faraid yg masyhur.

Permasalahannya spt berikut: bila seseorg wafat & meninggalkan seorg suami, ibu, kakek, & seorg sdr kandung perempuan. Apabila berpegang pada kaidah yg tlh disepakati seluruh fuqaha --termasuk di dlmnya Zaid bin Tsabit sendiri maka pembagiannya adalah dgn menggugurkan hak sdr kandung perempuan. Sebab, suami mendapat setengah (1/2), bagian, ibu mendapat sepertiga (1/3) bagian, & sisanya hanya seperenam (1/6) yg tidak lain sebagai bagian kakek yang tidak mungkin digugurkan --karena merupakan haknya secara fardh. Oleh sebab itu, sudah semestinya bagian sdr kandung perempuan digugurkan krn tdk ada sisa harta waris.

Akan tetapi, dlm kasus ini Zaid bin Tsabit r.a. memvonis dgn menyalahi kaidah yg ada. Dia memberi sdr kandung (1/2) bagian, & menaikkan masalahnya dri enam (6) menjadi sembilan (9). Kemudian ia menyatukan hak sdr kandung perempuan dgn saham kakek, & membaginya menjadi bagian lelaki dua kali lipat bagian wanita. Setelah ditashih, masalahnya menjadi (27), & pembagiannya spt berikut: suami mendapat (9) bagian, ibu (6) bagian, kakek (8) bagian, & sdr kandung perempuan (4) bagian.

Dlm hal ini Imam Malik & Imam Syafi'i mengikuti apa yg pernah dilakukan Zaid bin Tsabit, sehingga menjadikannya sbg keputusan ijtihad dlm fiqih kedua imam tsb.

Contoh :
Masalahnya adalah dari enam (6) ; Suami mendapat (1/2) secara fardh = 3, Ibu mendapat (1/3) secara fardh = 2, Kakek mendapat (1/6) sisanya/fardh-nya = 1, Saudara kandung perempuan mahjub.

Adapun setelah ditashih menurut al-akdariyah maka:
Masalahnya naik dari enam (6) menjadi (27) ;
Bagian suami menjadi 9, Bagian ibu menjadi 6, Bagian kakek menjadi 8, Bagian saudara kandung perempuan menjadi 4.

Catatan
Dlm masalah al-akdariyah ini sosok ahli waris mutlak tdk dpt diubah. Bila ada salah satu yg diubah, maka berarti tlh keluar dr hukum tsb.

A. Definisi al-'Aul

Al-'aul dlm bahasa Arab memiliki banyak arti, di antaranya bermakna azh-zhulm (aniaya) & tdk adil, spt yg difirmankan-Nya:

"... Yg demikian itu adalah lebih dekat kepada tdk berbuat aniaya." (an-Nisa': 3)
Al-'aul jg bermakna 'naik' / 'meluap'. Dikatakan 'alaa al-ma'u idzaa irtafa'a yg artinya 'air yg naik meluap'. Al-'aul bisa jg berarti 'bertambah', spt tampak dlm kalimat ini: 'alaa al-miizaan yg berarti 'berat timbangannya'.

Sedangkan definisi al-'aul menurut istilah fuqaha yaitu bertambahnya jlh bagian fardh & berkurangnya nashib (bagian) para ahli waris.

Hal ini terjadi ketika makin banyaknya ashhabul furudh shg harta yg dibagikan habis, padahal di antara mereka ada yg blm menerima bagian. Dlm keadaan spt ini kita harus menaikkan / menambah pokok masalahnya shg seluruh harta waris dpt mencukupi jlh ashhabul furudh yg ada -- meski bagian mereka menjadi berkurang.

Misalnya bagian seorg suami yg semestinya mendapat (1/2) dpt berubah menjadi (1/3) dlm keadaan tertentu, spt bila pokok masalahnya dinaikkan dr semula (6) menjadi (9). Maka dlm hal ini seorg suami yg semestinya mendapat bagian 3/6 (1/2) hanya memperoleh 3/9 (1/3). Begitu pula halnya dgn ashhabul furudh yg lain, bagian mereka dpt berkurang manakala pokok masalahnya naik / bertambah.

B. Latar Belakang Terjadinya 'Aul

Pada masa Rasulullah saw. s/d masa kekhalifahan Abu Bakar ash-Shiddiq r.a. kasus 'aul / penambahan --sbg salah satu persoalan dlm hal pembagian waris-- tdk pernah terjadi. Masalah 'aul pertama kali muncul pd masa khalifah Umar bin Khathab r.a.. Ibnu Abbas berkata: "Org yg pertama kali menambahkan pokok masalah (yakni 'aul) adalah Umar bin Khathab. Dan hal itu ia lakukan ketika fardh yg hrs diberikan kepada ahli waris bertambah banyak."

Secara lebih lengkap, riwayatnya dituturkan spt berikut: seorg wanita wafat & meninggalkan suami & dua org sdr kandung perempuan. Yg masyhur dlm ilmu faraid, bagian yg mesti diterima suami adalah (1/2), sedangkan bagian dua sdr kandung perempuan (2/3). 

Dgn demikian, berarti fardh-nya tlh melebihi peninggalan pewaris. Namun demikian, suami tsb tetap menuntut haknya utk menerima setengah dr harta waris yg ditinggalkan istri, begitupun dua org sdr kandung perempuan, mereka tetap menuntut dua per tiga yg menjadi hak waris keduanya.

Menghadapi kenyataan demikian Umar kebingungan. Dia berkata: "Sungguh aku tidak mengerti, siapakah di antara kalian yg harus didahulukan, & siapa yg diakhirkan. Sebab bila aku berikan hak suami, pastilah sdr kandung perempuan pewaris akan dirugikan karena berkurang bagiannya. 

Begitu jg sebaliknya, bila aku berikan terlebih dahulu hak kedua sdr kandung perempuan pewaris maka akan berkuranglah nashib (bagian) suami." Umar kemudian mengajukan persoalan ini kepada para sahabat Rasulullah saw.. Di antara mereka ada Zaid bin Tsabit & menganjurkan kepada Umar agar menggunakan 'aul.

Umar menerima anjuran Zaid dan berkata: "Tambahkanlah hak para ashhabul furudh akan fardh-nya." Para sahabat menyepakati langkah tsb & menjadilah hukum ttg 'aul (penambahan) fardh ini sbg keputusan yg disepakati seluruh sahabat Nabi saw.

C. Pokok Masalah yang Dapat & Tidak Dapat Di-'aul- kan

Pokok masalah yg ada di dlm ilmu faraid ada 7. 3 di antaranya dpt di-'aul-kan, sedangkan yg 4 tdk dapat.

Ketiga pokok masalah yg dapat di-'aul-kan adalah (6), (12), dan (24). Sedangkan pokok masalah yg tdk dpt di-'aul-kan ada 4, yaitu (2), (3), (4), dan (8).

Sbg contoh pokok yg dpt di-'aul-kan: seseorg wafat & meninggalkan suami serta seorg sdr kandung perempuan. Maka pembagiannya sbg berikut: pokok masalahnya dari (2). Bagian suami 1/2 berarti (1), & bagian sdr kandung perempuan 1/2, berarti mendapat bagian (1). Maka dlm masalah ini tdk menggunakan 'aul.

Contoh lain, seseorg wafat & meninggalkan ayah & ibu. Pembagiannya: ibu mendapat (1/3) bagian, & sisanya menjadi bagian ayah.
Dalam contoh ini pokok masalahnya (3), jadi ibu mendapat 1 bagian, & ayah 2 bagian.

Contoh lain: seseorg wafat & meninggalkan istri, sdr kandung lelaki, & sdr kandung perempuan. Maka pembagiannya spt berikut: pokok masalahnya dari (4), bagian istri (1/4) berarti (1) bagian, sedangkan sisanya (yakni 3/4) dibagi 2 antara sdr kandung lelaki dgn sdr kandung perempuan, dgn ketentuan bagian lelaki dua kali bagian perempuan.

Contoh kasus yg lain, seseorg wafat & meninggalkan seorg istri, anak perempuan, & sdr kandung perempuan. Maka pembagiannya spt berikut: pokok masalahnya dr (8), bagian istri (1/8) berarti 1 bagian, anak (1/2) berarti 4 bagian, sedangkan sdr kandung perempuan menerima sisanya, yakni (3/8).
Secara ringkas dpt dikatakan bahwa pokok masalah dlm contoh-contoh diatas semuanya tdk dpt di-'aulkan, sebab pokok masalahnya cocok atau tepat dgn bagian para ashhabul furudh.

Pokok Masalah yang Dapat Di-'aul-kan

Sebagaimana tlh disebutkan sebelumnya, angka-angka pokok masalah yg dpt di-'aul-kan ialah angka (6), (12), dan (24). Namun, ketiga pokok masalah itu masing-masing berbeda & mempunyai sifat tersendiri. Sbg misal, angka (6) hanya dpt di-'aul-kan hingga angka (10), yakni dpt naik menjadi 7, 8, 9, atau 10. Lebih dari angka itu tdk bisa. Berarti pokok masalah (6) hanya dpt dinaikkan 4 kali saja.

Kemudian pokok masalah (12) hanya dpt dinaikkan hingga (17), namun hanya utk angka ganjilnya. Lebih jelasnya, pokok masalah (12) hanya dpt dinaikkan ke (13), (15), atau (17). Lebih dari itu tdk bisa. Maka angka (12) hanya dpt di-'aul-kan 3 kali saja.

Sedangkan pokok masalah (24) hanya dpt di-'aul-kan kpd (27) saja, & itu pun hanya pada satu masalah faraid yg memang masyhur di kalangan ulama faraid dgn sebutan "masalah al-mimbariyyah".

Untuk lebih menjelaskan & memantapkan pemahaman kita thd pokok-pokok masalah yg di-'aul-kan, perlu kita simak contoh-contohnya.

Beberapa Contoh Masalah 'Aul

Seseorg wafat & meninggalkan ayah, ibu, anak perempuan, dan cucu perempuan keturunan anak lelaki. Maka pembagiannya spt berikut: pokok masalahnya dr (6). Bagian ibu (1/6) berarti 1 bagian, bagian ayah (1/6) berarti 1 bagian, bagian anak perempuan (3/6) berarti 3 bagian, sedangkan bagian cucu perempuan dr keturunan anak lelaki (1/6) --sbg penyempurna 2/3-- berarti 1 bagian. Dlm contoh ini tdk ada 'aul, sebab masalahnya sesuai dgn fardh yg ada.

Seseorg wafat & meninggalkan suami, sdr kandung perempuan, & sdr perempuan seibu. Maka pembagiannya sbg berikut: pokok masalahnya (6). Bagian suami (1/2) berarti 3, bagian sdr kandung perempuan (1/2) berarti 3, sedangkan bagian sdr perempuan seibu (1/6) berarti 1 bagian. Dlm contoh kasus ini jlh bagian yg ada melebihi pokok masalah, karenanya pokok masalah 6 harus dinaikkan menjadi tujuh (7). Dgn demikian, jlh bagian (fardh-nya) cocok dgn pokok masalahnya.

Seseorg wafat & meninggalkan suami, ibu, sdr kandung perempuan, & seorg sdr perempuan seibu. Maka pembagiannya spt berikut: pokok masalahnya dr (6). Bagian suami (1/2) berarti 3, ibu (1/6) berarti 1 bagian, sdr kandung perempuan (1/2) berarti 3, sedangkan sdr perempuan seibu (1/6) berarti 1 bagian. Bila demikian, jlh bagiannya tlh melebihi jlh pokok masalah, yaitu (8/6). Oleh krn itu, asal pokok masalah 6 dinaikkan menjadi 8. Masalah ini oleh kalangan ulama faraid dikenal dgn istilah al-mubahalah.

Seseorg wafat & meninggalkan seorg suami, dua org sdr kandung perempuan, & dua org sdr lelaki seibu. Maka pembagianya spt berikut: pokok masalahnya (6). Bagian suami (1/2) berarti 3 bagian. Sedangkan bagian dua sdr kandung perempuan (2/3) berarti 4 bagian, & bagian dua sdr lelaki seibu (1/3) berarti 2 bagian.

Dlm contoh ini jlh bagian yg ada melebihi pokok masalahnya, karena itu pokok masalahnya di-'aul-kan menjadi 9, sehingga jlh bagian sesuai dgn pokok masalahnya. Masalah ini dikenal dgn sebutan masalah marwaniyah.

Seseorg wafat & meninggalkan suami, ibu, 2 org sdr perempuan seayah, & 2 org sdr perempuan seibu. Maka pembagiannya sbg berikut: pokok masalahnya 6. Bagian suami (1/2) berarti 3, ibu (1/6) berarti 1, bagian 2 org sdr seayah (2/3) berarti 4, sedangkan bagian 2 org sdr perempuan seibu (1/3) berarti 2 bagian.

Dlm contoh tsb jlh bagiannya tlh melebihi pokok masalahnya, yaitu 6 banding 10 (6:10). Karena itu kita hrs menaikkan pokok masalahnya yg semula 6 menjadi 10. Masalah ini oleh kalangan ulama faraid dikenal dgn istilah syuraihiyah.

Contoh 'Aul Pokok Masalah (12)

Spti telah dikemukakan bahwa pokok masalah 12 hanya dpt di-'aul-kan 3 kali saja, yaitu menjadi (13), (15), atau (17). Berikut ini contoh-contohnya:

Seseorg wafat & meninggalkan istri, ibu, & 2 org sdr kandung perempuan. Maka pembagiannya sbg berikut: pokok masalahnya dr (12). Bagian istri (1/4) berarti 3, bagian ibu (1/6) berarti 3 bagian, sedangkan bagian 2 org sdr kandung perempuan (2/3) berarti 8 bagian.

Dlm contoh ini tampak jlh bagiannya tlh melebihi pokok masalahnya, yaitu 13. Krn itu hrs dinaikkan menjadi (13) sehingga tepat sesuai dgn jlh bagian yg ada.

Seseorg wafat & meninggalkan seorg istri, ibu, seorang sdr kandung perempuan, seorg sdr perempuan seayah, & seorg sdr perempuan seibu. Maka pembagiannya sbg berikut: pokok masalahnya (12). Bagian istri (1/4) berarti 3, ibu mendapat (1/6) berarti 2 bagian, sdr kandung perempuan memperoleh (1/2) berarti 6 bagian, sedangkan sdr perempuan seayah (1/6) --sbg penyempurna 2/3-- berarti 2 bagian, & bagian sdr perempuan seibu jg (1/6) berarti 2 bagian.

Jlh bagian dlm contoh ini tlh melebihi pokok masalah, yaitu 15 bagian. Krn itu pokok masalahnya di-'aul-kan menjadi (15).

Seseorg wafat & meninggalkan 3 org istri, 2 org nenek, 8 org sdr perempuan seayah, & 4 org sdr perempuan seibu. Maka pembagiannya spt berikut: pokok masalahnya (12). Bagian ketiga org istri adalah (1/4) berarti 3 bagian, sedangkan bagian kedua nenek adalah (1/6) yg berarti 2 bagian, bg kedelapan sdr perempuan seayah (2/3)-nya, berarti 8 bagian, & bagian keempat sdr perempuan seibu (1/3) yg berarti 4 bagian.

Dlm contoh ini tampak dgn jelas bahwa jlh bagian ashhabul furudh tlh melampaui pokok masalahnya, yakni 17 berbanding 12. Krn itu pokok masalahnya harus di-'aul-kan dr 12 menjadi 17.

Contoh 'Aul Dua Puluh Empat (24)

Pokok masalah (24) --sebagaimana tlh dijelaskan-- hanya dpt di-'aul-kan menjadi angka (27). Selain itu, pokok masalah ini hanya ada dlm kasus yg oleh ulama faraid dikenal dgn masalah al-mimbariyah. Mereka menyebutnya demikian krn Ali bin Abi Thalib ketika memvonis masalah ini sedang berada di atas mimbar (podium).

Contoh masalah ini spt berikut: seseorg wafat & meninggalkan seorg istri, ayah, ibu, anak perempuan, & cucu perempuan dr keturunan anak lelaki. Maka pembagiannya spt ini: pokok masalahnya (24). Ayah mendapat (1/6) berarti 4 bagian, ibu memperoleh (1/6) berarti 4 bagian, istri mendapat (1/8) berarti 3 bagian, anak perempuan mendapat (1/2) berarti 12 bagian, sedangkan cucu perempuan keturunan dr anak lelaki mendapat (1/6) --sbg penyempurna (2/3)-- berarti 4 bagian.

Dlm contoh tsb tampak sangat jelas bahwa jlh bagian yg diterima atau yg menjadi hak ashhabul furudh melebihi jlh pokok masalahnya. Krn itu kita hrs meng-'aul-kan pokok masalahnya hingga sesuai dgn jlh bagian yg hrs diberikan kpd para ashhabul furudh. Sekali lg ditegaskan, dlm masalah al-mimbariyyah ini pokok masalah 24 hanya bisa di-'aul-kan menjadi angka 27.

Catatan
Setiap masalah atau keadaan yg di dlmnya terdapat ahli waris yg berhak mendapatkan bagian (1/2) dr harta waris, kemudian yg lain berhak mendapatkan sisanya, atau 2 orang ahli waris yg masing-masing berhak mendapatkan bagian (1/2), maka pokok masalahnya dari (2), & tidak dpt di-'aul-kan.

Setiap masalah atau keadaan yg di dalamnya tdp ahli waris yg berhak mendapat bagian (1/3) & yg lain sisanya, atau 2 org ahli waris yg 1 berhak mendapat bagian (1/3) & yg lainnya (2/3), maka pokok masalahnya dari (3), & tdk ada 'aul.

Setiap masalah atau keadaan yg di dlmnya tdp ahli waris yg berhak mendapat bagian (1/4) & yg lain sisanya, atau 2 org ahli waris yg satu berhak mendapat (1/4) & yg lain berhak mendapat (1/2), maka pokok masalahuya dr (4), & dlm hal ini tdk ada 'aul.

Setiap masalah atau keadaan yg di dlmnya tdp ahli waris yg berhak mendapat bagian (1/8) & yg lain sisanya, atau 2 org ahli waris yg 1 berhak mendapat 1/8 & yg lainnya 1/2, maka pokok masalahnya dr 8, dan tdk ada 'aul.

D. Definisi ar-Radd

Ar-radd dlm bahasa Arab berarti 'kembali/kembalikan' atau jg bermakna 'berpaling/palingkan'. Spt tdp dlm firman Allah berikut:

"Musa berkata: 'Itulah (tpat) yg kita cari.' Lalu keduanya kembali, mengikuti jejak mereka semula. " (al-Kahfi: 64)

"Dan Allah menghalau org-org yg kafir itu yg keadaan mereka penuh kejengkelan ..." (al-Ahzab: 25)

Dlm sebuah doa disebutkan "Allahumma radda kaidahum 'annii" (Ya Allah, palingkanlah/halaulah tipu daya mereka terhadapku).

Adapun ar-radd menurut istilah ulama ilmu faraid ialah berkurangnya pokok masalah & bertambahnya/lebihnya jlh bagian ashhabul furudh. Ar-radd merupakan kebalikan dari al-'aul.

Sbg misal, dlm suatu keadaan (dlm pembagian hak waris) para ashhabul furudh tlh menerima haknya masing-masing, tetapi ternyata harta warisan itu masih tersisa --sementara itu tdk ada sosok kerabat lain sbg 'ashabah-- maka sisa harta waris itu diberikan atau dikembalikan lagi kepada para ashhabul furudh sesuai dgn bagian mereka masing-masing.

E. Syarat-syarat ar-Radd

Ar-radd tidak akan terjadi dlm suatu keadaan, kecuali bila terwujud 3 syarat seperti di bawah ini:
adanya ashhabul furudh
tdk adanya 'ashabah
ada sisa harta waris.

Bila dlm pembagian waris tdk ada ketiga syarat tsb maka kasus ar-radd tdk akan terjadi.

F. Ahli Waris yang Berhak Mendapat ar-Radd

Ar-radd dapat terjadi & melibatkan semua ashhabul furudh, kecuali suami & istri. Artinya, suami / istri bagaimanapun keadaannya tdk mendapat bagian tambahan dr sisa harta waris yg ada.

Adapun ashhabul furudh yg dpt menerima ar-radd hanya ada 8 orang:

anak perempuan
cucu perempuan keturunan anak lelaki
sdr kandung perempuan
sdr perempuan seayah
ibu kandung
nenek sahih (ibu dr bapak)
sdr perempuan seibu
sdr lelaki seibu

Adapun mengenai ayah & kakek, sekalipun keduanya termasuk ashhabul furudh dlm beberapa keadaan tertentu, mereka tdk bisa mendapatkan ar-radd. Sebab dlm keadaan bagaimanapun, bila dlm pembagian hak waris tdp salah satunya --ayah / kakek-- -maka tdk mungkin ada ar-radd, krn keduanya akan menerima waris sbg 'ashabah.

G. Ahli Waris yang Tidak Mendapat ar-Radd

Adapun ahli waris dr ashhabul furudh yg tdk bisa mendapatkan ar-radd hanyalah suami & istri. Hal ini disebabkan kekerabatan keduanya bukanlah krn nasab, akan tetapi krn kekerabatan sababiyah (krn sebab), yaitu adanya ikatan tali pernikahan. Dan kekerabatan ini akan putus krn kematian, maka dr itu mereka (suami & istri) tdk berhak mendapatkan ar-radd. 

Mereka hanya mendapat bagian sesuai bagian yg menjadi hak masing-masing. Maka apabila dlm suatu keadaan pembagian waris tdp kelebihan atau sisa dr harta waris, suami / istri tdk mendapatkan bagian sbg tambahan.

H. Macam-macam ar-Radd

Ada 4 macam Ar-radd, & masing-masing mempunyai cara / hukum tersendiri. Keempat macam itu:

adanya ahli waris pemilik bagian yg sama, & tanpa adanya suami / istri
adanya pemilik bagian yg berbeda-beda, & tanpa suami / istri
adanya pemilik bagian yg sama, & dgn adanya suami / istri
adanya pemilik bagian yg berbeda-beda, & dgn adanya suami / istri

Hukum Keadaan Pertama

Apabila dlm suatu keadaan ahli warisnya hanya terdiri dr sahib fardh dgn bagian yg sama --yakni dr satu jenis saja (misalnya, semuanya berhak mendapat bagian 1/2, atau seperempat, dst)-- & dlm keadaan itu tdk tdp suami / istri, maka cara pembagiannya dihitung berdasarkan jlh ahli waris. Hal ini bertujuan utk menghindari sikap bertele-tele & agar lebih cepat sampai pd tujuan dgn cara yg paling mudah.

Sbg misal, seseorg wafat & hanya meninggalkan 2 anak perempuan, maka pokok masalahnya dari 3, sesuai jlh ahli waris. Sebab, bagian mereka sesuai fardh adalah (2/3), & sisanya mereka terima secara ar-radd. Krn itu pembagian hak masing-masing sesuai jlh mereka, disebabkan mereka merupakan ahli waris dr bagian yg sama.

Contoh lain, bila seseorg wafat & hanya meninggalkan 10 sdr kandung perempuan, maka pokok masalahnya dr 10. Dan pembagiannya pun secara fardh& ar-radd.

Misal lain, seseorg wafat & meningalkan seorg nenek & sdr perempuan seibu. Maka pokok masalahnya dari 2, disebabkan bagiannya sama.

Hukum Keadaan Kedua
Apabila dlm suatu keadaan tdp bagian ahli waris yg beragam --& tdk ada salah satu dr suami / istri-- maka cara pembagiannya dihitung & nilai bagiannya, bukan dr jlh ahli waris (per kepala). Sbg misal, seseorg wafat & meninggalkan seorg ibu & 2 org sdr lelaki seibu. Maka pembagiannya, bagi ibu (1/6), utk kedua sdr lelaki seibu (1/3). Di sini tampak jlh bagiannya 3, & itulah angka yg dijadikan pokok masalah, yakni 3.

Contoh-contoh keadaan kedua
Seseorg wafat meninggalkan seorg anak perempuan serta seorg cucu perempuan keturunan anak lelaki. Maka pokok masalahnya dr 4, krn jlh bagiannya ada 4.

Seseorg wafat & meninggalkan seorg ibu, sdr kandung perempuan, serta sdr lelaki seibu. Maka jlh bagiannya adalah 5, & itulah pokok masalahnya.
Seseorg wafat & meninggalkan seorg nenek, anak perempuan, serta seorg cucu perempuan dr keturunan anak lelaki. Maka jlh bagiannya adalah 5, & itulah pokok masalahnya.

Seseorg wafat & meninggalkan sdr kandung perempuan serta sdr perempuan seayah. Maka pokok masalahnya 4, karena jlh bagiannya 4.

Seseorg wafat & meninggalkan sdr kandung perempuan, sdr perempuan seayah, & sdr perempuan seibu. Maka pokok masalahnya 5, krn jlh bagiannya adalah 5. Begitu seterusnya, yg penting tdk ada salah satu dr suami / istri.

Hukum keadaan Ketiga

Apabila para ahli waris semuanya dr sahib fardh (bagian) yg sama, disertai salah satu dr suami / istri, maka kaidah yg berlaku ialah kita jadikan pokok masalahnya dr sahib fardh yg tdk dpt ditambah (di-radd-kan) & barulah sisanya dibagikan kpd yg lain sesuai dgn jlh per kepala.

Sbg misal, seseorg wafat & meninggalkan suami & 2 anak perempuan. Maka suami mendapatkan (1/4) bagian, & sisanya (3/4) dibagikan kepada anak secara merata, yakni sesuai jlh kepala. Berarti bila pokok masalahnya dari (4), suami mendapatkan (1/4) bagian berarti 1, & sisanya (yakni 3/4) merupakan bagian kedua anak perempuan & dibagi secara rata.

Misal lain, seseorg wafat & meninggalkan seorg istri, 2 org sdr lelaki seibu, serta seorg sdr perempuan seibu. Maka pokok masalahnya dr 4, krn angka itu diambil dr sahib fardh yg tdk dpt di-radd-kan, yaitu istri, yg bagiannya dlm keadaan demikian (1/4).

Contoh lain, seseorg wafat & meninggalkan seorg istri, serta 5 org anak perempuan. Pokok masalahnya adalah 8, angka ini diambil dr sahib fardh yg tdk dpt di-radd-kan (tdk berhak utk ditambah). Maka istri mendapatkan (1/8) bagian, berarti mendapat 1 bagian, sedangkan sisanya 7/8 merupakan bagian kelima anak perempuan & dibagi secara merata di antara mereka. 

Hitungan ini perlu pentashihan, & setelah ditashih pokok masalahnya menjadi 40, hitungan (bagiannya) sbg berikut: ibu mendapatkan 1/8 dr 40, berarti 5 bagian, sedangkan sisanya --35 bagian-- dibagikan secara merata kepada kelima anak perempuan pewaris, berarti masing-masing menerima 7 bagian.

Contoh lain, seseorg wafat & meninggalkan seorg istri & 4 anak perempuan. Dlm hal ini pokok masalahnya dr 4, diambil dr istri sbg sahib fardh yg tdk dpt di-radd-kan. Pembagiannya: istri mendapatkan (1/4) bagian, sedangkan sisanya -- (3/4)-- dibagi secara merata utk keempat anak perempuan pewaris.

Dlm contoh ini jg harus ada pentashihan pd pokok masalahnya. Oleh krn itu, pokok masalah yg mulanya (4) naik menjadi (16). Shg pembagiannya spti berikut: bagian istri (1/4) dr 16 berarti 4 bagian. Sedangkan sisanya 12 bagian dibagikan secara merata kpd keempat anak perempuan pewaris. Dgn demikian, setiap anak memperoleh 3 bagian.

Hukum keadaan Keempat

Apabila dlm suatu keadaan tdp ashhabul furudh yg beragam bagiannya, & di dlmnya tdp pula suami / istri, maka menurut kaidah yg berlaku kita harus menjadikannya dlm 2 masalah. Pd persoalan pertama kita tdk menyertakan suami / istri, & pada persoalan kedua kita menyertakan suami / istri. Kemudian kita buat diagramnya secara terpisah. 

Setelah itu barulah kita lihat kedua ilustrasi tsb dgn salah satu dr 3 kriteria yg ada, mana yg paling tepat. Sedangkan ketiga kriteria yg dimaksud ialah tamaatsul (kemiripan), tawaafuq (sepadan), & tabaayun (perbedaan).

Untuk lebih memperjelas masalah yg rumit ini perlu disertakan contoh kasusnya:

Seseorg wafat & meninggalkan istri, nenek, & 2 org sdr perempuan seibu. Maka pembagiannya spt berikut:

Ilustrasi pertama tanpa menyertakan suami & istri:
Pokok masalahnya dari 6, dgn ar-radd menjadi dari 5 (yakni dari jlh bagian yg ada).

Bagian nenek seperenam (1/6) berarti 1 bagian.
Bagian kedua sdr perempuan seibu (1/3) = 2 bagian.

Ilustrasi kedua menyertakan suami / istri:
Pokok masalahnya dari 4, yaitu diambil dr bagian sahib fardh yg tdk dpt di-radd-kan, yaitu istri.

Bagian istri (1/4) berarti memperoleh 1 bagian. Sisanya, yakni 3 bagian, merupakan bagian nenek & kedua sdr perempuan seibu.

Dgn melihat kedua ilustrasi tsb, kita dapati bagian yg sama antara bagian nenek & bagian dua sdr perempuan seibu, yakni 3 bagian. Angka 3 tsb berarti tamaatsul (sama) dlm kedua ilustrasi.

Kemudian bila istri mendapat bagiannya, yakni (1/4), maka sisa harta waris tinggal 3 bagian. Ilustrasi ini jg merupakan tamaatsul (sama) dgn masalah ar-radd. Karenanya tdk lagi memerlukan tashih, & cukuplah kita jadikan ilustrasi masalah kedua itu sbg pokok masalah.

Contoh lain: seseorg wafat meninggalkan istri, 2 org anak perempuan, & ibu.
Pada ilustrasi pertama --tanpa menyertakan suami/istri-- asal pokok masalahnya dari 6, & dgn ar-radd menjadi dari 5, krn itulah jlh bagian yg ada.
Sedangkan dlm ilustrasi kedua --menyertakan suami/istri-- asal pokok masalahnya dari 8, krn merupakan fardh org yg tdk dpt di-radd-kan, yakni istri.
Apabila istri mengambil bagiannya, yakni yg 1/8, maka sisanya (7/8), & sisa ini merupakan bagian 2 anak perempuan dgn ibu, secara fardh & radd.

Spt kita ketahui bahwa antara 7 dan 5 itu tabaayun (berbeda). Kemudian langkah berikutnya kita kalikan pokok masalah kedua (8) dengan pokok masalah pertama (5). Maka hasil perkalian antara kedua pokok masalah itu adalah pokok masalah bg kedua ilustrasi tsb.

Kini, setelah kita kenali pokok masalah dr kedua ilustrasi masalah tsb, maka bagian istri adatah 1/8 dr 40 bagian yg ada, berarti ia mendapat (5) bagian.
Bagian kedua anak perempuan & ibu adalah sisa setelah diambil bagian istri --yg tersisa (35) bagian. Maka pembagiannya sebagai berikut: bagian kedua anak perempuan adalah hasil perkalian antara 4 (bagiannya dlm ilustrasi pertama) dengan 7 (yg merupakan sisa bagian pada ilustrasi kedua) berarti (28) bagian.

Adapun bagian ibu adalah hasil perkalian antara bagiannya dlm ilustrasi pertama (1 bagian) dengan 7 (yg merupakan sisa bagian dlm ilustrasi kedua) berarti (7) bagian.

Jadi, dari jlh keseluruhan antara bagian istri, ditambah bagian kedua anak perempuan, ditambah bagian ibu adalah 5 + 28 + 7 = 40. 

VIII. PENGHITUNGAN DAN PENTASHIHAN

Mengetahui pokok masalah merupakan suatu keharusan bg kita yg mengkaji ilmu faraid. Hal ini agar kita dpt mengetahui secara pasti bagian setiap ahli waris, hingga pembagiannya benar-benar adil, tanpa mengurangi atau melebihkan hak masing-masing. Persoalan "pokok masalah" ini di kalangan ulama faraid dikenal dgn istilah at-ta'shil, yg berarti usaha utk mengetahui pokok masalah. 

Dlm hal ini, yg perlu diketahui adalah bagaimana dpt memperoleh angka pembagian hak setiap ahli waris tanpa melalui pemecahan yg rumit. Krn itu, para ulama ilmu faraid tdk mau menerima kecuali angka-angka yg jelas & benar (maksudnya tanpa menyertakan angka-angka pecahan).
Utk mengetahui pokok masalah, terlebih dahulu perlu kita ketahui siapa-siapa ahli warisnya. Artinya, kita hrs mengetahui apakah ahli waris yg ada semuanya hanya termasuk 'ashabah, atau semuanya hanya dr ashhabul furudh, atau gabungan antara 'ashabah dgn ashhabul furudh.

Apabila seluruh ahli waris yg ada semuanya dr 'ashabah, maka pokok masalahnya dihitung per kepala --jika semuanya hanya dr lelaki.

Misalnya, seseorg wafat & meninggalkan 5 org anak lelaki, maka pokok masalahnya dari 5. Atau seseorg wafat meninggalkan 10 sdr kandung lelaki, maka pokok masalahnya dari 10.

Bila ternyata ahli waris yg ada terdiri dr anak lelaki & perempuan, maka satu anak lelaki kita hitung 2 kepala (hitungan), & 1 wanita 1 kepala. Hal ini diambil dr kaidah qur'aniyah: bagian anak lelaki dua kali bagian anak perempuan. Pokok masalahnya jg dihitung dr jl per kepala.

Misalnya, seseorg wafat & hanya meninggalkan 5 org anak, 2 lelaki & 3 perempuan. Maka pokok masalahnya berarti (7). Contoh lain, bila mayit meninggalkan 5 anak perempuan & 3 anak lelaki, maka pokok masalahnya 11, & demikianlah seterusnya.

Kemudian, jika ternyata ahli waris yg ada semuanya dr ashhabul furudh yg sama, berarti itulah pokok masalahnya. Misalnya, seseorg wafat & meninggalkan seorg suami & sdr kandung perempuan. 

Maka pokok masalahnya dari (2). Sebab, bagian suami (1/2) & bagian sdr kandung perempuan jg setengah (1/2). Secara umum dpt dikatakan bahwa bila ahli waris semuanya sama --misalnya masing-masing berhak mendapat (1/6)-- maka pokok masalahnya dari (6). Bila semuanya berhak (1/3), maka pokok masalahnya dari (3). Bila semuanya (1/4) atau seperdelapan (1/8), maka pokok masalahnya dari 4 atau 8, begitulah seterusnya.

Sedangkan jika para ahli waris yg ditinggalkan pewaris terdiri dr banyak bagian --yakni tdk dr satu jenis, misalnya ada yg berhak 1/2, 1/6, & sebagainya-- kita hrs mengalikan & mencampur antara beberapa kedudukan, yakni antara angka-angka yg mutamatsilah (sama) atau yg mutadaakbilah (saling berpadu), atau yg mutabaayinah (saling berbeda).

Untuk memperjelas masalah ini, baiklah kita simak kaidah yg tlh diterapkan oleh para ulama ilmu faraid. Kaidah ini sangat mudah sekaligus mempermudah kita utk memahami pokok masalah ketika ahli waris terdiri dr berbagai sahib fardh yg mempunyai bagian berbeda-beda.

Para ulama faraid membagi kaidah tsb menjadi 2 bagian:

Pertama: bagian (1/2), (1/4), & (1/8).
Kedua: bagian (2/3), (1/3), & (1/6).

Apabila para ashhabul furudh hanya terdiri dr bagian yg pertama saja (yakni 1/2, 1/4, 1/8), berarti pokok masalahnya dr angka yg paling besar. Misalnya, bila dlm suatu keadaan, ahli warisnya dr sahib fardh (1/2) & (1/4), maka pokok masalahnya dr (4).

Misal lain, bila dlm suatu keadaan ahli warisnya terdiri dr para sahib fardh (1/2), (1/4), & (1/8) --atau hanya 1/4 dgn 1/8-- maka pokok masalahnya dari (8). Begitu jg bila dlm suatu keadaan ahli warisnya tdr dr sahib fardh (1/3) dgn (1/6) atau (2/3) dgn (1/6), maka pokok masalahnya dr (6). Sebab angka 3 merupakan bagian dr angka 6. 

Maka dlm hal ini hendaklah diambil angka penyebut yg terbesar.

Akan tetapi, jika dlm suatu keadaan ahli warisnya bercampur antara sahib fardh kelompok pertama (1/2, 1/4, & 1/8) dgn kelompok kedua (2/3, 1/3, & 1/6) diperlukan kaidah yg lain utk mengetahui pokok masalahnya. Kaidah yg dimaksud spt tsb di bawah ini:

Apabila dlm suatu keadaan, sahib fardh (1/2) --yg merupakan kelompok pertama-- bercampur dgn salah satu dr kelompok kedua, atau semuanya, maka pokok masalahnya dr (6).

Apabila dlm suatu keadaan, sahib fardh (1/4) yg merupakan kelompok pertama-- bercampur dgn seluruh kelompok kedua atau salah satunya, maka pokok masalahnya dr (12).

Apabila dlm suatu keadaan, sahib fardh (1/8) yg merupakan kelompok pertama-- bercampur dgn seluruh kelompok kedua, atau salah satunya, maka pokok masalahnya dr (24).

Untuk lebih memperjelas kaidah tsb, perlu diutarakan beberapa contoh.

Misalnya, seseorg wafat & meninggalkan suami, sdr lelaki seibu, ibu, & paman kandung. Maka pembagiannya sbg berikut: suami mendapat (1/2), sdr lelaki seibu (1/6), ibu (1/3), sedangkan paman sbg 'ashabah, ia akan mendapat sisa yg ada setelah ashhabul furudh menerima bagian masing-masing. Bila tdk tersisa, maka ia tdk berhak menerima harta waris.

Dari contoh tsb tampak ada campuran antara kelompok pertama (yakni 1/2) dgn (1/3) & (1/6), yg merupakan kelompok kedua. Berdasarkan kaidah yg ada, pokok masalah pdd contoh tsb dr 6. 

Pokok masalah dari enam (6) ; Suami (1/2)=3, Sdr lelaki seibu (1/6) = 1, Ibu (1/3) = 2, Paman kandung, sebagai 'ashabah  0.

Contoh lain, seseorg wafat & meninggalkan istri, ibu, 2 org sdr lelaki seibu, & seorg sdr lelaki kandung. Maka pembagiannya spt berikut: bagian istri (1/4), ibu (1/6), 2 sdr lelaki seibu (1/3), & sdr kandung lelaki sbg 'ashabah.

Pd contoh ini tampak ada campuran antara bagian (1/4) --yg termasuk kelompok pertama-- dgn (1/6) & (1/3). Maka berdasarkan kaidah, pokok masalahnya dr (12). Angka tsb merupakan hasil perkalian antara 4 (yg merupakan bagian istri) dgn 3 (sbg bagian kedua sdr lelaki seibu). 

Pokok masalah dari (12) ; Istri (1/4))= 3, Ibu (1/6)= 2, 2 sdr lelaki seibu (1/3)= 4, Sdr kandung lelaki sbg 'ashabah (sisanya)= 3.

Contoh lain, seseorg wafat & meninggalkan istri, anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak lelaki, ibu, & sdr kandung lelaki. Maka pembagiannya sbg berikut: istri mendapat (1/8), anak perempuan (1/2), cucu perempuan keturunan anak lelaki mendapat (1/6) sbg penyempurna (2/3), & bagian ibu (1/6). Sedangkan sdr kandung lelaki sbg 'ashabah, krnnya ia mendapat sisa harta waris bila ternyata masih tersisa.

Pd contoh ini tampak ada percampuran antara (1/8) sbg kelompok pertama dgn (1/6) sbg kelompok kedua. Maka berdasarkan kaidah yg ada, pokok masalah pd contoh ini dr (24). 

Pokok masalah dari 24 : Bagian istri (1/8)= 3, Bagian anak perempuan (1/2)= 12, Cucu perempuan dr anak lelaki (1/6) = 4, Bagian ibu  (1/6) =  4, Sdr kandung lelaki sbg 'ashabah (sisa)= 1.

Angka (24) yg dijadikan sbg pokok masalah timbul sbg hasil perkalian antara 1/2 dari enam (yakni 3) dgn 8 (6 : 2 x 8 = 24). Atau 1/2 dari 8 (yakni 4) kali (6), (8 : 2 x 6 = 24). Hal seperti ini disebabkan 1/2 dr 2 angka tsb (yakni 6 & 8) ada selisih, karenanya kita ambil 1/2 dr salah satu angka tadi, kemudian kita kalikan dgn angka yg lain dgn sempurna. Begitulah seterusnya.

A. Tentang Tashih

Agar kita dpt memahami & menelusuri rincian pentashihan pokok masalah, maka kita hrs mengetahui nisbah-nya (koneksi) dgn keempat istilah perhitungan. Yaitu, at-tamaatsul (kemiripan/kesamaan), at-tadaakhul (saling terkait/saling bercampur), at-tawaafuq (saling bertautan), & at-tabaayun (berbeda/saling berjauhan).

Apabila pokok masalah --harta waris-- dlm suatu pembagian waris cocok (sesuai) dgn jlh bagian tiap-tiap ahli waris yg ada, maka kita tdk perlu menggunakan cara-cara yg berbelit & memusingkan. Namun, bila harta waris tsb kurang dr jlh bagian yg mesti diterima setiap ahli waris, atau jlh bagian ashhabul furudh melebihi jlh pokok masalah, maka dlm hal ini memerlukan pentashihan pokok masalahnya.

Definisi Tashih

Tashih dlm bahasa Arab berarti 'menghilangkan penyakit'. Sedangkan menurut ulama ilmu faraid berarti mewujudkan jlh yg kurang dr bagian setiap ahli waris tanpa pecahan dlm pembagiannya.

Definisi at-Tamaatsul

At-Tamaatsul dlm bahasa Arab berarti at-tasyabuh, yakni 'sama bentuknya'. Sedangkan menurut ulama faraid berarti sama dlm jlah atau nilai, yg satu tdk lebih banyak atau lebih sedikit dr yg lain. Misalnya, angka tiga berarti sama dgn tiga, & lima sama dgn lima, dst.

Definisi at-Tadaakhul

At-Tadaakhul dlm bahasa Arab berasal dr kata dakhala, yakni 'masuk', lawan kata dr "keluar". Sedangkan menurut ulama faraid adalah pembagian angka yg besar oleh angka yg lebih kecil, shg dr pembagian itu tdk ada lagi angka atau jlh yg tersisa. Misalnya, angka (8) dgn angka (4), angka (18) dgn angka (6), angka (27) dgn angka (9).

Definisi at-Tawaafuq

At-Tawaafuq dlm bahasa Arab berarti 'bersatu'. Sedangkan menurut istilah ilmu faraid ialah setiap dua angka yg dpt dibagi angka ketiga, shg menurut mereka di antara kedua bilangan itu ada tadaakhul. Misalnya, angka 8 dgn 6 keduanya dpt dibagi oleh angka 2. Angka 12 dgn angka 30 sama-sama dpt dibagi oleh angka 6. Angka 8 dgn 20 sama-sama dpt dibagi oleh angka 4, demikian seterusnya.

Definisi at-Tabaayun

At-Tabaayun dlm bahasa Arab berarti tabaa'ud, yakni saling berjauhan atau saling berbeda. Sedangkan menurut kalangan ulama ilmu faraid ialah setiap bilangan yg satu dgn lainnya tdk dpt membagi, & td pula dpt dibagi oleh bilangan lain (ketiga). Misalnya angka 7 dgn angka 4, angka 8 dengan 11, angka 5 dgn 9.

Utk mengetahui secara tepat pengertian tabaayun, kita bandingkan pengertiannya dgn istilah lainnya. Apabila angka yg besar dibagi angka yg lebih kecil, maka kedua bilangan itu tadaakhul. Apabila angka yg besar tdk dpt dibagi angka yg kecil --tetapi dibagi angka yg lain-- maka kedua bilangan itu ada tawaafuq. Sedangkan apabila suatu angka tdk dpt dibagi oleh bilangan lain, maka disebut tabaayun. Tetapi apabila kedua bilangan itu sama, maka di antara kedua bilangan tsb adalah mutamaatsilan.

B. Cara Mentashih Pokok Masalah

Setelah kita ketahui dgn baik makna-makna at-tamaatsul, attadaakhul, at-tawaafuq, & at-tabaayun, maka kita perlu mengetahui kapan kita dpt atau memungkinkan utk mentashih pokok masalah? Dan apa tujuannya,

Pada hakikatnya, kalangan ulama faraid tdk mau menerima permasalahan pembagian waris kecuali dgn angka-angka yg pasti (maksudnya tanpa pecahan, penj.). Hal ini dimaksudkan agar dpt mewujudkan keadilan yg optimal dlm pembagian tsb. Selain itu, utk mewujudkan keadilan mereka berusaha mengetahui jlh bagian yg merupakan hak setiap ahli waris, sehingga tdk mengurangi ataupun menambahkan. Hal ini merupakan satu perhatian yg sangat baik dr para ulama faraid dlm usaha mereka mewujudkan kemaslahatan yg menyeluruh, sebagaimana yg dikehendaki ad-Din al-Islam.

Cara pentashihan yg biasa dilakukan para ulama faraid spt berikut: langkah pertama, melihat bagian setiap ahli waris & jlh per kepalanya. Bila jlh per kepala setelah dibagi cocok & pas dgn jlh bagian setiap ahli waris yg berhak utk menerimanya, maka inilah yg sempurna & sangat diharapkan. 

Namun, bila jlh per kepalanya jauh lebih sedikit dr jlh bagian ahli waris yg ada --jlh pokok masalahnya sudah habis, tetapi ada ahli waris yg belum mendapat bagian-- maka kita hrs melihat apakah ada kecocokan di antara kedua hal itu ataukah tdk. Bila ada kesesuaian antara bagian tiap ahli waris dgn jlh per kepalanya, maka setiap anak berhak mendapat bagian sesuai dgn jlh per kepalanya, dgn cara mengalikan jlh per kepala dgn pokok masalah atau dgn meng-'aul-kannya. (Misalnya, 4 anak perempuan, & bagiannya 2/3 dr 6, berarti 4, maka ada kesamaan. Sebab setiap anak mendapat bagian 1).

Adapun bila terjadi mubayaanah (ada selisih) maka kalikan jlh per kepalanya dgn pokok masalah atau dgn meng-'aul-kannya, maka hasil dr perkalian itu yg menjadi pokok masalah sebenamya. Inilah yg disebut "pentashihan pokok masalah" oleh kalangan ulama faraid.

Sedangkan mengenai bagian utk mengalikan pokok masalah atau meng-'aul-kan dgn tujuan mentashih pokok masalah, oleh ulama faraid disebut dgn juz'us sahm. Maksudnya, sbg bagian khusus yg berkaitan dgn setiap bagian pada pokok masalah.

Untuk lebih memperjelas masalah ini, perlu dikemukakan contoh kasus shg pembaca dpt lebih memahaminya.

Contoh amaliah tentang pentashihan pokok masalah

Seseorg wafat & meninggalkan 4 anak perempuan, ibu, ayah, & 3 cucu perempuan keturunan anak lelaki. Maka pembagiannya spt berikut: pokok masalahnya dari (6). Bagian keempat anak perempuan ialah (2/3) berarti (4) bagian. Sang ayah 1/6 berarti 1 bagian, & sang ibu juga 1/6 berarti 1 bagian. Sedangkan 3 cucu perempuan dr keturunan anak lelaki tdk mendapat bagian (mahjub krn anak pewaris lebih dr 2 orang).

Dlm contoh tsb kita lihat jlh anak perempuan ada (4), & bagian yg mereka peroleh juga 4. Krn itu tdk lagi memerlukan pentashihan pokok masalah, sebab bagian yg mesti dibagikan kepada mereka (keempat anak perempuan itu) tdk lg memerlukan pecahan-pecahan. Shg dlm pembagiannya akan dgn pas & mudah, setiap anak menerima 1 bagian.

Contoh lain yg at-tamaatsul. Seseorg wafat & meninggalkan ibu, dua sdr perempuan seibu, & 4 sdr kandung perempuan. Maka pembagiannya seperti berikut: pokok masalahnya dari (6), kemudian di-'aul-kan menjadi t (7). Bagian ibu (1/6) berarti 1 bagian, kemudian bagian kedua sdr perempuan seibu (1/3) berarti 2 bagian, sedangkan bagian keempat sdr kandung perempuan adalah (2/3) yang berarti (4) bagian.

Bila kita perhatikan baik-baik contoh ini, kita lihat bahwa pokok masalahnya tdk memerlukan pentashihan. Sebab jlh per kepalanya sesuai dgn jlh yg dibagikan. Bagi kedua sdr perempuan seibu 2 bagian, maka tiap org mendapat 1 bagian. Bagi keempat sdr kandung perempuan 4 bagian, maka setiap org mendapat 1 bagian. Berarti kesesuaian pembagian tsb tdk memerlukan pentashihan pokok masalah. Dgn demikian, tahulah kita bahwa contoh masalah tsb cenderung (bernisbat) pd at-tamaatsul.

Contoh masalah yg at-tawaafuq. Seseorg wafat & meninggalkan (8) anak perempuan, ibu, & paman kandung. Maka pembagiannya spt berikut: pokok masalahnya dari (6). Bagian kedelapan anak perempuan (2/3) berarti (4) bagian, ibu (1/6) berarti 1 bagian, & sisanya (1 bagian) adalah bagian paman kandung sbg 'ashabah.

Kita lihat dlm contoh di atas ada at-tawaafuq antara jlh per kepala anak perempuan dgn jlh bagian yg mereka peroleh, yaitu (2). Angka 2 itulah yg menurut istilah ulama faraid sbg bagian dr bagian juz'us sahm kemudian bagian dr bagian itu dikalikan dgn pokok masalah, yakni angka (6). Maka 2 x 6 = 12. Itulah tashih pokok masalah.

Contoh lain, seseorg wafat & meninggalkan suami, 6 sdr kandung perempuan, & 2 org sdr lelaki seibu. Maka pembagiannya spt berikut: pokok masalahnya dari (6), kemudian di-'aul-kan menjadi (9). Bagian suami (1/2) berarti 3 bagian, sedangkan bagian keenam sdr kandung perempuan (2/3), berarti 4 bagian, & bagian kedua sdr lelaki seibu (1/3), berarti 2 bagian.

Dlm contoh di atas kita lihat ada tawaafuq antara jlh bagian yg diterima para sdr kandung perempuan dgn jlh per kepala mereka, yaitu (2). Kemudian kita ambil separo jlh per kepala mereka, berarti (3), & kita kalikan dgn pokok masalah setelah di-'aul-kan yakni angka (9), berarti 3 x 9 = 27. Hasil dr perkalian itulah yg akhirnya menjadi pentashihan pokok masalah. Setelah pentashihan, maka pembagiannya spt berikut: suami mendapat 9 bagian, keenam sdr kandung perempuan mendapat 12 bagian, & kedua sdr lelaki seibu mendapat 6 bagian (9 + 12 + 6 = 27).

Contoh lain, seseorg wafat & meninggalkan suami, anak perempuan, 3 cucu perempuan dr keturunan anak lelaki, & sdr kandung lelaki. Maka pembagiannya spt berikut: pokok masalahnya dari 12. Bagian suami 1/4 berarti (3) bagian, bagian anak perempuan 1/2 berarti (6) bagian, & bagian cucu perempuan keturunan anak lelaki 1/6 sebagai penyempurna 2/3 berarti 2 bagian, & bagian sdr kandung lelaki 1 bagian (sisanya) sebagai 'ashabah bin nafsihi. 

3 ,  12 , 36 ; Suami ¼= 3= 9, Anak perempuan ½= 6= 18, 3 cucu perempuan keturunan anak lelaki 1/6= 2= 6, Sdr kandung lelaki ('ashabah) = 1= 3.

Berdasarkan contoh tsb kita lihat antara bagian cucu perempuan keturunan anak lelaki dgn jlh per kepala mereka (yakni 2 dgn 3) ada tabaayun (perbedaan), karenanya kita kalikan angka 3 dgan pokok masalahnya, yakni 3 x 12 = 36, maka angka 36 itu berarti pokok masalah hasil pentashihan.

Contoh lain, seseorg wafat & meninggalkan istri, 5 anak perempuan, ayah, ibu, & sdr kandung lelaki. Maka bagian masing-masing spt berikut: pokok masalahnya dari 24, kemudian di-'aul-kan menjadi 27. Bagian istri 1/8 = 3, kelima anak perempuan mendapat bagian 2/3 yg berarti 16, ayah memperoleh 1/6 berarti 4, & ibu mendapat 1/6 yg berarti 4, sedangkan bagian sdr kandung lelaki mahjub (terhalang). 

5, 24, 27, 135 : Istri 1/8= 3= 15, 5 anak perempuan 2/3= 16= 80, Ayah 1/6= 4= 20, Ibu 1/6= 4= 20, Sdr kandung lelaki (mahjub) - -

Dlm contoh tsb kita lihat bahwa bagian kelima anak perempuan tdk bisa dibagi oleh jlh per kepala mereka. Karenanya di antara keduanya ada tabaayun (perbedaan). Kemudian kita kalikan pokok masalahnya setelah di-'aul-kan (yakni 27) dgn jlh per kepala mereka, yakni 27 x 5 = 135. Angka itu merupakan pokok masalah setelah pentashihan. Dan angka (5) itulah yg dinamakan juz'us sahm.

Contoh lain, seorg wafat & meninggalkan 3 org istri, 7 anak perempuan, 2 org nenek, 4 sdr kandung lelaki, & sdr lelaki seibu. Pembagiannya spt berikut:
Pokok masalahnya dari 24. Ketiga istri mendapat 1/8 = 3. 7 anak perempuan mendapat 2/3-nya = 16, kedua nenek 1/6-nya = 4, & 4 sdr kandung lelaki (sisanya) yaitu 1 sbg 'ashabah, sedangkan sdr seibu mahjub. Perhatikan:

2, 8, 24 672  ; 3 istri bagiannya 1/8= 3= 84, 7 anak perempuan 2/3= 16= 448, 2 org nenek 1/6= 4= 112, sdr kandung lelaki ('ashabah) 1= 28,
Sdr lelaki seibu (mahjub).

Dlm contoh tsb kita lihat bahwa bagian anak perempuan (16) dgn jumlah per kepala mereka (7) ada perbedaan (tabaayun), begitu jg dgn bagian keempat sdr kandung yg hanya 1 bagian, & jlh per kepala mereka ada perbedaan (tabaayun). Utk mentashih pokok masalah dr contoh ini, kita kalikan jlh per kepala anak perempuan (yakni 7) dgn jlh per kepala sdr kandung (yakni 4), berarti 7 x 4 = 28. Angka tsb (yakni 28) merupakan juz'us sahm. Kemudian juz'us sahm tsb kita kalikan dg pokok masalahnya (28 x 24 = 672) hasilnya itulah yg menjadi pokok masalah setelah pentashihan. Pentashihan spt ini dpt diterapkan dlm contoh-contoh yg lain.

C. Pembagian Harta Peninggalan

At-tarikah (peninggalan) dlm bahasa Arab bermakna seluruh jenis kepemilikan yg ditinggalkan pewaris, baik berupa harta, benda, atau tanah. Semua peninggalan itulah yg hrs dibagikan kpd ahli waris yg ada sesuai dgn hak bagian yg hrs mereka terima.

Utk mengetahui pembagian harta waris kpd setiap ahlinya ada beberapa cara yg harus ditempuh, namun yg paling masyhur di kalangan ulama faraid ada 2 -- dlm hal yg berkenaan dgn harta yg dpt ditransfer.

Cara pertama: kita ketahui nilai (harga) setiap bagiannya, kemudian kita kalikan dgn jlh bagian tiap-tiap ahli waris. Maka hasilnya merupakan bagian masing-masing ahli waris.

Cara kedua: kita ketahui terlebih dahulu bagian setiap ahli waris secara menyeluruh. Hal ini kita lakukan dgn cara mengalikan bagian tiap-tiap ahli waris dgn jlh (nilai) harta peninggalan yg ada, kemudian kita bagi dgn angka pokok masalahnya atau tashihnya. Maka hasilnya merupakan bagian dr masing-masing ahli waris.

Contoh Cara Pertama
Seseorg wafat & meninggalkan istri, anak perempuan, ayah, & ibu. Sedangkan harta peninggalannya sebanyak 480 dinar, maka pembagiannya spt berikut:

Pokok masalahnya dr 24, istri mendapatkan 1/8 yg berarti 3 bagian, anak perempuan 1/2 berarti 12 bagian, ibu mendapatkan 1/6 berarti 4 bagian, sedangkan sisanya (yakni 5 bagian) merupakan hak ayah sbg 'ashabah.

Adapun nilai (harga) per bagiannya didpt dr hasil pembagi harta waris yg ada (480 dinar) dibg pokok masalah (24), berarti 480 : 24 = 20 dinar adalah harga per bagian. Jadi, bagian istri 3 bagian x 20 dinar = 60 dinar, Anak perempuan 12 bagian x 20 dinar = 240 dinar, Ibu 4 bagian x 20 dinar = 80 dinar,  Ayah ('ashabah) 5 bagian x 20 dinar = 100 dinar. Total = 480 dinar.

Contoh lain, seseorg wafat & meninggalkan 2 sdr kandung perempuan, ibu, suami, cucu perempuan keturunan anak lelaki. Sedangkan harta waris yg ada sebanyak 960 dinar. Maka pembagiannya spt berikut: pokok masalahnya dr 12 kemudian di-tashikkan-kan menjadi 24. Cucu perempuan mendapatkan 1/2 yg berarti 12 bagian, suami mendapatkan 1/4 yg berarti 6 bagian, & ibu memperoleh 1/6 yg berarti 4 bagian. Sedangkan sisanya (2 bagian) utk 2 sdr kandung perempuan sbg 'ashabah ma'al ghair. 

Contoh lain, seseorg wafat & meninggalkan suami, sdr kandung perempuan, 2 sdr lelaki seibu, & nenek. Sedangkan harta peninggalan seluruhnya 9.900 dinar. Maka pembagiannya spt berikut: pokok masalahnya dari 6 kemudian di-'aul-kan (dinaikkan) menjadi 9. Suami mendapat 1/2 yg berarti 3, sdr kandung perempuan 1/2 berarti 3, 2 sdr lelaki seibu memperoleh 1/3 berarti 2, sedangan nenek mendapat 1/6 berarti (1). 

6,  9 ; Suami ½ = 3, Sdr kandung perempuan ½ =  3, Sdr lelaki seibu 1/3 = 2, Nenek 1/6 = 1, Adapun nilai per bagiannya adalah 9.900 : 9 = 1.100 dinar, Jadi, Suami 3 x 1.100 dinar = 3.300 dinar, Sdr perempuan kandung 3 x 1.100 dinar = 3.300 dinar, 2 sdr lelaki seibu 2 x 1.100 dinar = 2.200 dinar, Nenek 1 x 1.100 dinar = 2.200 dinar. Total = 9.000 dinar.

Bila seseorg wafat & meninggalkan suami, ibu, 2 anak perempuan, 3 cucu perempuan keturunan anak lelaki, 1 cucu lelaki dari keturunan anak lelaki, sedangkan harta yg ditinggalkan sejlh 585 dinar, maka pembagiannya spt berikut:

Pokok masalahnya dr 12 kemudian di-'aul-kan menjadi 13. Suami mendapatkan 1/4 (berarti 3 bagian), ibu mendapatkan 1/6 (berarti 2 bagian), & 2 anak perempuan 2/3 (berarti 8 bagian).

Sedangkan kedudukan para cucu dlm hal ini sbg 'ashabah, shg mereka tdk memperoleh bagian krn harta waris tlh habis dibagikan kpd ashhabul furudh. 

12 – 13 : Suami ¼ =  3, Ibu 1/6 = 2, 2 anak perempuan 2/3 = 8, 3 cucu perempuan & 2 cucu perempuan 'ashabah, Jadi,  Suami 3 x 585:13 dinar = 135 dinar, Ibu 2 x 585:13 dinar = 90 dinar, 2 anak perempuan 8 x 585:13 dinar = 360 dinar. Total = 585 dinar.

Contoh lain, seseorg wafat & meninggalkan 2 sdr kandung, cucu perempuan keturunan anak lelaki, ibu, suami, sedangkan harta warisnya berjlh 240 dinar. Maka pembagiannya spt berikut: pokok masalahnya dr 12 kemudian ditashih menjadi 24, cucu perempuan keturunan anak lelaki mendapatkan 1/2 (berarti 12 bagian), ibu mendapatkan 1/6 (berarti 4 bagian), suami mendapatkan 1/4 (berarti 6 bagian), & 2 sdr kandung 2 bagian sbg 'ashabah.

12 – 24 : Cucu pr. ket. anak lelaki 1/2 = 6 = 12, Ibu 1/6 = 2 = 4, Suami ¼ =  3 = 6, 2 sdr kandung ('ashabah) 1 = 2. Cucu pr. ket. anak lelaki 12 x 240:24 dinar = 120 dinar, Ibu 4 x 240:24 dinar = 40 dinar, Suami 6 x 240:24 dinar = 60 dinar,  2 sdr kandung ('ashabah) 2  x 240:24 dinar = 20 dinar, Total = 240 dinar.

Contoh lain, seseorg wafat & meninggalkan ibu, 2 sdr kandung perempuan, sdr perempuan seayah, sdr lelaki seayah, & cucu perempuan keturunan anak lelaki. Sedangkan harta peninggalan sebanyak 1.500 dinar. Maka pembagiannya spt berikut: pokok masalahnya dari 6, ibu mendapatkan 1/6 (berarti 1 bagian), cucu perempuan 1/2 (berarti 3 bagian), & sisanya –2 bagian-- menjadi hak kedua sdr perempuan kandung sbg 'ashabah. Sedangkan ahli waris yg lain ter- mahjub. 

6 : Ibu  1/6 = 1, Cucu pr. ket. anak lelaki 1/2 = 3, 2 sdr kandung pr. ('ashabah) = 2, Sdr perempuan seayah, 2 sdr lelaki seayah (mahjub).

Masalah Dinariyah ash-Shughra

Ada 2 masalah yg dikenal oleh kalangan ulama faraid, yakni istilah ad-dinariyah ash-shughra & ad-dinariyah al-kubra. Ad-dinariyah ash-shughra memiliki pengertian seluruh ahli warisnya terdiri atas kaum wanita, & setiap ahli waris hanya menerima satu dinar.

Contoh masalahnya, seseorg wafat & meninggalkan (3) org istri, (2) org nenek, (8) sdr perempuan seayah, & (4) sdr perempuan seibu. Harta peninggalannya: 17 dinar. Adapun pembagiannya spt berikut: pokok masalahnya dr 12 kemudian di-'aul-kan menjadi 17. 3 org istri mendapatkan 1/4 (berarti 3 bagian), 2 org nenek mendapatkan 1/6 (berarti 2 bagian), kedelapan sdr perempuan seayah mendapatkan 2/3 (berarti 8 bagian), sedangkan keempat sdr perempuan seibu mendapatkan 1/3 (berarti 4 bagian). Jlh harta peninggalannya ada 17 dinar, jlh bagian seluruh ahli warisnya pun 17, dgn demikian masing-masing mendapat satu dinar. Maka kasus spt ini disebut ad-dinariyah ash-shughra. 

12 – 17 : Ke-3 istri ¼ =   3, masing-masing 1 bagian = 1 dinar, Kedua nenek 1/6 = 2 masing-masing 1 bagian = 1 dinar , Ke-8 sdr. pr. Seayah 2/3 = 8 masing-masing 1 bagian = 1 dinar, Ke-4 sdr. pr. Seibu 1/3 = 4
masing-masing 1 bagian = 1 dinar. 

Masalah Dinariyah al-Kubra

Adapun masalah ad-dinariyah al-kubra memiliki pengertian bahwa ahli waris yg ada sebagian tdr dr ashhabul furudh & sebagian lg dr 'ashabah. Masing-masing ahli waris di antara mereka ada yg hanya mendapatkan bagian (1) dinar, sebagian ada yg mendapatkan (2) dinar, & sebagian lg ada yg mendapatkan lebih dari itu. Hal spt ini di kalangan ulama faraid disebut ad-dinariyah al-kubra.

Contoh masalah ini sbg berikut: misalnya, seseorg wafat meninggalkan istri, ibu, 2 anak perempuan, 12 sdr kandung lelaki, & seorg sdr kandung perempuan. Sedangkan harta peninggalannya 600 dinar. Maka pembagiannya spt berikut: pokok masalahnya dr 24 kemudian setelah ditashih menjadi 600. Istri mendapatkan 1/8 (berarti 3 bagian), ibu mendapatkan 1/6 (berarti 4 bagian), ke2 anak perempuan memperoleh 2/3 (16 bagian), & sisanya (1) bagian merupakan bagian ke-12 sdr kandung lelaki & seorg sdr kandung perempuan sbg 'ashabah.

Jadi, bagian Istri 3 x 600:24 dinar = 75 dinar, Ibu 4 x 600:24 dinar = 100 dinar, Kedua anak perempuan 16 x 600:24 dinar = 400 dinar. Total = 575 dinar.

Sedangkan ke-12 sdr kandung lelaki & seorg sdr kandung perempuan mendapat sisanya, yakni 25 dinar sbg 'ashabah, dg ketentuan bagian anak lelaki 2 kali lipat bagian perempuan. Dgn demikian, yg 24 dinar dibagikan kepada ke-12 sdr kandung lelaki & masing-masing mendapat (2) dinar, & yg (1) dinar bagian sdr kandung perempuan. 

25 – 24 – 600 ; Istri 1/8 = 3 = 75, Ibu 1/6 = 4 = 100, Kedua anak perempuan 2/3 = 16 = 100, 12 sdr kandung lelaki 1 sdr kandung perempuan ('ashabah) 1/ 24= 1.

Masalah ad-dinariyah al-kubra ini pernah terjadi pd zaman al-Qadhi Syuraih (seseorg mengajukan masalah kepadanya). Akhirnya Syuraih memvonis dgn memberikan hak sdr kandung perempuan pewaris hanya (1) dinar. Tetapi, wanita tsb kemudian mengadukan hal itu kpd Imam Ali bin Abi Thalib r.a. yg menyebutkan bahwa Syuraih tlh menzhaliminya, mengurangi hak warisnya hingga memberinya 1 dinar dr peninggalan saudaranya yg 600 dinar itu.

Kendatipun wanita tsb tdk menyebutkan seluruh ahli waris yg berhak menerima warisan, namun dgn ketajaman & keluasan ilmunya, Ali bin Abi Thalib bertanya, "Barangkali sdrmu yg wafat itu meninggalkan istri, 2 anak perempuan, ibu, 12 saudara kandung lelaki, dan kemudian engkau?" Wanita tsb menjawab, "Ya, benar." Ali berkata, "Itulah hakmu tdk lebih & tdk kurang."

Kemudian Ali bin Abi Thalib r.a. memberitahukan kpd wanita tsb bahwa hakim Syuraih tlh berlaku adil & benar dlm memvonis perkara yg diajukannya. Wallahu a'lam bish shawab.

IX. HUKUM MUNASAKHAT

A. Definisi Munasakhat

Al-munasakhat dlm bahasa Arab berarti 'memindahkan' & 'menghilangkan', misalnya dlm kalimat nasakhtu al-kitaba yg bermakna 'saya menukil (memindahkan) kpd lembaran lain'; nasakhat asy-syamsu ash-zhilla yg berarti 'sinar matahari menghilangkan bayang-bayang'.

Makna yg pertama --yakni memindahkan/menukil-- sesuai dgn firman Allah SWT berikut:

"... Sesungguhnya Kami tlh menyuruh mencatat apa yg tlh kamu kerjakan." (al-Jatsiyah: 29)

Sedangkan makna yg kedua sesuai dgan firman berikut:

"Ayat mana saja yg Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia) lupa kepadanya, Kami datangkan yg lebih baik daripadanya atau yg sebanding dgnnya. Tiadakah kamu mengetahui bahwa sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?" (al-Baqarah: 106)

Adapun pengertian al-munasakhat menurut istilah ulama faraid ialah meninggalnya sebagian ahli waris sbl pembagian harta waris shg bagiannya berpindah kepada ahli warisnya yg lain. Bila salah seorg ahli waris meninggal, sedangkan ia blm menerima hak warisnya (krn memang blm dibagikan), maka hak warisnya berpindah kpd ahli warisnya. Karenanya di sini akan timbul suatu masalah yg oleh kalangan ulama faraid dikenal dgn sebutan al-jami'ah.

Al-munasakhat mempunyai 3 macam keadaan:

Keadaan pertama: sosok ahli waris yg kedua adalah mereka yg jg merupakan sosok ahli waris yg pertama. Dlm kasus spt ini masalahnya tdk berubah, & cara pembagian warisnya pun tdk berbeda. Misalnya, ada seseorg wafat & meninggalkan 5 orang anak. Kemudian salah seorg dr kelima anak itu ada yg meninggal, tetapi yg meninggal itu tdk mempunyai ahli waris kecuali sdrnya yg empat org, maka seluruh harta waris yg ada hanya dibagikan kpd keempat anak yg tersisa, seolah-olah ahli waris yg meninggal itu tdk ada dr awalnya.

Keadaan kedua: para ahli waris dr pewaris yg kedua adalah sosok ahli waris dri pewaris pertama, namun ada perbedaan dlm hal jauh-dekatnya nasab mereka thd pewaris. Misalnya, seseorg mempunyai 2 org istri. Dari istri yg pertama mempunyai keturunan seorg anak lelaki. Sedangkan dari istri kedua mempunyai keturunan 3 anak perempuan. 

Ketika sang suami meninggal, berarti ia meningalkan dua org istri & 4 anak (1 lelaki & 3 perempuan). Kemudian, salah seorg anak perempuan itu meninggal sbl harta waris peninggalan ayahnya dibagikan. Maka ahli waris anak perempuan ini adalah sosok ahli waris dr pewaris pertama (ayah). 

Namun, dlm kedua keadaan itu tdp perbedaan dlm hal jauh-dekatnya nasab kpd pewaris. Pada keadaan yg pertama (meninggalnya ayah), anak lelaki menduduki posisi sbg anak. Tetapi dlm keadaan yg kedua (meninggalnya anak perempuan), anak lelaki thd yg meninggal berarti merupakan sdr lelaki seayah, & yg perempuan sbg sdr kandung perempuan. Jadi, dlm hal ini pembagiannya akan berbeda, & mengharuskan kita utk mengamalkan suatu cara yg disebut oleh kalangan ulama faraid sbg masalah al-jami'ah.

Keadaan ketiga: para ahli waris dr pewaris kedua bukan ahli waris dr pewaris pertama. Atau sebagian ahli warisnya termasuk sosok yg berhak utk menerima waris dr dua arah, yakni dr pewaris pertama & dr pewaris kedua. Dalam hal spt ini kita jg hrs melakukan teori al-jama'iyah, sebab pembagian bg tiap-tiap ahli waris yg ada berbeda & berlainan.

B. Rincian Amaliah al-Munasakhat

Sbl kita melakukan rincian ttg amaliah al-munasakhat, kita terlebih dahulu harus melakokan langkah-langkah berikut:

Mentashihkan masalah pewaris yg pertama dgn memberikan hak waris kpd setiap ahlinya, termasuk hak ahli waris yg meninggal.

Merinci masalah baru, khususnya yg berkenaan dgn kematian pewaris kedua, tanpa mempedulikan masalah pertama.

Membandingkan antara bagian pewaris kedua dlm masalah pertama, dgn pentashihan masalah & para ahli warisnya dlm masalah kedua.

Perbandingan antara keduanya itu dlm kecenderungannya thd ketiga nisbat, yaitu al-mumatsalah, al-muwafaqah, & al-mubayanah. Bila antara keduanya --yakni antara bagian pewaris yg kedua & masalah ahli warisnya yg lain-- ada mumatsalah (kesamaan), maka dibenarkan kedua masalah hanya dgn tashih yg pertama (lihat tabel).

Sebagai contoh, seseorg wafat & meninggalkan 3 anak perempuan, 2 sdr kandung perempuan, & seorg sdr kandung lelaki. Kemudian salah seorg sdr kandung perempuan itu meninggal. Berarti ia meninggalkan seorg sdr kandung perempuan & seorg sdr kandung lelaki. Maka pembagiannya spt berikut: pokok masalahnya dari (3). Ketiga anak perempuan mendapat 2/3 (2 bagian). Dan sisanya (satu bagian) merupakan hak para 'ashabah (yakni 2 sdr kandung perempuan & seorg sdr kandung lelaki).

Kemudian kita lihat jlh per kepalanya ada tabayun (perbedaan), maka 3 x 4 = 12. Kemudian angka ini kita kaLikan dgn pokok masalahnya, berarti 3 x 12 = 36. Bilangan inilah yg kemudian menjadi pokok masalah hasil pentashihan. Jadi, pembagiannya spt berikut: ketiga anak perempuan mendapat 2/3 (24 bagian), & sisanya (12 bagian) dibagikan utk 2 org sdr kandung perempuan & seorg sdr kandung lelaki, dgn ketentuan bagian lelaki 2 kali bagian anak perempuan, jadi setiap sdr kandung perempuan mendapat (3) bagian, & sdr lelaki kandung (6) bagian.

Kemudian, kita lihat antara bagian pewaris kedua (yaitu 3) dgn pokok masalahnya (juga dr 3) ada kesamaan (tamatsul). Krn itu, al-jami'ah di sini sama dgn hasil pentashihan pd masalah yg pertama (yakni dari 36).

Kemudian, hak waris/bagian sdr kandung perempuan yg meninggal (3 bagian) hanya dibagikan kpd ahli waris, yaitu seorg sdr kandung perempuan & seorg sdr kandung lelaki. Kemudian, hasil pembagian itu ditambahkan pd hasil bagian mereka yg pertama. Maka, bagian sdr kandung perempuan menjadi (4): (3) bagian --yg diperolehnya dr masalah pertama-- ditambah dgn bagian yg berasal dr sdr kandung perempuan yg meninggal, yaitu (1) bagian (3 + 1 = 4).

Sedangkan sdr kandung lelaki mendapatkan (2) bagian, yg kemudian ditambahkan dgn perolehannya dr peninggalan pd masalah pertama, yaitu (6) bagian. Maka sdr lelaki kandung memperoleh (8) bagian.

Adapun 3 anak perempuan pewaris pertama, dlm masalah kedua ini tdk mendapatkan hak waris, disebabkan kedudukannya hanyalah sbg keponakan pewaris kedua, yakni anak perempuan dr sdr lelaki pewaris kedua. Krn itu, mereka mahjub. 

Contoh lain, seseorg wafat & meninggalkan istri, ayah, ibu, cucu perempuan keturunan anak lelaki. Kemudian cucu tsb meninggal dgn meninggalkan suami, ibu, tiga anak perempuan, dan 2 anak lelaki. Maka pembagiannya spt berikut:

Pokok masalahnya dr (24). Istri mendapatkan 1/4 (3 bagian), ibu 1/6 (4 bagian), cucu perempuan keturunan anak laki-laki 1/2 (12 bagian), sedangkan sisanya (lima bagian) merupakan bagian ayah sbg jlh 'ashabah. Jlh semuanya adalah (24) bagian.

Kemudian, kita lihat al-jami'ah dlm masalah ini sama dgn pokok masalah pertama, yaitu (24). Hal ini krn kita dapati bagian pewaris kedua (cucu perempuan keturunan anak lelaki) dlm masalah pertama ada tamatsul (kesamaan) dgn pokok masalah yg kedua. Dlm keadaan demikian, kaidah yg berlaku di kalangan ulama faraid adalah kita menjadikan pokok masalah pertama sbg al-jami'ah, yg berarti bagian pewaris kedua hanya dibagikan kepada ahli warisnya. Oleh sebab itu, kita tdk lg membuat al-jami'ah yg baru, tetapi cukup menjadikan al-jami'ah yg pertama itu berlaku pd masalah kedua. 

Istri 1/8= 3= 3, Ibu 1/6= 4= - 4, Ayah ('ashabah) 5 - 5
Cucu pr. keturunan anak lk. ½ = 12, meninggal - Suami ¼= 3= 3=

Contoh yg memiliki kasus al-mubayanah: seseorg wafat & meninggalkan suami, ayah, ibu, & 2 anak perempuan. Kemudian suami wafat & meninggalkan sdr kandung perempuan, ibu, istri, & sdr lelaki seibu. Maka pembagiannya spt berikut:

Pokok masalahnya dari (12) kemudian di-'aul-kan menjadi (15). Sedangkan pokok masalah yg kedua dari (12) yg di-'aul-kan menjadi (13).

Suami mendapatkan (1/4) berarti 3 bagian. Ayah mendapatkan (1/6) berarti 2 bagian, begitu juga dgn bagian ibu yakni (1/6), berarti 2 bagian.

Kemudian 2 anak perempuan mendapatkan (2/3) berarti (8) bagian. Jlhnya (15) bagian. 

Kemudian, antara masalah yg pertama dgn masalah yg kedua ada mubayanah (perbedaan), karenanya kita kalikan pokok masalah pertama (yakni 15) dgn pokok masalah yg kedua (yakni 13). Maka hasil dr perkalian itu (yakni 15 x 13 = 195) merupakan al-jami'ah (penyatuan) antara 2 masalah.

Lalu kita tempatkan bagian pewaris yg kedua (suami, yg mendapat 3 bagian) di atas pokok masalah kedua, & ini merupakan juz'us sahm (bagian dr bagian hak waris). Juz'us sahm ini kemudian kita kalikan dgn bagian tiap-tiap ahli waris yg ada, maka akan merupakan hasil bagian ahli waris dr al-jami'ah (penyatuan dr 2 masalah). Utk lebih meyakinkan kebenaran masalah kedua ini, kita lihat hasil perkaliannya: perkalian antara juz'us sahm yaitu (3) dgn pokok masalahnya setelah di-'aul-kan, berarti 3 x 13 = 39. Maka angka 39 ini merupakan jlh bagian seluruh ahli waris dlm masalah kedua. 

Catatan
Kemungkinan besar dpt pula terjadi adanya al-jami'ah lebih dr satu. Misalnya, dlm suatu keadaan pembagian waris salah seorg ahli warisnya wafat sbl pembagian, kemudian ada lg yg meninggal, dst. Maka jika terjadi hal spt ini, kita tetap hrs menempuh cara spt yg tlh kita tempuh dlm al-munasakhat, yakni kita tempatkan tashih kedua pd posisi pertama, & tashih ketiga pd posisi kedua, dst. Dan hasilnya dinamakan al-jami'ah kedua, al-jami'ah ketiga, dst.

Utk menjelaskan hal ini perlu kiranya dikemukakan contoh ttg bentuk al-jami'ah yg lebih dr satu ini. Misalnya, seseorg wafat meninggalkan suami, sdr perempuan seibu, & paman kandung (sdr ayah). Kemudian suami wafat & meninggalkan anak perempuan, cucu perempuan keturunan anak lelaki, ayah, & ibu. Kemudian anak perempuan jg meninggal, & meninggalkan nenek, 2 sdr kandung perempuan, & 2 sdr leaki seibu. 

C. At-Takharuj min at-Tarikah

Yg dimaksud dgn at-takharuj min at-tarikah ialah pengunduran diri seorg ahli waris dr hak yg dimilikinya utk mendapatkan bagian (secara syar'i). Dlm hal ini dia hanya meminta imbalan berupa sejlh uang atau barang tertentu dr salah seorg ahli waris lainnya ataupun dr harta peninggalan yg ada. Hal ini dlm syariat Islam dibenarkan & diperbolehkan.

Syariat Islam jg memperbolehkan apabila salah seorg ahli waris menyatakan diri tdk akan mengambil hak warisnya, & bagian itu diberikan kpd ahli waris yg lain, atau siapa saja yg ditunjuknya. Kasus spt ini di kalangan ulama faraid dikenal dgn istilah "pengunduran diri" atau "menggugurkan diri dr hak warisnya".

Diriwayatkan bahwa Abdurrahman bin Auf r.a. adalah seorg sahabat yg mempunyai 4 org istri. Ketika ia wafat, salah seorg istrinya, Numadhir binti al-Asbagh, menyatakan bahwa dirinya hanya akan mengambil hak waris sekadar ¼ dr 1/8 yg menjadi haknya. Jlh yg diambilnya --sebagaimana disebutkan dlm riwayat-- ialah 100.000 dirham.

Tata Cara Pelaksanaannya

Apabila salah seorg ahli waris ada yg menyatakan mengundurkan diri, atau menyatakan hanya akan mengambil sebagian saja dr hak warisnya, maka ada dua cara yg dpt menjadi pilihannya. Pertama, ia menyatakannya kpd seluruh ahli waris yg ada, & cara kedua, ia hanya memberitahukannya kpd salah seorg dari ahli waris yg ditunjuknya & bersepakat bersama.

Cara pertama: kenalilah pokok masalahnya, kemudian keluarkanlah bagian ahli waris yg mengundurkan diri, shg seolah-olah ia tlh menerima bagiannya, & sisanya dibagikan kpd ahli waris yg ada. Maka jlh sisa bagian yg ada itulah pokok masalahnya.

Sbg contoh, seseorg wafat & meninggalkan ayah, anak perempuan, & istri. Kemudian sbg misal, pewaris meninggalkan sebuah rumah, & uang sebanyak Rp 42 juta. Kemudian istri menyatakan bahwa dirinya hanya akan mengambil rumah, & menggugurkan haknya utk menerima bagian dr harta yg berjlh Rp 42 juta itu. Dlm keadaan demikian, maka warisan harta tsb hanya dibagikan kpd anak perempuan & ayah. Lalu jlh bagian kedua ahli waris itulah yg menjadi pokok masalahnya. Rincian pembagiannya spt berikut:

Pokok masalahnya dr (24), kemudian kita hilangkan (ambil) hak istri, yakni 1/8 dari 24, berarti tiga (3) saham. Lalu sisanya (yakni 24 - 3 = 21) merupakan pokok masalah bg hak ayah & anak perempuan. Kemudian dr pokok masalah itu dibagikan utk hak ayah & anak perempuan. Maka, hasilnya spt berikut:
Nilai per bagian adalah 42.000.000 : 21 = 2.000.000
Bagian anak perempuan adalah 12 x 2.000.000 = 24.000.000
Bagian ayah                   9 x 2.000.000 = 18.000.000
            Total = 24.000.000 + 18.000.000 = 42.000.000

Cara kedua: apabila salah seorg ahli waris menyerahkan atau menggugurkan hakuya lalu memberikannya kpd salah seorg ahli waris lainnya, maka pembagiannya hanya dgn cara melimpahkan bagian hak ahli waris yg mengundurkan diri itu kpd bagian org yg diberi. Misalnya, seseorg wafat & meninggalkan seorg isteri, seorg anak perempuan, & 2 anak lelaki. Kemudian anak perempuan itu menggugurkan haknya & memberikannya kpd salah seorg dari sdr lelakinya, dgn imbalan sesuatu yg tlh disepakati oleh keduanya. Dgn demikian, warisan itu hanya dibagikan kpd istri & kedua anak lelaki, sedangkan bagian anak perempuan dilimpahkan kpd salah seorg sdr lelaki yg diberinya hak bagian. 

Maka, pokok masalahnya dr 8, & setelah ditashih menjadi 40. Istri mendapat (1/8) berarti (5) bagian, & bagian setiap anak lelaki (14) bagian, & sisanya --yakni 7 bagian-- adalah bagian anak perempuan. Kemudian, hak anak perempuan itu diberikan kpd salah seorg sdr lelakinya yg ia tunjuk sebelumnya.

X. HAK WARIS DZAWIL ARHAM

A. Definisi Dzawil Arham

Arham adalah btk jamak dr kata rahmun, yg asalnya dlm bahasa Arab berarti 'tpt pembentukan/menyimpan janin dlm perut ibu'. Kemudian dikembangkan menjadi 'kerabat', baik datangnya dr pihak ayah ataupun dr pihak ibu. Pengertian ini tentu saja disandarkan krn adanya rahim yg menyatukan asal mereka. Dgn demikian, lafazh rahim tsb umum digunakan dgn makna 'kerabat', baik dl bahasa Arab ataupun dlm istilah syariat Islam. Allah berfirman:

"... Dan bertakwalah kpd Allah yg dgn (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, & (peliharalah) hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga & mengawasi kamu. " (an-Nisa': 1)

"Maka apakah kiranya jika kamu berkuasa kamu akan membuat kerusakan di muka bumi & memutuskan hubungan kekeluargaan?" (Muhammad: 22)

Rasulullah saw. bersabda: "Barangsiapa yg berkehendak utk dilapangkan rezekinya & ditangguhkan ajalnya, maka hendaklah ia menyambung silaturrahmi (HR Bukhari, Muslim, & lainnya)

Adapun lafazh dzawil arham yg dimaksud dlm istilah fuqaha adalah kerabat pewaris yg tdk mempunyai bagian/hak waris yg tertentu, baik dlm Al-Qur'an ataupun Sunnah, & bukan pula termasuk dr para 'ashabah. Maksudnya, dzawil arham adalah mereka yg bkn termasuk ashhabul furudh & bukan pula 'ashabah. Jadi, dzawil arham adalah ahli waris yg mempunyai tali kekerabatan dgn pewaris, namun mereka tdk mewarisinya secara ashhabul furudh & tdk pula secara 'ashabah. Misalnya, bibi (sdr perempuan ayah atau ibu), paman (sdr lelaki ibu), keponakan lelaki dr sdr perempuan, cucu lelaki dr anak perempuan, dsb.

B. Pendapat Beberapa Imam tentang Dzawil Arham

Para imam mujtahid berbeda pendapat dlm masalah hak waris dzawil arham, sama halnya dgn perbedaan pendapat yg terjadi di kalangan para sahabat Rasulullah saw.. Dlm hal ini ada dua pendapat:

Pertama: golongan ini berpendapat bahwa dzawil arham atau para kerabat tdk berhak mendapat waris. Lebih jauh mereka mengatakan bahwa bila harta waris tdk ada ashhabul furudh atau 'ashabah yg mengambilnya, maka seketika itu dilimpahkan kpd baitulmal kaum muslim utk disalurkan demi kepentingan masyarakat Islam pd umumnya.

Dgg demikian, tdk dibenarkan jika harta tsb diberikan kpd dzawil arham. Di antara mereka yg berpendapat demikian ialah Zaid bin Tsabit r.a. & Ibnu Abbas r.a. dlm sebagian riwayat darinya, & jg merupakan pendapat 2 imam, yaitu Malik & Syafi'i rahimahumullah.

Kedua: golongan kedua ini berpendapat bahwa dzawil arham (kerabat) berhak mendapat waris, bila tdk ada ashhabul furudh, ataupun 'ashabah yg menerima harta pewaris. Lebih jauh golongan kedua ini mengatakan bahwa dzawil arham adalah lebih berhak utk menerima harta waris dibandingkan lainnya, sebab mereka memiliki kekerabatan dgn pewaris. Karena itu mereka lebih diutamakan utk menerima harta tsb drpd baitulmal. Pendapat ini merupakan jumhur ulama, di antaranya Umar bin Khathab, Ibnu Mas'ud, & Ali bin Abi Thalib. Jg merupakan pendapat Imam Abu Hanifah & Ahmad bin Hambal rahimahumullah.

Adapun dalil yg dijadikan landasan oleh Imam Malik & Syafi'i (golongan pertama) ialah:

1. Asal pemberian hak waris atau asal penerimaan hak waris adalah dgn adanya nash syar'i & qath'i dari Al-Qur'an / Sunnah. Dan dlm hal ini tdk ada satu pun nash yg pasti & kuat yg menyatakan wajibnya dzawil arham utk mendapat waris. Jadi, bila kita memberikan hak waris kpd mereka (dzawil arham) berarti kita memberikan hak waris tanpa dilandasi dalil pasti & kuat. Hal seperti ini menurut syariat Islam adalah batil.

2. Rasulullah saw. ketika ditanya ttg hak waris bibi --baik dr garis ayah maupun dr ibu-- beliau saw. menjawab: "Sesungguhnya Jibril tlh memberitahukan kepadaku bahwa dr keduanya tdk ada hak menerima waris sedikit pun."

3. Memang sangat jelas betapa dekatnya kekerabatan sdr perempuan ayah ataupun saudara perempuan ibu dibandingkan kerabat lainnya. Maka jika keduanya tdk berhak utk menerima harta waris, kerabat lain pun demikian. Sebab, tdk mungkin & tdk dibenarkan bila kita memberikan hak waris kpd kerabat lain, sedangkan bibi tdk mendapatkannya. Hal demikian dlm dunia fiqih dikenal dgn istilah tarjih bilaa murajjih yg berarti batil. Dgn dasar ini dpt dipetik pengertian bahwa krn Rasulullah saw. tdk memberikan hak waris kpd para bibi, maka tdk pula kpd kerabat yg lain.

4. Harta peninggalan, bila ternyata tdk ada ahli warisnya secara sah & benar --baik dr ashhabul furudh-nya ataupun para 'ashabahnya-- bila diserahkan ke baitulmal akan dpt mewujudkan kemaslahatan umum, sebab umat Islam akan ikut merasakan faedah & kegunaannya. Namun sebaliknya, bila diserahkan kpd kerabatnya, maka kegunaan & faedahnya akan sangat minim, & hanya kalangan mereka saja yg merasakannya. Padahal dlm kaidah ushul fiqih tlh ditegaskan bahwa kemaslahatan umum hrs lebih diutamakan drpd kemaslahatan pribadi. Atas dasar inilah maka baitulmal lebih diutamakan utk menyimpan harta waris yg tdk ada ashhabul furudh dan 'ashabahnya ketimbang para kerabat.

Adapun golongan kedua, yakni Imam Abu Hanifah & Imam Ahmad, menyatakan bahwa dzawil arham atau para kerabat berhak mendapatkan waris, mereka mendasari pendapatnya itu dengan Al-Qur'an, As-Sunnah, dan logika. Dalil Al-Qur'an yg dimaksud ialah:

"... Org-org yg mempunyai hub kerabat itu sebagiannya lebih berhak thd sesamanya (drpd yg bukan kerabat) di dlm Kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu." (al-Anfal: 75)

Makna yg mendasar dr dalil ini ialah bahwa Allah SWT tlh menyatakan atau bahkan menegaskan dlm Kitab-Nya bahwa para kerabat lebih berhak utk mendapatkan atau menerima hak waris drpd yg lain. Di sini, lafazh arham yg berarti kerabat adalah umum, termasuk ashhabul furudh, para ''ashabah, serta selain keduanya. Pendek kata, makna kata itu mencakup kerabat yg mempunyai hub rahim atau lebih umumnya hub darah.

Ayat tsb seolah-olah menyatakan bahwa yg disebut kerabat --siapa pun mereka, baik ashhabul furudh, para 'ashabah, atau selain dr keduanya-- merekalah yg lebih berhak utk menerima hak waris ketimbang yg bukan kerabat. Bila pewaris mempunyai kerabat & kebetulan ia meninggalkan harta waris, maka berikanlah harta waris itu kpd kerabatnya & jgnlah mendahulukan yg lain. Jadi, atas dasar inilah maka para kerabat pewaris lebih berhak utk menerima hak waris ketimbang baitulmal.

Hal ini jg berdasarkan firman-Nya yg lain: "Bgi lelaki ada hak bagian dr harta peninggalan ibu-bapak & kerabatnya, & bg wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak & kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yg tlh ditetapkan." (an-Nisa': 7)

Melalui ayat ini Allah SWT menyatakan bahwa kaum lelaki & wanita mempunyai hak utk menerima warisan yg ditinggalkan kerabatnya, baik sedikit ataupun banyak. Spt yg disepakati oleh jumhur ulama bahwa yg dimaksud dgn dzawil arham adalah para kerabat. Dgn demikian, mereka (dzawil arham) berhak utk menerima warisan.

Kemudian sebagaimana dinyatakan oleh mayoritas ulama bahwa ayat di atas me-mansukh (menghapus) kebiasaan pada awal munculnya Islam, pada masa itu kaum muslimin saling mewarisi disebabkan menolong & hijrah. Dgn turunnya ayat ini, maka yg dpt saling mewarisi hanyalah antara sesama kerabat (dzawil arham).

Oleh krn itu, para kerabatlah yg paling berhak utk menerima harta peninggalan seorg pewaris.

Adapun dalil dr Sunnah Nabawiyah adalah spt yg diberitakan dlm sebuah riwayat masyhur, dlm riwayat ini dikisahkan. Ketika Tsabit bin ad-Dahjah meninggal dunia, maka Rasulullah saw. bertanya kepada Qais bin Ashim, 

"Apakah engkau mengetahui nasab org ini?" Qais menjawab, "Yg kami ketahui org itu dikenal sbg asing nasabnya, & kami tdk mengetahui kerabatnya, kecuali hanya anak lelaki dr sdr perempuannya, yaitu Abu Lubabah bin Abdul Mundir. Kemudian Rasul pun memberikan harta warisan peninggalan Tsabit kpd Abu Lubabah bin Abdul Mundzir.

Keponakan lelaki dr anak sdr perempuan tdk lain hanyalah merupakan kerabat, yg bukan dr ashhabul furudh & bukan pula termasuk 'ashabah. Dgn pemberian Rasulullah saw. akan hak waris kpd dzawil arham menunjukkan dgn tegas & pasti bahwa para kerabat berhak menerima harta waris bila ternyata pewaris tdk mempunyai ashhabul furudh yg berhak utk menerimanya atau para 'ashabah.

Dlm suatu atsar diriwayatkan dr Umar bin Khathab r.a. bahwa suatu ketika Abu Ubaidah bin Jarrah mengajukan persoalan kpd Umar. Abu Ubaidah menceritakan bahwa Sahal bin Hunaif telah meninggal kr terkena anak panah yg dilepaskan seseorg. Sedangkan Sahal tdk mempunyai kerabat kecuali hanya paman, yakni sdr lelaki ibunya.

Umar menanggapi masalah itu & memerintahkan kpd Abu Ubaidah utk memberikan harta peninggalan Sahal kpd pamannya. Krn sesungguhnya aku tlh mendengar bahwa Rasulullah saw. bersabda:

"(Sdr lelaki ibu) berhak menerima waris bg mayit yg tdk mempunyai keturunan atau kerabat yg berhak utuk menerimanya."

Atsar ini --yg di dlmnya Umar al-Faruq memberitakan sabda Rasulullah saw.--- merupakan dalil yg kuat bahwa kerabat lebih berhak menerima harta waris peninggalan pewaris ketimbang baitulmal. Kalaulah baitulmal lebih berhak utk menampung harta peninggalan pewaris yg tdk mempunyai ahli waris dr ashhabul furudh & 'ashabah-nya, maka Umar bin Khathab pasti tdk akan memerintahkan kpd Abu Ubaidah Ibnul Jarrah r.a. utk memberikan kpd paman Sahal tsb. Sebab, Umar bin Khathab r.a adalah seorg khalifah Islam yg dikenal sangat mengutamakan kepentingan umum drpd kepentingan pribadi. Dan hal ini terbukti spt yg banyak dikisahkan dlm kitab-kitab tarikh.

Adapun dalil logikanya spt berikut: sesungguhnya para kerabat jauh lebih berhak utk menerima harta warisan drpd baitulmal. Alasannya, krn ikatan antara baitulmal & pewaris hanya dr satu arah, yaitu ikatan Islam --krn pewaris seorg muslim. Berbeda halnya dgn seseorg yg memiliki hub kekerabatan dgn pewaris, dlm hal ini ia mempunyai 2 ikatan: ikatan Islam & ikatan rahim.

Oleh sebab itu, ikatan dr 2 arah sudah barang tentu akan lebih kuat dibandingkan ikatan 1 arah. Permasalahan ini sama spt dlm kasus adanya sdr kandung lelaki dgn sdr lelaki seayah dlm suatu keadaan pembagian harta waris, yg dlm hal ini seluruh harta waris menjadi hak sdr kandung lelaki. Sebab, ikatannya dr 2 arah, dr ayah & dr ibu, sedangkan sdr seayah hanya dr ayah.

Di samping itu, kelompok kedua (jumhur ulama) ini menyanggah dalil yg dikemukakan oleh Imam Malik & Imam Syafi'i bahwa hadits itu kemungkinannya ada sbl turunnya ayat di atas. Atau, mungkin jg bahwa bibi (baik dr ayah / ibu) tdk berhak mendpt waris ketika berbarengan dgn ashhabul furudh atau para 'ashabah.

Jadi, yg jelas --jika melihat konteks hadits yg pernah dikemukakan-- jawaban Rasulullah saw. ttg hak waris bibi ketika itu disebabkan ada ashhabul furudh atau ada 'ashabah-nya. Inilah usaha utk menyatukan 2 hadits yg sepintas bertentangan.

Setelah membandingkan kedua pendapat itu, kita dpt menyimpulkan bahwa pendapat jumhur ulama (kelompok kedua) lebih rajih (kuat & akurat), krn memang merupakan pendapat mayoritas sahabat, tabi'in, & imam mujtahidin. Di samping dalil yg mereka kemukakan lebih kuat & akurat, jg tampak lebih adil apalagi jika dihubungkan dgn kondisi kehidupan dewasa ini.

Sbg contoh, kelompok pertama berpendapat lebih mengutamakan baitulmal ketimbang kerabat, sementara di sisi lain mereka mensyaratkan keberadaan baitulmal dgn persyaratan khusus. Di antaranya, baitulmal hrs terjamin pengelolaannya, adil, & amanah; adil dlm memberi kpd setiap yg berhak, & tepat guna dlm menyalurkan harta baitulmal.

Maka muncul pertanyaan, dimanakah adanya baitulmal yg demikian, khususnya pd masa kita sekrg ini. Tdk ada jawaban lain utk pertanyaan spt itu kecuali: "tlh lama tiada". Terlebih lg pd masa kita sekarang ini, ketika musuh-musuh Islam berhasil memutus kelangsungan hidup khilafah Islam dgn memporakporandakan barisan, persatuan & kesatuan muslimin, kemudian membagi-baginya menjadi negeri & wilayah yg tdk memiliki kekuatan.

Sungguh tepat apa yg digambarkan seorg penyair dlm sebuah bait syairnya: "Setiap jamaah di kalangan kita mempunyai iman, namun kesemuanya tdk mempunyai imam."

Melihat kenyataan demikian, para ulama dr mazhab Maliki & mazhab Syafi'i mutakhir memberikan fatwa dgn mendahulukan para kerabat ketimbang baitulmal, khususnya setelah abad ketiga Hijriah, ketika pengelolaan baitulmal tdk lg teratur shg terjadi penyalahgunaan. Dgn demikian, dpt kita katakan bahwa kedua kelompok ulama tsb pd akhirnya bersepakat utk lebih mengutamakan pemberian harta waris kpd kerabat ketimbang baitulmal. Hal ini dpt terlihat tentunya dgn melihat & mempertimbangkan kemaslahatan yg ada, dr mulai akhir abad ke-3 Hijriah hgga masa kita dewasa ini.

C. Cara Pembagian Waris Para Kerabat

Di antara fuqaha tjdi perbedaan pdpat mengenai tata cara memberikan hak waris kpd para kerabat, & dlm hal ini terbg menjadi 3 kelompok pendapat.

1. Menurut Ahlur-Rahmi
Mengenai cara pembagian hak waris para kerabat, ahlur-rahmi menyatakan bahwa semua kerabat berhak mendpt waris secara rata, tanpa membedakan jauh-dekatnya kekerabatan, & tanpa membeda-bedakan antara lelaki dgn perempuan.

Misalnya, seseorg wafat & meninggalkan seorg cucu perempuan keturunan anak perempuan, seorg keponakan perempuan dri sdr perempuan, bibi (sdr perempuan ayah), bibi (sdr perempuan ibu), & keponakan lelaki keturunan sdr lelaki seibu. Maka dlm hal ini mereka mendptkan bagian waris secara rata, tanpa melebihkan atau mengurangi salah seorg dr ahli waris yg ada.

Mazhab ini dikenal dgn sebutan ahlur-rahmi disebabkan org-org yg menganut pendpt ini tdk mau membedakan antara satu ahli waris dgn ahli waris yg lain dlm hal pembagian, mereka jga tdk menganggap kuat serta lemahnya kekerabatan seseorg. Yg menjadi landasan mereka ialah bahwa seluruh ahli waris menyatu haknya krn adanya ikatan kekerabatan.

Mazhab ini tdk masyhur, bahkan dhaif & tertolak. Karenanya tdk ada satu pun dr ulama atau para imam mujtahid yg mengakuinya apalagi mengikuti pendpt ini dgn alasan tlh sangat nyata bertentangan dgn kaidah syar'iyah yg masyhur dlm disiplin ilmu mawarits.

2. Menurut Ahlut-Tanzil

Golongan ini disbt ahlut-tanzil dikrnkan mereka mendudukkan keturunan ahli waris pd kedudukan pokok (induk) ahli waris asalnya. Mereka tdk memperhitungkan ahli waris yg ada (yg masih hidup), tetapi melihat pd yg lebih dekat dr ashhabul furudh & para 'ashabahnya. Dgn demikian, mereka akan membagikan hak ahli waris yg ada sesuai dgn bagian ahli waris yg lebih dekat, yakni pokoknya. Inilah pendpt mazhab Imam Ahmad bin Hambal, jg merupakan pendpt para ulama mutakhir dr kalangan Maliki & Syafi'i.

Utk memperjelas pemahaman ttg mazhab ini perlu saya kemukakan contoh-contoh spt berikut:

Bila seseorg wafat & meninggalkan cucu perempuan keturunan anak perempuan, keponakan lelaki keturunan sdr kandung perempuan, & keponakan perempuan keturunan sdr lelaki seayah. Maka keadaan ini dpt dikategorikan sama dgn meninggalkan anak perempuan, sdr kandung perempuan, & sdr lelaki seayah. Oleh krn itu, pembagiannya spt berikut: anak perempuan mendapat (1/2) bagian, sdr kandung perempuan mendapat (1/2) bagian, sedangkan sdr lelaki seayah tdk mendpt bagian (mahjub) disebabkan sdr kandung perempuan di sini sbg 'ashabah, krn itu ia mendptkan sisanya. Inilah gambarannya:

Anak kandung pr. 1/2, Sdr. kandung pr. 1/2, Sdr. lelaki seayah mahjub.

Seseorg wafat & meninggalkan keponakan perempuan keturunan sdr kandung perempuan, keponakan perempuan keturunan sdr perempuan seayah, keponakan lelaki keturunan sdr perempuan seibu, & sepupu perempuan keturunan paman kandung (sdr lelaki seayah). Maka pembagiannya spt berikut: keponakan perempuan keturunan sdr kandung perempuan mendapatkan (1/2) bagian, keponakan perempuan keturunan dr sdr perempuan seayah mendapat (1/6) sbg penyempurna (2/3), keponakan lelaki keturunan sdr perempuan seibu mendapatkan (1/6) bagian secara fardh, & sepupu perempuan anak dr paman kandung jg mendapatkan (1/6) bagian sbg 'ashabah. Hal demikian dikarenakan sama saja dgn pewaris meninggalkan sdr kandung perempuan, sdr perempuan seayah, sdr perempuan seibu, & paman kandung. Inilah gambarnya:

Sdr. kand. Pr. 3/6, sdr. pr. seayah 1/6, sdr. pr. 1/6, seibu paman kand. 1/6
Begitulah cara pembagiannya, yakni dgn melihat kpd yg lebih dekat derajat kekerabatannya kpd pewaris.

Adapun yg dijadikan dalil oleh mazhab ahlut-tanzil ini ialah riwayat yg marfu' (sampai sanadnya) kpd Rasulullah saw.. Ketika beliau memberi hak waris kpd seorg bibi (sdr perempuan ayah) & bibi (sdr perempuan ibu) kebetulan saat itu tdk ada ahli waris lainnya-- maka beliau memberi bibi (dr pihak ayah) dgn (2/3) bagian, & sepertiga lg diberikannya kpd bibi (dr pihak ibu).

Selain itu, jg berlandaskan fatwa Ibnu Mas'ud r.a. ketika ia menerima pengaduan ttg pembagian waris seseorg yg wafat & meninggalkan cucu perempuan keturunan anak wanita, & keponakan perempuan keturunan sdr kandung perempuan. Maka Ibnu Mas'ud memberikan 1/2 bagian utk cucu perempuan & 1/2 bagian lainnya utk keponakan perempuan. Lebih jauh mazhab ini menyatakan bahwa hadits Rasulullah saw. & keputusan yg dilakukan Ibnu Mas'ud menunjukkan betapa kuatnya pendpt mereka.

Adapun dalih org-org yg memperkuat mazhab kedua ini, yg tampak sangat logis, adalah bahwa memberikan hak waris kpd dzawil arham tdk dibenarkan kecuali dgn berlandaskan pd nash-nash umum --yg justru tdk memberikan rincian mengenai besarnya bagian mereka masing-masing & tdk ada pentarjihan secara jelas. Oleh krn itu, dgn mengembalikan kpd pokoknya --krn memang lebih mendekatkan posisinya kpd pewaris-- jauh lebih utama & bahkan lebih berhak. 

Sebab, rincian besarnya bagian ashhabul furudh & para 'ashabah tlh dijelaskan. Maka, sekali lg ditegaskan bahwa tdk ada jalan lain utk mengenali & menuntaskan masalah ini kecuali dgn mengembalikan atau menisbatkannya kpd pokok ahli waris yg lebih dekat kekerabatannya kpd pewaris.

3. Menurut Ahlul Qarabah
Adapun mazhab ke-3 menyatakan bahwa hak waris para dzawil arham ditentukan dgn melihat derajat kekerabatan mereka kpd pewaris. Hal ini, menurut mereka, dilakukan dgn mengqiyaskannya pd hak para 'ashabah, berarti yg paling berhak di antara mereka (para 'ashabah) adalah yg paling dekat kpd pewaris dr segi dekat & kuatnya kekerabatan.

Sebagaimana tlh diungkapkan, dlm hal melaksanakan pembagian waris utk dzawil arham mazhab ini membaginya secara kelompok. Dlm prakteknya sama spt membagi hak waris para 'ashabah, yaitu melihat siapa yg paling dekat hub kekerabatannya dgn pewaris, kemudian barulah yg lebih kuat di antara kerabat yg ada. Selain itu, pelaksanaannya tetap mengikuti kaidah umum pembagian waris: bagian lelaki adalah 2 kali bagian wanita.

Mazhab ini merupakan pendpt Ali bin Abi Thalib r.a. & diikuti oleh para ulama mazhab Hanafi.

Di samping itu, mazhab ke-3 ini tlh mengelompokkan & membagi dzawil arham menjadi 4 golongan, kemudian menjadikan masing-masing golongan mempunyai cabang & keadaannya. Lebih jauh akan dijelaskan hak masing-masing golongan & cabang tsb akan hak warisnya. Ke-4 golongan tsb adalah:

Org-org (ahli waris) yg bernisbat kpd pewaris.
Org-org yg dinisbati kekerabatan oleh pewaris.
Org-org yg bernisbat kpd kedua org tua pewaris.
Org-org yg bernisbat kpd kedua kakek pewaris atau kedua nenek pewaris.

Yg bernisbat kpd pewaris sbg berikut:
Cucu lelaki keturunan anak perempuan, dst, baik lelaki ataupun perempuan.
Buyut lelaki dr keturunan cucu perempuan & keturunan anak lelaki, dst, baik lelaki ataupun perempuan.

Yg dinisbati oleh pewaris:
Kakek yg bukan sahih, dst seperti ayah dr ibu, ayah dr ayahnya ibu (kakek dr ibu).

Nenek yg bukan sahih, dst spt ibu dr ayahnya ibu, ibu dr ibu ayahnya ibu.

Yg bernisbat kpd kedua org tua pewaris:
Keturunan sdr kandung perempuan, atau yg seayah, atau yg seibu, baik keturunan lelaki ataupun perempuan.
Keturunan perempuan dr sdr kandung lelaki, atau seayah, seibu, dst.
Keturunan dr sdr lelaki seibu dst.

Yg bernisbat kpd kedua kakek atau nenek dr pihak ayah ataupun ibu:
Bibi (sdr perempuan ayah) pewaris, baik bibi kandung, seayah, atau seibu. Kemudian paman (sdr lelaki ibu) pewaris, & bibi (sdr perempuan ibu), & paman (sdr ayah) ibu.

Keturunan dr bibi (sdr perempuan ayah), keturunan dr pamannya (sdr lelaki ibu), keturunan bibinya (sdr perempuan ibu), keturunan paman (sdr lelaki ayah) yg seibu, dst.

Bibi dr ayah pewaris, baik yg kandung, seayah, ataupun seibu. Jg semua pamannya & bibinya (paman & bibi dr ayah). Jg pamannya (sdr ayah) yg seibu (mencakup semua paman & bibi dr ibu, baik yg kandung maupun yg seayah).

Seluruh keturunan kelompok yg disebutkan itu dst, misalnya keturunan lelaki & perempuan dr bibi sang ayah.

Paman kakak yg seibu, & jg paman nenek. Kemudian paman & bibi --baik dr ayah maupun ibu-- dr kakek & nenek.

Seluruh keturunan kelompok yg disebutkan di atas (Butir e) dst.

Itulah keenam kelompok yang bernisbat kepada kedua kakek & kedua nenek pewaris.

Perbedaan antara Ahlut-tanzil dgn Ahlul Qarabah

Dari uraian-uraian sebelumnya, ternyata kita menemukan bbrp perbedaan yg jelas antara mazhab ahlut-tanzil dgn ahlul qarabah:

Ahlut-tanzil tdk menyusun secara berurutan kelompok per kelompok, & tdk pula mendahulukan antara satu dr yg lain. Sedangkan ahlul qarabah menyusun secara berurutan & mendahulukan satu dr yg lain sbg analogi dr 'ashabah bi nafsihi..

Dasar yg dianggap oleh ahlut-tanzil dlm mendahulukan satu dr yg lain adalah "dekatnya keturunan" dgn sang ahli waris shahibul fardh atau 'ashabah. Sedangkan oleh ahlul qarabah yg dijadikan anggapan ialah "dekatnya dgn kekerabatan", & bagian anak lelaki dua kali lipat bagian kaum wanita sebagaimana yg berlaku pula dlm kalangan ahlul 'ashabah.

Cara Pembagian Waris Menurut Ahlul Qarabah

Telah dikemukakan bahwa ahlul qarabah ini mengelompokkan & memberikan urutan --dlm pembagian hak waris-- dgn mengqiyas pd jalur 'ashabah. Dgn demikian, menurut ahlul qarabah, yg pertama kali berhak menerima waris adalah keturunan pewaris (anak, cucu, dst). Bila mereka tdk ada, maka pokoknya: ayah, kakek, dst. Jika tdk ada juga, maka barulah keturunan sdr lelaki (keponakan). Bila mereka tdk ada, maka barulah keturunan paman (dr pihak ayah & ibu). Jika tdk ada, maka barulah keturunan mereka yg sederajat dgn mereka, spt anak perempuan dr paman kandung atau seayah. Dgn demikian, berdasarkan urutan tsb dpt disimpulkan bahwa kelompok ahli waris yg lebih awal disebutkan dpt menggugurkan kelompok berikutnya.

D. Syarat-syarat Pemberian Hak Waris bagi Dzawil Arham

Tdk ada shahibul fardh. Sebab, jika ada shahibul fardh, mereka tdk sekadar mengambil bagiannya, tetapi sisanya juga akan mereka ambil krn merupakan hak mereka secara radd. Sedangkan kita ketahui bahwa kedudukan ahli waris secara ar-radd dlm penerimaan waris lbh didahulukan dibandingkan dzawil arham.

Tdk ada penta'shib ('ashabah). Sebab 'ashabah akan mengambil seluruh hak waris yg ada, bila ternyata tdk ada shahibul fardh. Dan bila ada shahibul fardh, maka para 'ashabah akan menerima sisa harta waris yg ada, setelah diambil hak para shahibul fardh.

Namun, apabila shahibul fardh hanya tdr dr suami / istri saja, maka ia akan menerima hak warisnya secara fardh, & sisanya diberikan kpd dzawil arham. Sbb kedudukan hak suami / istri secara radd itu sesudah kedudukan dzawil arham. Dgn demikian, sisa harta waris akan diberikan kpd dzawil arham.

Beberapa Catatan Penting:
Apabila dzawil arham (baik lelaki maupun perempuan) seorg diri menjadi ahli waris, maka ia akan menerima seluruh harta waris. Sedangkan jika dia berbarengan dgn salah satu dr suami / istri, maka ia akan menerima sisanya. Dan bila bersamaaan dgn ahli waris lain, maka pembagiannya sbg berikut:

Mengutamakan dekatnya kekerabatan. Misalnya, pewaris meninggalkan ahli waris cucu perempuan dr keturunan anak perempuan, dgn anak cucu perempuan dr keturunan anak perempuan, maka yg didahulukan adalah cucu perempuan dr anak perempuan. Begitu seterusnya.

Apabila ada kesamaan pd kedekatan derajat kekerabatan, maka yg lebih berhak utk diutamakan adalah yg paling dekat dgn pewaris lewat shahibul fardh / 'ashabah. Misalnya, seseorg wafat & meninggalkan cucu perempuan dr keturunan anak lelaki, & cucu lelaki dr keturunan anak perempuan, maka yg lebih didahulukan adalah cucu perempuan dr keturunan anak lelaki.

Dlm contoh ini, tampak ada kesamaan derajat di antara kedua ahli waris, keduanya memiliki hub kekerabatan dgn pewaris sama-sama sbg cucu. Hanya saja, cucu perempuan keturunan anak lelaki bernasab kpd pewaris lewat ahli waris, sedangkan cucu lelaki dr keturunan anak perempuan melalui dzawil arham.

Apabila segi derajat & kedekatannya kpd pewaris sama, maka haruslah mengutamakan mana yg lebih kuat kedekatan kekerabatannya. Misalnya, seseorg wafat & meninggalkan anak perempuan dr sdr kandung lelaki (yakni keponakan kandung) dgn anak perempuan dr sdr lelaki seayah (keponakan bukan kandung), maka dlm keadaan spt ini kita hrs mengutamakan keponakan kandung, & berarti seluruh harta waris menjadi haknya. Yg demikian itu disebabkan keponakan kandung lbh kuat kekerabatannya. Begitulah seterusnya.

Apabila dlm suatu keadaan terjadi persamaan, maka pembagiannya dilakukan secara merata. Artinya, semua ahli waris dr dzawil arham berhak menerima bagian. Misalnya, seseorg wafat & meninggalkan seorg anak perempuan dr anak paman kandung, seorg anak perempuan dr anak paman yg lain (kandung), & seorg anak perempuan dr anak paman kandung yg lain. Atau dgn redaksi lain, org yg wafat ini meninggalkan 3 putri keturunan anak paman kandung. Maka harta warisnya dibg secara merata di antara mereka, krn ketiganya memiliki derajat yg sama dari segi kekerabatan.

Catatan lain
Di antara persoalan yg perlu dikemukakan di sini ialah bahwa dlm pemberian hak waris thd para dzawil arham , bagian lelaki dua kali lbh besar bagian perempuan, spt halnya dlm pembagian para 'ashabah, sekalipun dzawil arham itu keturunan sdr lelaki atau sdr perempuan seibu.

Penutup
Itulah sekelumit mengenai hak waris para dzawil arham menurut mazhab ahlul qarabah yg merupakan mazhab imam Ali bin Abi Thalib r.a. & para ulama mazhab Hanafi. Pendapat ini banyak diterapkan di sebagian negara Arab & negara Islam lainnya.

Sebenamya, di kalangan ulama mazhab ini banyak dijumpai perbedaan tt cara pembagian masing-masing kelompok tadi, terutama antara Imam Abi Yusuf & Imam Muhammad (keduanya murid & teman dekat Abu Hanifah, penj.). Namun, kita tdk mengemukakannya di sini sebab akan bertele-tele & menjenuhkan. Oleh krnnya, bg yg menghendaki pengetahuan lebih luas dlm masalah ini dpt merujuknya pd kitab-kitab fiqih. Selain itu, pd prinsipnya yg banyak diamalkan adalah pandangan mazhab ahlut-tanzil sbg mazhab Imam Ahmad, yg kemudian dianut oleh ulama muta'akhirin mazhab Maliki & Syafi'i ---krn dr segi pengamalannya memang lebih mudah.

XI. HAK WARIS BANCI DAN WANITA HAMIL

A. Definisi Banci

Pengertian al-khuntsa (banci) dlm bahasa Arab diambil dr kata khanatsa berarti 'lunak' / 'melunak'. Misalnya, khanatsa wa takhannatsa, yg berarti apabila ucapan / cara jalan seorg lelaki menyerupai wanita: lembut & melenggak-lenggok. Krnnya dlm hadits sahih dikisahkan bahwa Rasulullah saw. bersabda:
"Allah SWT melaknat lelaki yg menyerupai wanita & wanita yg menyerupai lelaki."

Adapun makna khanatsa menurut para fuqaha adalah org yg mempunyai alat kelamin lelaki & kelamin wanita (hermaphrodit), atau bahkan tdk mempunyai alat kelamin sama sekali. Keadaan yg kedua ini menurut para fuqaha dinamakan khuntsa musykil, artinya tdk ada kejelasan. Sebab, setiap insan sehrsnya mempunyai alat kelamin yg jelas, bila tdk berkelamin lelaki berarti berkelamin perempuan.

Kejelasan jenis kelamin seseorg akan mempertegas status hukumnya sehingga ia berhak menerima harta waris sesuai bagiannya.

Oleh krn itu, adanya dua jenis kelamin pd seseorg --atau bahkan sama sekali tdk ada-- -disbt sbg musykil. Keadaan ini membingungkan krn tdk ada kejelasan, kendatipun dlm keadaan tertentu kemusykilan tsb dpt diatasi, misalnya dgn mencari tahu dr mana ia membuang "air kecil". Bila urinenya keluar dr penis, maka ia divonis sbg lelaki & mendapatkan hak waris sebagaimana kaum lelaki. Sedangkan jika ia mengeluarkan urine dr vagina, ia divonis sbg wanita & memperoleh hak waris sbg kaum wanita. 

Namun, bila ia mengeluarkan urine dr kedua alat kelaminnya (penis & vagina) secara berbarengan, maka inilah yg dinyatakan sbg khuntsa munsykil. Dan ia akan ttap musykil hgga dtg masa akil baligh.

Di samping melalui cara tsb, dpt jg dilakukan dgn cara mengamati pertumbuhan badannya, atau mengenali tanda-tanda khusus yg lazim sbg pembeda antara lelaki dgn perempuan. Misalnya, bagaimana cara ia bermimpi dewasa (maksudnya mimpi dgn mengeluarkan air mani, penj.), apakah ia tumbuh kumis, apakah tumbuh payudaranya, apakah ia haid atau hamil, dsb. Bila tanda-tanda tsb tetap tdk tampak, maka ia divonis sbg khuntsa musykil.

Dikisahkan bahwa Amir bin adz-Dzarb dikenal sbg seorg yg bijak pd masa jahiliah. Suatu ketika ia dikunjungi kaumnya yg mengadukan suatu peristiwa, bahwa ada seorg wanita melahirkan anak dgn dua jenis kelamin. Amir kemudian memvonisnya sbg lelaki & perempuan.

Mendengar jawaban yg kurang memuaskan itu org-org Arab meninggalkannya, & tdk menerima vonis tsb. Amir pun menjadi gelisah & tdk tidur sepanjang mlm krn memikirkannya. Melihat sang majikan gelisah, budak wanita yg dimiliki Amir & dikenal sangat cerdik menanyakan sebab-sebab yg menggelisahkan majikannya. Akhirnya Amir memberitahukan persoalan tsb kpd budaknya, & budak wanita itu berkata: "Cabutlah keputusan tadi, & vonislah dgn cara melihat dr mana keluar air seninya."

Amir merasa puas dgn gagasan tsb. Maka dgn segera ia menemui kaumnya utk mengganti vonis yg tlh dijatuhkannya. Ia berkata: "Wahai kaumku, lihatlah jalan keluarnya air seni. Bila keluar dr penis, maka ia sbg lelaki; tetapi bila keluar dr vagina, ia dinyatakan sbg perempuan." Ternyata vonis ini diterima secara aklamasi.

Ketika Islam datang, dikukuhkanlah vonis tsb. Diriwayatkan dr Ibnu Abbas r.a. bahwa Rasulullah saw. ketika ditanya ttg hak waris seseorg yang dlm keadaan demikian, maka beliau menjawab dgn sabdanya: "Lihatlah dr tempat keluarnya air seni."

B. Perbedaan Ulama Mengenai Hak Waris Banci

Ada 3 pendapat yg masyhur di kalangan ulama mengenai pemberian hak waris kpd banci musykil ini:

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa hak waris banci adalah yg paling (lebih) sedikit bagiannya di antara keadaannya sbg lelaki / wanita. Dan ini merupakan salah satu pendapat Imam Syafi'i serta pendapat mayoritas sahabat.

Mazhab Maliki berpendapat, pemberian hak waris kpd para banci hendaklah tengah-tengah di antara kedua bagiannya. Maksudnya, mula-mula permasalahannya dibuat dlm dua keadaan, kemudian disatukan & dibg menjadi dua, maka hasilnya menjadi hak/bagian banci.

Mazhab Syafi'i berpendapat, bagian setiap ahli waris & banci diberikan dlm jlh yg paling sedikit. Krn pembagian spt ini lebih meyakinkan bg tiap-tiap ahli waris. Sedangkan sisanya (dr harta waris yg ada) utk sementara tdk dibagikan kpd masing-masing ahli waris hgg tlh nyata keadaan yg semestinya. Inilah pendapat yg dianggap paling rajih (kuat) di kalangan mazhab Syafi'i.

C. Hukum Banci dan Cara Pembagian Warisnya

Utk banci --menurut pendapat yg paling rajih-- hak waris yg diberikan kpdnya hendaklah yg paling sedikit di antara 2 keadaannya --keadaan bila ia sbg lelaki & sbg wanita. Kemudian utk sementara sisa harta waris yg menjadi haknya dibekukan sampai statusnya menjadi jelas, atau sampai ada kesepakatan tertentu di antara ahli waris, atau sampai banci itu meninggal hgg bagiannya berpindah kpd ahli warisnya.

Makna pemberian hak banci dgn bagian paling sedikit menurut kalangan fuqaha mawarits mu'amalah bil adhar-- yaitu jika banci dinilai sbg wanita bagiannya lebih sedikit, maka hak waris yg diberikan kpdya adalah hak waris wanita; & bila dinilai sbg lelaki & bagiannya ternyata lebih sedikit, maka divonis sbg lelaki. Bahkan, bila ternyata dlm keadaan di antara kedua status hrs ditiadakan haknya, maka diputuskan bahwa banci tdk mendapatkan hak waris.

Bahkan dlm mazhab Imam Syafi'i, bila dlm suatu keadaan salah seorg dr ahli waris gugur haknya dikrnkan adanya banci dlm salah satu dr 2 status (yakni sbg lelaki / wanita), maka gugurlah hak warisnya.

Beberapa Contoh Amaliah Hak Waris Banci

1. Seseorg wafat & meninggalkan seorg anak lelaki, seorg anak perempuan, & seorg anak banci. Bila anak banci ini dianggap sbg anak lelaki, maka pokok masalahnya dari (5), sedangkan bila dianggap sbg wanita maka pokok masalahnya dari (4). Kemudian kita menyatukan (al-jami'ah) antara dua masalah, spt dlm masalah al-munasakhat. Bagian anak lelaki adalah (8), sedangkan bagian anak perempuan (4), & bagian anak banci (5). Sisa harta waris yaitu (3) kita bekukan utk sementara hingga keadaannya secara nyata tlh terbukti.

2. Seseorg wafat meninggalkan seorg suami, ibu, & sdr lelaki banci. Pokok masalahnya dari (6) bila banci itu dikategorikan sbg wanita, kemudian di-'aul-kan menjadi (8). Sedangkan bila sang banci dianggap sbg lelaki, maka pokok masalahnya dari (6) tanpa hrs di- 'aul-kan. Dan al-jami'ah (penyatuan) dr keduanya, menjadilah pokok masalahnya (24).

Sedangkan pembagiannya spt berikut: suami (9) bagian, ibu (6) bagian, sdr lelaki banci (3) bagian, & sisanya kita bekukan. 

3. Seseorg wafat & meninggalkan suami, sdr kandung perempuan, & sdr lelaki seayah banci. Maka pembagiannya spt berikut:

Bila banci ini dikategorikan sbg laki-laki, maka pokok masalahnya (2), sedangkan bila dikategorikan sbg perempuan maka pokok masalahnya dari (7), & penyatuan dr keduanya menjadi (14).

Bagian suami (6), sdr kandung perempuan (6) bagian, sedangkan yg banci tdk diberikan haknya. Adapun sisanya, yakni (2) bagian dibekukan.

D. Definisi Hamil

Al-hamlu (hamil) dlm bahasa Arab adalah btk mashdar (infinitif) dr kata hamalat. Dikatakan: "al-mar'atu haamil ma haamilatun idsaa kaanat hublaa" (wanita itu hamil apabila ia sdg mengandung janin).

Allah berfirman dlm Al-Qur'an:

"Kami perintahkan kpd manusia supaya berbuat baik kpd dua org ibu-bapaknya, ibunya mengandungnya dgn susah payah, & melahirkannya dgn susah payah (pula) ..." (al-Ahqaf: 15)

Sedangkan menurut istilah fuqaha, yaitu janin yg dikandung dlm perut ibunya, baik lelaki maupun perempuan.

Dlm masalah hamil ini ada bbrp hukum yg berkaitan dgn hak waris, & pd kesempatan ini hanya akan diutarakan secara global. Hanya kpd Allah kita memohon pertolongan.

Pd pembahasan sebelumnya --ttg persyaratan hak waris/mewarisi-- tlh dikemukakan bahwa salah satu syarat yg hrs terpenuhi oleh ahli waris adalah keberadaannya (hidup) ketika pewaris wafat. Dgn demikian, bg janin yg masih di dlm kandungan ibunya blm dpt ditentukan hak waris yg diterimanya, krn blm dpt diketahui secara pasti keadaannya, apakah bayi tsb akan lahir selamat / tdk, lelaki / perempuan, & satu atau kembar. Setelah bayi tsb lahir dlm keadaan hidup, maka kita nyatakan bahwa ahli waris dlm keadaan hidup pd saat pewaris wafat; demikian jg jika ia lahir dlm keadaan mati, maka kita nyatakan bahwa ahli waris tdk ada ketika pewaris wafat.

Secara ringkas dpt dikatakan, selama janin yg dikandung blm dpt diketahui dgn pasti keadaannya, maka mustahil bg kita utk menentukan jlh bagian waris yg hrs diterimanya. Krn itu, utk mengetahui secara pasti kita hrs menunggu setelah bayi itu lahir.

Namun demikian, tdk tertutup kemungkinan kita dihadapkan pd keadaan darurat --menyangkut kemaslahatan sebagian ahli waris-- yg mengharuskan kita utk segera membagi harta warisan dlm bentuk awal. Setelah itu, barulah kita bagikan kpd masing-masing ahli waris secara lengkap setelah kelahiran bayi. Berkaitan dgn hal ini, para pakar faraid menjelaskan hukum-hukum khusus secara rinci dgn menyertakan berbagai pertimbangan demi menjaga kemaslahatan ahli waris yg ada.

E. Syarat Hak Waris Janin dalam Kandungan

Janin dlm kandungan berhak menerima waris dgn memenuhi 2 persyaratan:
Janin tsb diketahui secara pasti keberadaannya dlm kandungan ibunya ketika pewaris wafat.

Bayi dlm keadaan hidup ketika keluar dr perut ibunya, shg dpt dipastikan sbg anak yg berhak mendapat warisan.

Syarat pertama dpt terwujud dgn kelahiran bayi dlm keadaan hidup. Dan keluarnya bayi dr dlm kandungan maksimal 2 thn sejak kematian pewaris, jika bayi yg ada dlm kandungan itu anak pewaris. Hal ini berdasarkan pernyataan Aisyah r.a.:

"Tidaklah janin akan menetap dlm rahim ibunya melebihi dari 2 thn sekalipun berada dlm falkah mighzal."

Pernyataan Aisyah r.a. tsb dpt dipastikan bersumber dr penjelasan Rasulullah saw.. Pernyataan ini merupakan pendapat mazhab Hanafi & merupakan salah satu pendapat Imam Ahmad.

Adapun mazhab Syafi'i & Maliki berpendapat bahwa masa janin dlm kandungan maksimal 4 tahun. Pendapat inilah yg paling akurat dlm mazhab Imam Ahmad, spt yg disinyalir para ulama mazhab Hambali.

Sedangkan persyaratan kedua dinyatakan sah dgn keluarnya bayi dlm keadaan nyata-nyata hidup. Dan tanda kehidupan yg tampak jelas bg bayi yg baru lahir adalah jika bayi tsb menangis, bersin, mau menyusui ibunya, atau yg semacamnya. Bahkan, menurut mazhab Hanafi, hal ini bisa ditandai dgn gerakan apa saja dr bayi tsb.

Adapun menurut mazhab Syafi'i & Hambali, bayi yg baru keluar dr dlm rahim ibunya dinyatakan hidup bila melakukan gerakan yg lama hingga cukup menunjukkan adanya kehidupan. Bila gerakan itu hanya sejenak --spti gerakan hewan yg dipotong-- maka tdk dinyatakan sbg bayi yg hidup. Dgn demikian, ia tdk berhak mewarisi. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.:

"Apabila bayi yg baru keluar dr rahim ibunya menangis (kemudian mati), maka hendaklah dishalati & berhak mendapatkan warisan." (HR Nasa'i dan Tirmidzi)

Namun, apabila bayi yg keluar dr rahim ibunya dlm keadaan mati, atau ketika keluar separo badannya hidup tetapi kemudian mati, atau ketika keluar dlm keadaan hidup tetapi tdk stabil, maka tdk berhak mendapatkan waris, & ia dianggap tidak ada.

F. Keadaan Janin

Ada 5 keadaan bg janin dlm kaitannya dgn hak mewarisi. Kelima keadaan tsb:
Bukan sbg ahli waris dlm keadaan apa pun, baik janin tsb berkelamin lelaki ataupun perempuan.

Sbg ahli waris dlm keadaan memiliki kelamin (lelaki / perempuan), & bukan sbg ahli waris dlm keadaan berkelamin ganda (banci).

Sbg ahli waris dlm segala keadaannya baik sbg lelaki maupun perempuan.
Sbg ahli waris yg tdk berbeda hak warisnya, baik sbg lelaki ataupun perempuan.
Sbg ahli waris tunggal, atau ada ahli waris lain namun ia majhub (terhalang) hak warisnya krn adanya janin.

Keadaan Pertama
Seluruh harta waris yg ada dibagikan kpd ahli waris yg ada secara langsung, tanpa hrs menunggu kelahiran janin yg ada di dlm kandungan, disebabkan janin tsb tdk termasuk ahli waris dlm segala kondisi.

Sbg misal, seseorg wafat & meninggalkan istri, ayah, & ibu yg sedang hamil dr ayah tiri pewaris. Berarti bila janin itu lahir ia menjadi sdr lelaki seibu pewaris. Dlm keadaan demikian berarti mahjub hak warisnya oleh adanya ayah pewaris. Krnnya harta waris yg ada hanya dibgkan kpd istri (1/4), ibu (1/3) dr sisa setelah diambil hak istri, & sisanya menjadi bagian ayah sbg 'ashabah. Pokok masalahnya dari (4).

Keadaan Kedua
Seluruh harta waris yg ada dibgkan kpd ahli waris yg ada dgn menganggap bahwa janin yg dikandung adalah salah satu dr ahli waris, namun utk sementara bagiannya dibekukan hingga kelahirannya. Setelah janin lahir dgn selamat, maka hak warisnya diberikan kpdnya. Namun, bila lahir & ternyata bukan termasuk dari ahli waris, maka harta yg dibekukan td dibgkan lagi kpd ahli waris yg ada.

Sbg misal, seseorg wafat & meninggalkan istri, paman (sdr ayah), & ipar perempuan yg sedang hamil (istri sdr kandung lelaki), maka pembagiannya spt berikut: istri mendapat (1/4), & sisanya yg (2/3) dibekukan hingga janin yg ada di dlm kandungan itu lahir. Bila yg lahir anak lelaki, maka dialah yg berhak utk mendapatkan sisa harta yg dibekukan td. Sebab kedudukannya sbg keponakan lelaki (anak lelaki keturunan sdr kandung lelaki), oleh krnnya ia lebih utama dibanding kedudukan paman kandung.

Namun, apabila yg lahir anak perempuan, maka sisa harta waris yg dibekukan itu menjadi hak paman. Sebab keponakan perempuan (anak perempuan keturunan sdr lelaki) termasuk dzawil arham.

Contoh lain, seseorg wafat & meninggalkan istri, ibu, 3 sdr perempuan seibu, & istri ayah yg sedang hamil. Pembagiannya spt berikut: apabila istri ayah tsb melahirkan bayi lelaki, berarti menjadi sdr lelaki seayah. Maka dlm keadaan demikian ia tdk berhak mendapatkan waris, krn tdk ada sisa dr harta waris setelah diambil para ashhabul furudh yg ada.

Namun, bila ternyata bayi tsb perempuan, berarti ia menjadi sdr perempuan seayah, maka dlm hal ini ia berhak mendapat bagian (1/2), & pokok masalahnya dari (6) di-'aul-kan menjadi (9). Setelah ashhabul furudh menerima bagian masing-masing, kita lihat sisanya yg menjadi bagian bayi yg masih dlm kandungan. Bila yg lahir bayi perempuan, maka sisa bagian yg dibekukan menjadi bagiannya, namun bila ternyata lelaki yg lahir, maka sisa harta waris yg dibekukan td diberikan & dibgkan kpd ahli waris yg ada. 

Keadaan Ketiga
Apabila janin yg ada di dlm kandungan sbg ahli waris dlm segala keadaannya --hanya saja hak waris yg dimilikinya berbeda-beda (bisa lelaki & bisa perempuan)-- maka dlm keadaan demikian hendaknya kita berikan 2 ilustrasi, & kita bekukan utk janin dr bagian yg maksimal. Sebab, boleh jadi, jika bayi itu masuk kategori lelaki, ia akan lebih banyak memperoleh bagian drpd bayi perempuan. Atau terkadang terjadi sebaliknya. Jadi, hendaknya kita berikan bagian yg lebih banyak dr jlh maksimal kedua bagiannya, & hendaknya kita lakukan pembagian dgn 2 cara dgn memberikan bagian ahli waris yg ada lebih sedikit dr bagian-bagian masing-masing.

Sbg contoh, seseorg wafat & meninggalkan istri yg sedang hamil, ibu, & ayah. Dlm keadaan demikian, bila janin dikategorikan sbg anak lelaki, berarti kedudukannya sbg anak lelaki pewaris, & pembagiannya spt berikut: ibu (1/6), ayah (1/6), & bagian istri (1/8), & sisanya merupakan bagian anak lelaki sbg 'ashabah.

Keadaan Keempat
Bila bagian janin dlm kandungan tdk berubah baik sbg lelaki maupun perempuan, maka kita sisihkan bagian warisnya, & kita berikan bagian para ahli waris yg ada secara sempurna.

Sbg misal, seseorg wafat & meninggalkan sdr kandung perempuan, sdr perempuan seayah, & ibu yg hamil dr ayah lain (ayah tiri pewaris). Apabila janin tlh keluar dr rahim ibunya, maka bagian warisnya tetap (1/6), baik ia lelaki ataupun perempuan. Sebab kedudukannya sbg sdr lelaki seibu atau sdr perempuan seibu dgn pewaris. Dgn demikian, kedudukan bayi akan tetap mendapat hak waris (1/6), dlm kedua keadaannya, baik sbg lelaki ataupun sbgi perempuan. 

Keadaan Kelima
Apabila tdk ada ahli waris lain selain janin yg di dlm kandungan, atau ada ahli waris lain akan tetapi mahjub haknya krn adanya janin, maka dlm keadaan spt ini kita tangguhkan pembagian hak warisnya hgg tiba masa kelahiran janin tsb. Bila janin itu lahir dgn hidup normal, maka dialah yg akan mengambil hak warisnya, namun jika ia lahir dlm keadaan mati, maka harta waris yg ada akan dibgkan kpd seluruh ahli waris yg berhak utk menerimanya.

Sbg misal, seseorg wafat & meninggalkan menantu perempuan yg sedang hamil (istri dr anak lelakinya) & sdr lelaki seibu. Maka janin yg masih dlm kandungan merupakan pokok ahli waris, baik kelak lahir sbg lelaki atau perempuan. Krnnya, akan menggugurkan hak waris sdr lelaki pewaris yg seibu tadi. Sebab, bila janin td lahir sbg lelaki berarti kedudukannya sbg cucu lelaki dr keturunan anak lelaki, dgn begitu ia akan mengambil seluruh sisa harta waris yg ada krn ia sbg 'ashabah. Dan bila janin td lahir sbg perempuan, maka ia sbg cucu perempuan dr keturunan anak lelaki, & akan mendapat bagian (1/2) harta waris yg ada, & sisanya akan dibgkan sbg tambahan (ar-radd) bila ternyata tdk ada 'ashabah.

Contoh lain, seseorg wafat & meninggalkan istri yg sedang hamil & sdr kandung lelaki. Maka bagian istri adalah (1/8), & sdr lelaki tdk mendapat bagian bila janin yg dikandung td lelaki. Akan tetapi, bila bayi tsb perempuan maka istri mendapatkan (1/8) bagian, anak perempuan (1/2) bagian, & sisanya merupakan bagian sdr kandung lelaki sbg 'ashabah.

XII HAK WARIS ORANG YANG HILANG, TENGGELAM, DAN TERTIMBUN

A. Definisi

Al-mafqud dlm bahasa Arab secara harfiah bermakna 'hilang'. Dikatakan faqadtu asy-syai'a idzaa adha'tuhu (saya kehilangan bila tdk mengetahui di mana sesuatu itu berada). Kita jg bisa simak firman Allah SWT berikut:

"Penyeru-penyeru itu berkata: 'Kami kehilangan piala raja, & siapa yg dpt mengembalikannya akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, & aku menjamin terhadapnya." (Yusuf: 72)

Sedangkan menurut istilah para fuqaha, al-mafqud berarti org yg hilang, terputus beritanya, & tdk diketahui rimbanya, apakah dia masih hidup atau sudah mati.

Hukum Orang yang Hilang

Para fuqaha tlh menetapkan beberapa hukum yg berkenaan dgn org yg hilang/menghilang, di antaranya: istrinya tdk boleh dinikahi/dinikahkan, hartanya tdk boleh diwariskan, & hak kepemilikannya tdk boleh diusik, sampai benar-benar diketahui keadaannya & jelas apakah ia masih hidup atau sudah mati. Atau tlh berlalu selama waktu tertentu & diperkirakan secara umum -- tlh mati, & hakim pun tlh memvonisnya sbg org yg dianggap tlh mati.

Kadang-kadang bisa jg ditetapkan sbg org yg masih hidup berdasarkan asalnya, hingga benar-benar tampak dugaan yg sebaliknya (yakni benar-benar sudah mati). Yg demikian itu berdasarkan ucapan Ali bin Abi Thalib r.a. ttg wanita yg suaminya hilang & tdk diketahui rimbanya. Ali berkata: "Dia adalah seorg istri yg tengah diuji, maka hendaknya dia bersabar, & tdk halal utk dinikahi hingga ia mendapatkan berita yg meyakinkan akan kematian suaminya."

B. Batas Waktu untuk Menentukan bahwa Seseorang Hilang atau Mati

Ada perbedaan pendapat di kalangan ulama dlm masalah ini terutama para ulama dr mazhab yg empat.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa org yg hilang & tdk dikenal rimbanya dpt dinyatakan sbg org yg sudah mati dgn melihat org yg sebaya di wilayahnya --tpt dia tinggal. Apabila org-org yg sebaya dgnnya sudah tdk ada, maka ia dpt diputuskan sbg org yg sudah meninggal. Dlm riwayat lain, dr Abu Hanifah, menyatakan bahwa batasnya adalah sembilan pulah tahun (90).

Sedangkan mazhab Maliki berpendapat bahwa batasnya adalah tujuh puluh tahun (70). Hal ini didasarkan pada lafazh hadits secara umum yg menyatakan bahwa umur umat Muhammad saw. antara enam puluh hgg tujuh puluh tahun.

Dlm riwayat lain, dr Imam Malik, disbtkan bahwa istri dr org yg hilang di wilayah Islam --hingga tdk dikenal rimbanya-- dibolehkan mengajukan gugatan kpd hakim guna mencari tahu kemungkinan-kemungkinan & dugaan yg dpt mengenali keberadaannya atau mendapatkan informasi secara jelas melalui sarana & prasarana yg ada. Apabila langkah tsb mengalami jalan buntu, maka sang hakim memberikan batas bg istrinya selama 40 tahun utk menunggu. Bila masa 40 thn tlh usai & yg hilang belum jg diketemukan atau dikenali rimbanya, maka mulailah ia utk menghitung idahnya sebagaimana lazimaya istri yg ditinggal mati suaminya, yaitu 4 bulan 10 hari. Bila usai masa idahuya, maka ia diperbolehkan utk menikah lagi.

Sedangkan dlm mazhab Syafi'i dinyatakan bahwa batas waktu org yg hilang adalah 90 thn, yakni dgn melihat umur org-org yg sebaya di wilayahnya. Namun, pendapat yg paling sahih menurut anggapan Imam Syafi'i ialah bahwa batas waktu tsb tdk dpt ditentukan atau dipastikan. Akan tetapi, cukup dgn apa yg dianggap & dilihat oleh hakim, kemudian divonisnya sbg org yg tlh mati. Karena menurut Imam Syafi'i, seorg hakim hendaknya berijtihad kemudian memvonis bahwa org yg hilang & tidak lg dikenal rimbanya sbg org yg sudah mati, sesudah berlalunya waktu tertentu --kebanyakan org tdk hidup melebihi waktu tsb.

Sementara itu, mazhab Hambali berpendapat bahwa bila org yg hilang itu dlm keadaan yg dimungkinkan kematiannya spti jika terjadi peperangan, atau menjadi salah seorg penumpang kapal yg tenggelam-- maka hendaknya dicari kejelasannya selama 4 thn. Apabila setelah 4 thn belum jg diketemukan atau belum diketahui beritanya, maka hartanya boleh dibgkan kpd ahli warisnya. Demikian jg istrinya, ia dp menempuh masa idahnya, & ia boleh menikah lg setelah masa idah yg dijalaninya selesai.

Namun, apabila hilangnya org itu bukan dlm kemungkinan meninggal, spt pergi utk berniaga, melancong, atau utk menuntut ilmu, maka Imam Ahmad dlm hal ini memiliki 2 pendapat. Pertama, menunggu sampai diperkirakan umurnya mencapai 90 thn Sebab sebagian besar umur manusia tdk mencapai atau tdk melebihi 90 thn. Kedua, menyerahkan seluruhnya kpd ijtihad hakim. Kapan saja hakim memvonisnya, maka itulah yg berlaku.

Menurut kami, pendapat mazhab Hambali dlm hal ini lebih rajih (lebih tepat), & pendapat inilah yg dipilih az-Zaila'i (ulama mazhab Hanafi) & disepakati oleh banyak ulama lainnya. Sebab, memang tdk tepat jika hal ini hanya disandarkan pd batas waktu tertentu, dgn alasan berbedanya keadaan wilayah & personel. Misalnya, org yg hilang pd saat peperangan & pertempuran, atau banyak perampok & penjahat, akan berbeda halnya dgn org yg hilang bukan dlm keadaan yg demikian. Krnn itu, dlm hal ini ijtihad & usaha seorg hakim sangat berperan guna mencari kemungkinan & tanda-tanda kuat yg dpt menuntunnya kpd vonis: masih hidup atau sudah mati. Inilah pendapat yg lebih mendekatkan kpd wujud kemaslahatan.

C. Hak Waris Orang Hilang

Apabila seseorg wafat & mempunyai ahli waris, &n di antara ahli warisnya ada yg hilang tdk dikenal rimbanya, maka cara pemberian hak warisnya ada 2 keadaan:

Ahli waris yg hilang sbg hajib hirman bg ahli waris yg lain.
Bukan sbg hajib (penghalang) bg ahli waris yg ada, tetapi bahkan sama berhak mendapat waris sesuai dg bagian atau fardh-nya (yakni termasuk ashhabul fardh)

Pd keadaan pertama: seluruh harta warisan peninggalan pewaris dibekukan --tdk diberikan kpd ahli waris-- utk sementara hingga ahli waris yg hilang muncul atau diketahui tptnya. Bila ahli waris yg hilang ternyata masih hidup, maka dialah yg berhak utk menerima atau mengambil seluruh harta warisnya. Namun, bila ternyata hakim tlh memvonisnya sbg org yg tlh mati, maka harta waris td dibgkan kpd seluruh ahli waris yg ada & masing-masing mendapatkan sesuai dgn bagian atau fardh-nya.

Sbg contoh, seseorg wafat & meninggalkan seorg sdr kandung lelaki, sdr kandung perempuan, & anak lelaki yg hilang. Posisi anak lelaki dlm hal ini sbg "penghalang" atau hajib hirman apabila masih hidup. Krn itu, seluruh harta waris yg ada utk sementara dibekukan hingga anak lelaki yg hilang tlh muncul. Dan bila ternyata tlh divonis oleh hakim sbg org yg tlh meninggal, maka barulah harta waris td dibgkan utk ahli waris yg ada.

Misal lagi, seseorg wafat & meninggalkan sdr kandung lelaki, sdr lelaki seayah, & 2 sdr perempuan seayah. Posisi sdr kandung bila masih hidup adalah sbg hajib bg seluruh ahli waris yg ada. Krnnya utk sementara harta waris yg ada dibekukan hingga hakikat keberadaannya nyata dgn jelas.

Sedangkan pada keadaan kedua, ahli waris yg ada berhak utk menerima bagian yg paling sedikit di antara 2 keadaan org yg hilang (sbg ahli waris yg hidup atau yg mati, atau mirip dgn pembagian hak waris banci).

Maksudnya, bila ahli waris yg ada --siapa saja di antara mereka-- yg dlm 2 keadaan org yg hilang td sama bagian hak warisnya, hendaknya ia diberi hak waris secara sempurna (tanpa dikurangi atau dilebihkan, atau tanpa ada yg dibekukan). Namun, bg ahli waris yg berbeda bagian hak warisnya di antara 2 keadaan ahli waris yg hilang td (yakni keadaan hidup & matinya), maka mereka diberi lebih sedikit di antara kedua keadaan tadi. Namun, bg siapa saja yg tdk berhak utk mendapatkan waris dlm 2 keadaan org yg hilang, dgn sendirinya tdk berhak utk mendapatkan harta waris sedikit pun.

Sbg contoh, seseorg wafat & maninggalkan istri, ibu, sdr lelaki seayah, & sdr kandung lelaki yg hilang. Dlm keadaan demikian, bagian istri adalah (1/4), ibu (1/6), & sisanya (yakni yg 1/6) lg utk sementara dibekukan hingga ahli waris yg hilang tlh nyata benar keadaannya, atau tlh divonis sbg org yg sudah meninggal. Sedangkan sdr lelaki yg sesyah tdk mendapat hak waris apa pun.

Dlm contoh tsb, tampak ada penyatuan antara ahli waris yg tdk berbeda bagian warisnya dlm 2 keadaan org yg hilang --yaitu bagian istri (1/4)--dgn ahli waris yg berbeda hak warisnya di antara 2 keadaan ahli waris yg hilang tadi, yaitu bagian ibu (1/6). Sebab bila ahli waris yg hilang tadi tlh divonis hakim sbg org yg tlh meninggal, maka ibu akan mendapat bagian (1/3).

Contoh-contoh Kasus
Seseorg wafat & meninggalkan suami, sdr kandung perempuan, & sdr kandung lelaki yg hilang, maka pembagiannya sbg berikut:

Dlm hal ini kita hrs memboat 2 cara pembagian, yg pertama dlm kategori orang yg hilang td masih hidup, & yg kedua dlm kategori sudah meninggal. Kemudian kita menggunakan cara al-jami'ah (menyatukan) kedua cara tadi. Dr sinilah kita keluarkan hak waris masing-masing, kemudian membekukan sisanya. 

Demikianlah sekedar contoh ttg hak waris yg di antara ahli warisnya ada yg hilang atau blm diketahui keadaannya.

D. Hak Waris Orang yang Tenggelam dan Tertimbun

Kehidupan dunia yg selalu silih berganti. Kadang-kadang manusia tertawa & merasa lapang dada, tetapi dlm sekejap keadaan dpt berubah sebaliknya. Oleh krnnya tdk ada sikap yg lebih baik kecuali berlaku sabar & berserah diri kepada-Nya. Perhatikan firman Allah SWT berikut:

"... Dan berikanlah berita gembira kpd org-org yg sabar; (yaitu) org-org yg apabila ditimpa musibah, mereka mengucapLan 'Innaa lillahi wa innaa ilaihi raaji'un.'" (al-Baqarah: 155-156)

Bukan sesuatu yg mustahil jika dlm suatu waktu 2 org bersdr bepergian bersama-sama menggunakan pesawat terbang atau kapal laut, lalu mengalami kecelakaan. Atau mungkin saja terjadi bencana alam yg mengakibatkan rumah yg mereka huni runtuh, sehingga sebagian anggota keluarga mereka menjadi korban. Maka jika di antara mereka ada yg mempunyai keturunan, tentulah akan muncul persoalan dlm kaitannya dgn kewarisan. Misalnya, bagaimana cara pelaksanaan pemberian hak waris kpd masingmasing ahli waris?

Kaidah Pembagian Waris Orang yang Tenggelam dan Tertimbun

Kaidah yg berlaku dlm pembagian hak waris org yg tenggelam & tertimbun yaitu dgn menentukan mana di antara mereka yg lebih dahulu meninggal. Apabila hal ini tlh diketahui dgn pasti, pembagian waris lebih mudah dilaksanakan, yakni dgn memberikan hak waris kpd org yg meninggal kemudian. Setelah org kedua (yg meninggal kemudian) meninggal, maka kepemilikan harta waris td berpindah kpd ahli warisnya yg berhak. Begitulah seterusnya.

Sbg contoh, apabila 2 org bersdr tenggelam secara bersamaan lalu yg seorg meninggal seketika & yg seorg lagi meninggal setelah beberapa saat kemudian, maka yg mati kemudian inilah yg berhak menerima hak waris, sekalipun masa hidup yg kedua hanya sejenak setelah kematian sdrnya yg pertama. Menurut ulama faraid, hal ini tlh memenuhi syarat hak mewarisi, yaitu hidupnya ahli waris pd saat kematian pewaris.

Sedangkan jika keduanya sama-sama tenggelam atau terbakar secara bersamaan kemudian mati tanpa diketahui mana yg lebih dahulu meninggal, maka tdk ada hak waris di antara keduanya atau mereka tdk saling mewarisi. Hal ini sesuai dgn kaidah yg tlh ditetapkan oleh ulama faraidh yg menyebutkan: 

"Tdk ada hak saling mewarisi bg kedua sdr yg mati krn tenggelam secara bersamaan, & tdk pula bg kedua sdr yg mati krn tertimbun reruntuhan, serta yg meninggal seketika krn kecelakaan & bencana lainnya."

Hal demikian, menurut para ulama, disebabkan tdk terpenuhinya salah satu persyaratan dlm mendapatkan hak waris. Maka seluruh harta peninggalan yg ada segera dibgkan kpd ahli waris dr kerabat yg masih hidup.

Sbg contoh, 2 org bersdr mati secara berbarengan. Yg satu meninggalkan istri, anak perempuan, & anak paman kandung (sepupu); sedangkan yang satunya lgi meninggalkan 2 anak perempuan, & anak lelaki paman kandung (sepupu yg pertama disebutkan). Maka pembagiannya spt berikut: istri mendapat (1/8) bagian, anak perempuan yg pertama (1/2), & sisanya utk bagian sepupu sbg 'ashabah.

Adapun bagian kedua anak perempuan (dr yg kedua) adalah (2/3), & sisanya merupakan bagian sepupu tdi sbg 'ashabah.

Misal lain, suami-istri meninggal secara bersamaan & mempunyai 3 anak lelaki. Suami-istri itu masing-masing mempunyai harta. Kemudian sang istri pernah mempunyai anak lelaki dr suaminya yg dahulu, begitupun sang suami tlh mempunyai istri lain & mempunyai anak lelaki. Maka pembagiannya spt berikut:

Harta istri yg meninggal utk anaknya, sedangkan harta suami yg meninggal (1/8) merupakan bagian istrinya yg masih hidup, & sisanya adalah utk anak lelakinya dr istri yg masih hidup itu. Kemudian, harta ketiga anak lelaki, (1/6) diberikan atau merupakan bagian sdr lelaki mereka yg seibu, & sisanya merupakan bagian sdr lelakinya yg seayah dgn mereka.

Pembahasan ttg hak waris-mewarisi bg org-org yg mati tenggelam atau tertimbun reruntuhan atau musibah lainnya merupakan bagian terakhir dari tulisan ini. Kami sarankan agar yang kurang jelas didiskusikan kembali dengan para Ulama setempat atau mencarinya di dalam Kitab Ilmu Fiqih.

Semoga apa yg dipaparkan dapat memberikan manfaat bagi para penuntut ilmu faraid, amin. Segala yang benar itu datang dari Allah SWT dan semua kekurangan itulah kelemahan serta keterbatasan kami. Wassalam

Baca juga : Hadis Sahih Muslim Kitab Waris dan Hadis Sahih Bukhari Kitab Al-Faraa'id
Advertisement
Advertisement

Subscribe to receive free email updates: